Pertaruhan DPP PKS Era Shohibul

Oleh: Muhammad Jawy
 

Talak tiga yang dilayangkan DPP PKS kepada Fahri Hamzah (FH), hakekatnya menunjukkan keseriusan pengurus PKS yang baru untuk bisa lepas dari bayang-bayang rezim KH Hilmi Aminuddin (HA) dan patronnya. Setelah HA tidak masuk dalam struktur yang baru, LHI mendekam di penjara dan Anis Matta sebagai murid pemikirannya diletakkan di posisi yang pengaruhnya kecil di struktur PKS (Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri), maka praktis tinggal FH yang masih memegang posisi penting atas nama PKS di DPR.

Patron HA ini yang banyak dikritisi oleh internal sendiri, bahkan sempat ada mosi tidak percaya dari 10 ustadz senior pendiri PK atas kerusakan yang dibuat sejak HA berkuasa.

FH naik jadi Wakil Ketua DPR, karena belas kasih sayang KMP yang waktu itu 2014 masih solid. dan memanfaatkan revisi UU MD3 yang sangat berpihak ke KMP. Fair saja, tidak ada banyak prestasi yang ditorehkan oleh FH selama menjadi wakil ketua. DPR tetap terpuruk, kinerja tetap buruk, program legislasi nasional juga hasilnya memalukan. OK, karena DPR adalah lembaga kolegial, maka keburukan itu memang harus ditanggung oleh semua anggota DPR.
Tapi sebagai salah satu pimpinan DPR, wajar kalau masyarakat meminta pertanggungjawaban lebih dari pimpinannya.

Keputusan talak tiga kepada FH sesungguhnya jauh lebih manusiawi ketimbang perilaku DPP PKS era sebelumnya ketika memberi sanksi berbagai macam termasuk pemecatan kepada para ustadz kritis, yang banyak diantaranya tidak melalui prosedur organisasi yang baik, tidak ada ajakan dialog/islah. Orang-orang seperti Daud Rasyid, Mashadi, Haikal Mufid, Mutammimul Ula, Sigit Pranowo, Saiful Islam Mubarak, adalah sedikit nama yang dipinggirkan dengan jalan yang tidak seberadab pemberhentian FH. Karenanya saya heran kalau ada yang berteriak protes dengan galak kepada Pak Sohibul Iman.

Yang teriak ketika FH dipecat, kemana suara antum ketika nama-nama diatas dipinggirkan dengan paksa???

Keputusan kemarin bukan keputusan Pak SI sendiri, tapi keputusan kolegial, yang diamini oleh DPP PKS, bahkan juga Majelis Syura'.

Dari timeline yang saya baca, setidaknya ada tiga sikap kelompok kader/simpatisan:

1. Kader/simpatisan yang manhajnya memang fokus ke tarbiyah, tidak terikat ketokohan, mereka dengan mudah akan tsiqah dan taat kepada keputusan DPP. Karena alasan rasionalnya sangat jelas dan kuat. Sebagian perilaku FH sudah tidak menunjukkan prinsip-prinsip dakwah tarbiyah. Mereka sangat mudah untuk memahami sikap resmi DPP yang kemarin dirilis di:

http://pks.id/…/penjelasan-pks-tentang-pelanggaran-disiplin…

2. Kader/simpatisan semodel Jonru/Piyungan dkk, sudah bisa dipastikan mereka akan membela habis patronnya yaitu FH. Bukan rahasia lagi kalau Sohibul Iman sejak dipilih jadi Presiden PKS, beberapa kali mengingatkan warganya untuk bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Perubahan nama dari PKSPiyungan menjadi PortalPiyungan juga saya duga terkait dengan kebijakan SI. Mereka tidak pernah saya dengar membela kebijakan SI.

3. Kader/simpatisan yang masih wait and see. Banyak lagi yang saat ini dalam kondisi gundah, sebagian memang tidak mengenal langsung person-person yang sedang berselisih, melainkan dari sumber berita. Apalagi yang termakan oleh pencitraan/propaganda. Mereka kaget ketika ada perselisihan yang mencuat seperti ini. Padahal tahun 2008 sudah ada perselisihan yang jauh lebih dahsyat, namun memang tidak terekspose ke media, dan media sosial waktu itu masih sedikit pemakainya. Dengan berjalannya waktu dan pembelajaran, saya yakin kelompok ketiga ini mayoritas akan bergeser bergabung dengan kelompok pertama.

Penilaian saya, tindakan DPP PKS era Sohibul Iman, sudah mulai menggeser gerbongnya ke rel yang benar, meski PR yang harus dikerjakan masih sangat luar biasa banyak, khususnya memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh pengurus/kader/simpatisan sebelumnya, khususnya lagi ketika kemarin terlibat dalam arena Pilpres.

Pemecatan FH, adalah langkah strategis untuk mengembalikan PKS kepada relnya yang asli, asholah dakwah (orisinilitas dakwah), sehingga PKS bisa kembali diperhitungkan sebagai salah satu peserta kekuatan politik Islam, tandem dari kekuatan politik Nasionalis dalam kerangka NKRI.

Sudah saatnya pertarungan politik di negeri ini dikembalikan kepada saling bersaing sehat untuk mencari sumber-sumber pemecahan masalah dari sudut pandang kaum Nasionalis atau Islamis, sehingga keduanya berkompetisi sehat dalam menggali solusi-solusi yang cerdas dan ilmiah, bukan hanya sekadar pertarungan patron tokoh yang disertai dengan bergelimangannya pragmatisme syahwat duniawi.

 

(Sumber: Facebook Muhammad Jawy)

Fot: Detik

Thursday, April 7, 2016 - 20:45
Kategori Rubrik: