Pertanyaan Penting untuk Cagub DKI

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Jika nanti berlangsung debat cagub DKI Jakarta, saya ingin penyampaikan sebuah pertanyaan penting : apa pendapat semua kandidat mengenai tafsir Quran surat Al Maidah 51? Pertanyaan tepatnya, apakah mereka setuju jika tafsir Al Maidah 51 itu adalah merupakan pengharaman memilih Gubernur non-muslim.

Ok, Ahok gak perlu menjawab. Nanti khawatir disalah artikan lagi karena dia non-muslim. Toh, pertanyaan itu bisa disampaikan kepada wakilnya.

Mengapa pertanyaan itu penting?

Kita tahu, belakangan ini jagad Indonesia selalu dihebohkan dengan pemaknaan ayat ini. Kata 'awliya', yang dalam hampir seluruh terjemahan Al Quran di dunia diartikan sebagai sekutu, hanya terjemahan Indonesia saja yang mengartikan sebagai pemimpin. Itupun sudah dikoreksi oleh tim terjemahan Quran Departemen Agama pada 2012.

Tapi, sebagian orang terus ngotot dengan penafsirannya sendiri. Mereka menggunakan surat Al Maidah 51, untuk meyakinkan umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Dengan kata lain ayat itu digunakan untuk menjegal warga negara minoritas. Merampas hak mereka untuk dipilih dan memilih.

Repotnya, para pendukung tafsir Al Maidah 51 sebagai 'haram memilih pemimpin non-muslim' tidak juga menjelaskan, maksud pemimpin itu merujuk yang mana. Pemimpin politik? Pemimpin perusahaan? Pemimpin di kantor? Pejabat negara?

Makanya, di Lenteng Agung pernah ada kejadian warga menolak seorang Lurah yang beragama Kristen. Dasar protesnya, karena penafiran sempit tentang ayat ini juga.

Di Banten juga pernah ada sekelompok masa berdemonstrasi memprotes diangkatnya Kapolda Banten yang beragama kristen. Para demonstran yang mengatasnamakan Islam itu, juga menggunakan ayat ini sebagai rujukan.

Artinya, dengan tafsir tersebut, orang bisa menempelkan ayat ini untuk berbagai kondisi sesuai dengan kepentingannya. Akhirnya seperti kata Ahok, ada oknum yang menggunakan Al Maidah 51 untuk membodohi orang lain, lalu memitik untung. Atas nama kitab suci, orang bisa merampas hak kaum minoritas.

Sekali lagi, kenapa pertanyaan ini penting diajukan kepada Cagub? Begini. Indonesia berdiri di atas pengakuan bahwa semua warganya memiliki hak dan tanggungjawab setara. Hak untuk dipilih dan memilih merupakan pengakuan paling dasar semua warga negara. Itu adalah bagian terpenting dari UU Dasar kita. Bagaimana jika ada seorang warga negara dirampas haknya, dengan alasan bahwa itu adalah perintah kitab suci?

Nah, Gubernur nantinya diangkat sumpah untuk setia pada UU dan mau menjalankan aturan negara. Dia wajib menjaga hak semua warganya. Bagaimana mungkin kita percaya pada seorang Calon Gubernur, yang dalam proses pemilihannya justru dilakoni dengan menyetujui perampasan hak seorang warga negara?

Terus terang saja, sampai saat ini, saya belum mendapatkan pandangan yang klir dari Anies atau Agus mengenai tafsir Al Maidah 51 ini. Kalau Ahok, kita tahu, justru dia adalah korban. Menurut saya, Anies dan Agus harus menyampaikan pandanganya secara terang benderang, mereka sebetulnya berada pada posisi yang mana?

Sayangnya, yang sekarang tampak justru keakraban Agus dan Anies dengan kelompok dan orang-orang yang menggunakan Al Maidah 51 untuk menjegal pemimpin non-muslim. Menjegal rivalnya dalam Pilkada ini. Kedua kandidat itu tampak bermesra-mesra dengan yang ingin merampas hak seorang warga negara, dengan dalih kitab suci.

Jika masih jadi cagub saja mereka tidak jelas pembelaan pada UUD kita, apa kita percaya mereka bisa serius menjalankan amanah yang termaktub dalam UU saat terpilih nanti? Apakah mereka akan serius menjaga komitmennya untuk NKRI?

Makanya pertanyaan mengenai apa pendapat mereka tentang terjemahan surat Al Maidah 51 itu penting disampaikan. Agar kita tidak memilih Gubernur yang demi keuntungan politiknya, dia tega membahayakan masa depan Indonesia.

Sementara pertanyaan soal bagaimana membuat kota terapung di kali Ciliwung kepada Agus. Atau kenapa Anies diberhentikan dari Mendiknas, itu bisa jadi pertanyaan sampingan.

Sebetulnya kepada Ahok saya juga mau bertanya : apakah mungkin dia masuk Islam? Tapi, gak jadi deh. Caranya mencegah korupsi dan bekerja giat serta memikirkan rakyat kecil, di mata saya, sudah sangat islami. Makanya Ahok gak perlu masuk Islam.

Kalau jadi mualaf saya malah kuatir dia jadi kayak Felix Siauw. Ribet...

 

(Sumber: Status Facebook Eko Kuntadhi)

Tuesday, January 10, 2017 - 05:30
Kategori Rubrik: