Permainan Politik Ecek-Ecek

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Kasus OTT-KPK, yang salah satu terciduknya komisioner KPU, menunjukkan dengan nyata bagaimana oligarki partai bekerja.

PDI Perjuangan, meski berkola-kali ngaku partainya wong cilik, pun tak bisa membuktikan klaimnya itu. Sama dengan parpol lain, partai ini juga partainya wong gede. Kalau asu gede menang kerahe, elite parpol menang ngawure. 

 

Menurut aturan perundangan, mekanisme PAW sudah jelas. KPU mempunyai kewenangan menetapkan caleg pengganti. Dalam kasus PAW PDIP, pada bulan Agustus 2019, KPU telah menetapkan caleg (bukan Harun Masiku) urutan di bawah caleg yang digantikan (dalam kasus ini karena meninggal).

Tapi mengapa PDIP getol mengirim surat sampai tiga kali, agar KPU mematuhi Fatwa MA, September 2019? Ada dua poin penting fatwa itu; KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud; Bahwa, “Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik.”

Nah, di situ permainannya. PDIP (sebut saja demikian, siapapun di partai itu), mencoba menggeser pemenang ketiga versi penetapan hasil rekapitulasi suara KPU menjadi pemenang kedua. Bagaimana partai bisa mengubah keputusan konstitusional (penghitungan KPU) yang sudah dikuatkan MK? Cermati alurnya: PDIP --> MA --> KPU. 

Elite partai di PDIP (kasus ini umum terjadi di partai lain), mengotak-atik PKPU tentang rekapitulasi Pemilu. Caleg yang meninggal sebelum pemungutan, suara tetap sah untuk partai politik, dan suara untuk caleg yang tak memenuhi syarat tetap dihitung untuk caleg. Di situ suara yang diberikan rakyat, direkayasa elite partai. Mbuh siapapun itu. 

Bisa ketua umum, sekjen, pengurus pusat dan daerah, atau yang bisa membawa sponsor (pengusaha, yang karena kepentingan bisnisnya mau jadi bandar) dalam permainan geser-menggeser ini. Apalagi dalil pimpinan parpol berwenang memberikan pada caleg yang dinilai terbaik. Dinilai terbaik? Bedakan dengan 'nilainya terbaik' berdasar jumlah perolehan suara real dari rakyat. Sedangkan dinilai terbaik, bisa jadi mau bayar banyak itulah terbaik. 

Penjelasan Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, pengajuan PAW dari PDIP baru dua nama, yakni untuk kursi yang ditinggalkan Juliari Batubara dan Yasona Laoly (karena masuk kabinet Presiden). Tak ada nama Harun Masiku (yang dalam sangkaan KPK menyuap komisioner WSE, kini buron). Hal itu makin menjelaskan, sekelompok elite partai di PDIP sedang memainkan peran dalam kasus PAW ini.

Jika asal-usul duit tak disingkap, artinya hanya pemain lapangan yang akan dikorbankan. Elitenya hanya batal dapat duit, tapi slamet tak masuk bui. Pada sisi itu, jika rakyat a-politis, atau golput, bisa dimengerti. Meski justeru dengan hal itu, kaum oligarkis makin senang. Mereka makin leluasa bermain di tengah rakyat apatis dan buta politik. Hasto Kristianto akan bisa bernafas lega kembali. Ini sebuah ecek-ecek politik.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Sunday, January 12, 2020 - 13:30
Kategori Rubrik: