Perang Ala SBY

Ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Dalam kurun waktu 2018, terhitung sudah dua kali SBY menyatakan perang. Yaitu di awal dan di penghujung tahun. Yang pertama, saat namanya disinggung terkait dengan kasus e-KTP. Sikapnya yang reaktif bahkan mengancam melaporkan Firman Wijaya selaku pengacara SN, cukup membuat panas suasana.

"This is my War!" dan genderang perangpun ditabuh. Meskipun pada akhirnya perang itu tak terjadi. Bisa saja ini disebabkan hingga saat ini kasus tersebut tidak (belum) menyeret keterlibatan ketua partai penguasa saat itu. Bisa dikatakan, untuk sementara strategi "psy war" yang dimainkan SBY cukup efektif. Namanya cukup diperhitungkan. Dan bisa jadi, para stakeholders "masih" menempatkan Stabilitas Nasional di atas pengusutan tuntas kasus e-KTP hingga ke akarnya.

Kemudian yang kedua, di penghujung tahun ini SBY kembali melontarkan statement tentang perang. Dan yang terlontar adalah sebaliknya, "It's not my War!" bahwa ini bukanlah perangnya. Namun begitu, pernyataan ini bersayap. Disisi lain SBY menyatakan bahwa ia dipaksa dan terseret terlibat dalam perang. Bahkan ia menganalogikan posisinya seperti Amerika yang seharusnya tidak terlibat Perang Dunia II namun justru menjadi pemenang. Nah, disinilah yang menarik untuk dianalisa.

Ada dua peristiwa diakhir tahun ini yang menurut saya ada (bisa) yang menyebabkan SBY menjadi terusik. Yang pertama, kasus tercecernya e-KTP invalid. Banyak yang menduga dan mengaitkan dengan skenario pemilih siluman untuk pemenangan salah satu Capres. Sebuah analisa yang konyol mengingat secara teoritis bahkan tekhnis aplikatif, hal tersebut sulit untuk dilakukan. Justru yang perlu dicermati adalah tahun tercetaknya e-KTP invalid tersebut. Yakni kisaran tahun 2011, 2012 dan 2013. Dimana saat itu diduga sedang terjadi pembobolan uang negara dan pencucian uang secara massif dan sistematis dengan menggunakan modus identitas fiktif. Misalnya seperti kasus KUR fiktif, PNS fiktif dan Jamaah Umrah fiktif. Dan yang pasti rezim yang berkuasa saat itu bukanlah Jokowi.

Selanjutnya adalah peristiwa penandatanganan MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah RI dengan Swiss. Dimana MLA ini merupakan Legal Platform untuk mengejar hasil Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang di luar negeri. Nah, untuk kesepakatan yang satu ini bukan hanya membuat gerah lingkaran atau orang-orang yang terkait dengan rezim terkorup ranking satu di dunia yang berkuasa selama 32 tahun. Tapi juga rezim setelahnya tanpa terkecuali dan pandang bulu. Inilah yang kemudian bisa jadi membuat mereka berkolaborasi menghimpun kekuatan untuk menggagalkan agenda besar ini. Menariknya lagi, apakah aksi perobekan bendera (atribut) Partai Demokrat akan mirip dengan kejadian pembakaran bendera HTI yang kemudian menyulut aksi "Bela Tauhid"?

Yang jelas, kemarahan SBY hingga hampir menangis dengan dirusaknya bendera Partai Demokrat, bukan karena atribut itu belum lunas. Hehehe.. Tapi ia ingin mengirimkan pesan ke seluruh kadernya yang notabene sudah mulai banyak yang menyeberang: "Masih adakah darah biru mengalir di nadimu? It's not my War! But from now, it's become my War! Maaf, sekedar mengingatkan."

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Sunday, December 16, 2018 - 11:00
Kategori Rubrik: