Penjelasan Sri Mulyani tentang Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,1% di Tahun 2017

REDAKSIINDONESIA-Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah membuat kesepakatan mengejutkan soal asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Asumsi yang disepakati adalah 5,1% atau lebih rendah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebesar 5,2%.

Bila dirunut sedikit ke belakang, ketika pengajukan RAPBN 2017, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah 5,3%. Ini sejalan dengan rentang yang disepakati sebelumnya antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan kerangka asumsi makro dan pokok kebijakan fiskal 2017.

Selang beberapa pekan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ternyata punya hitungan berbeda. Menurutnya, ekonomi tahun depan diperkirakan hanya mampu tumbuh 5,2%. Faktor utamanya adalah dari sisi global.

Asumsi ini pun kemudian menjadi perdebatan dengan Komisi XI DPR. Para anggota dewan bersikukuh pada level yang lebih rendah, yaitu 5,05%. Namun rapat yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, akhirnya memutuskan asumsi 5,1%.

"Saya lebih comfortable (nyaman) dengan 5,1%," ungkap Sri Mulyani, yang disambut tepuk tangan oleh para anggota dewan dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (7/9/2016).

Sri Mulyani tentunya memiliki alasan tersendiri atas keputusan tersebut. Tetap dengan menggunakan hitungan, bukan hanya demi ingin mempercepat proses perdebatan dengan anggota dewan.

Ada dua variabel yang menjadi pembeda, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara untuk belanja pemerintah dan ekspor, menurut Sri Mulyani akan terbatas pada titik tertentu.

"Kalau saya lihat dari sisi komposisi untuk jelaskan 5,1% dan 5,2% perbedaan yang ada di konsumsi dan investasi," paparnya.

Dari sisi konsumsi, dengan asumsi ekonomi tumbuh 5,2% maka konsumsi harus mencapai 5,1%. Sedangkan pertumbuhan 5,1% maka konsumsi cukup tumbuh 5% atau lebih rendah 0,1%.

Peran pengendalian inflasi sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumsi tetap tumbuh pada level yang diharapkan. Meskipun diketahui, tahun depan ada tantangan dari implementasi kebijakan reformasi pada subsidi listrik.

"Ini akan mempengaruhi inflasi, tapi reformasi subsidi listrik dibutuhkan agar menjamin subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Faktor lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang diasumsikan pada level yang cukup tinggi. Di mana dolar AS diasumsikan Rp 13.300. Sri Mulyani melihat pengaruhnya akan terjadi pada inflasi impor.

"Jadi dengan rupiah 13.300/US$, saya mnilai lebih cocok dengan konsumsi 5%," tegasnya.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menambahkan, asumsi rupiah relevan dengan kemungkinan terjadinya gejolak secara global. Khususnya ketika suku bunga acuan AS dinaikkan kembali serta beberapa kebijakan negara maju seperti dari Eropa dan Jepang dan kondisi China.

"Kalau suku bunga dunia relatif meningkat, maka seluruh mata uang di luar AS akan terpengaruh suku bunga AS," terang Sri Mulyani.

Variabel selanjutnya adalah investasi. Sri Mulyani menaruh optimisme yang cukup tinggi terhadap investasi, terutama lewat kepercayaan investor yang sudah melihat kondisi makro ekonomi Indonesia dan program pengampunan pajak.

"Sisi positif apakah dari tax amnesty atau probabilitas dari kebijakan makro maka potensi capital inflow akan lebih besar," tandasnya.

Melimpahnya likuiditas, menurutnya akan mendorong penyaluran kredit. Sehingga besar kemungkinan proyeksi pertumbuhan kredit 12,7% untuk tahun depan akan terealisasi. Investasi swasta diproyeksi bisa tumbuh 10%.

"Dengan deskripsi itu, saya lebih comfortable (nyaman) dengan 5,1%," kata Sri Mulyani.(detik.com) **

Thursday, September 8, 2016 - 10:45
Kategori Rubrik: