Pengamat Nasi Bungkus di Jawa Pos Soal Utang Luar Negeri

 

Oleh: Alifurrahman

Setelah sebelumnya saya menjawab soal penipuan publik yang dilakukan oleh Rimanews.com karena salah kaprah membandingkan utang Suharto dan Jokowi, baca di sini, kini muncul lagi berita baru namun dari media yang cukup punya nama, JawaPos. Dengan bodohnya Jawapos.com menayangkan berita hanya berdasarkan komentar atau pendapat pengamat abal-abal dengan motivasi tertentu. Pe‎ngamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) S‎alamuddin Daeng menyatakan bahwa Soeharto meninggalkan hutang USD 53,8 miliar. Sementara, untuk satu tahun ini, pemerintah Jokowi menurut data Bank Dunia baik dari penjualan obligasi, sekuritas, maupun pinjaman langsung, sudah mencapai Rp 569 ‎triliun. Jika dipukul sama rata menggunakan kurs yang berlaku saat ini. Hutang era Soeharto sekitar Rp 676 triliun.

“Hampir sama 30 tahun Soeharto dengan 1 tahun Jokowi. Kalau kursnya dihitung berbeda sesuai zamannya, hutang Jokowi dua kali lipat dari hutang Soekarno,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/12).

Pernyataan pengamat nasi bungkus ini sangat menipu publik dan Jawapos adalah media yang memfasilitasinya. Persoalan dan bahasan tetang Utang Luar Negeri (ULN) sebenarnya cukup rumit dan mungkin jarang dimengerti publik. Sehingga ketika berita sangat bodoh seperti itu tayang, maka banyak publik yang bertanya dan bahkan membenarkan. Sepanjang hari ini ada banyak yang mention dan inbox saya soal berita Jawapos ini, namun karena beberapa aktifitas liburan saya baru bisa menuliskannya malam ini.

ULN Indonesia terbagi menjadi dua: Pemerintah dan swasta. Utang Pemerintah meliputi biaya belanja pemerintah dan bank sentral sementara swasta bisa dari bank dan perusahaan non bank. Apa yang diucapkan oleh pengamat nasi bungkus Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) S‎alamuddin Daeng terkait utang Suharto sebesar USD 53,8 miliar adalah utang Pemerintah. Sementara ULN swasta adalah USD 82.23 miliar. Jika ditotal ULN warisan Suharto adalah USD 136.08 miliar.

Jika ada klaim Suharto hanya mewarisi USD 53,8 miliar adalah pembodohan publik. Kemudian pengamat nasi bungkus Salamuddin Daeng ini dengam sangat bodohnya membandingkan dengan data penjualan obligasi dan sekuritas sebesar 569 triliun rupiah.

Penjualan obligasi biasanya dilakukan pemerintah untuk mendapat dana segar. Bisa berbentuk SUN (Surat Utang Negara) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau sukuk.

Jika negara ini diibaratkan perusahaan, maka SUN adalah lembar saham yang ditawarkan kepada publik untuk mendukung pengembangan usaha, baik untuk pembangunan infrastruktur, belanja dan sebagainya.

Ambil contoh saya mau membuka cabang perusahaan namun modalnya terbatas. Maka perusahaan saya akan terbitkan saham untuk mendapatkan uang dari luar atau saya cari pinjaman/creditor dari bank.

Nah angka obligasi dan sekuritas yang disebutkan pengamat nasi bungkus tersebut bukanlah angka dalam setahun. Saat ini posisi SUN sebesar 551 triliun rupiah dan sisanya adalah SBSN. Angka 551 triliun rupiah ini meningkat sekitar 80 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Hal ini persis seperti yang tercatat dalam data terbaru BI Desember 2015 (perhatikan 2 gambar di bawah), memang ada peningkatan ULN sebesar USD 7,93 miliar (atau sekitar 89 triliun rupiah) secara keseluruhan, pemerintah dan swasta.

Sampai di sini sudah lumayan jelas ya bagaimana pengamat nasi bungkus Salamudin Daeng sedang berusaha menipu publik. Daeng hanya menyebut utang pemerintah Suharto sebesar USD 53.8 miliar namun melupakan utang swasta: USD 82.23 miliar yang termasuk Utang Luar Negeri Indonesia.

Lalu membandingkan utang pemerintah Suharto dengan hasil penjualan obligasi dan sekuritas secara keseluruhan dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menuduh bahwa 569 triliun tersebut dibuat di zaman Jokowi dalam setahun.

Patut dicatat bahwa pertambahan ULN pemerintahan Jokowi sejak Oktober 2014 adalah USD 7,93 miliar, baik untuk swasta maupun pemerintah. Jika dibandingkan dengan 10 tahun SBY yang mencatat pertumbuhan utang sebesar USD 156,31 miliar atau rata-rata USD 15 miliar pertahun, maka utang Jokowi sepanjang menjabat hanya setengahnya. Berikut ini catatan pertumbuhan ULN Indonesia 4 tahun terakhir:

2011: bertambah USD 22,96 miliar
2012: bertambah USD 26,98 miliar
2013: bertambah USD 13,74 miliar
Oct 2014: bertambah USD 30,07 miliar

Dari USD 7.93 miliar ada USD 3.45 miliar utang pemerintah. Jika pengamat nasi bungkus Salamudin Daeng mau sedikit minum Aqua, seharusnya dia membandingkan USD 3.45 miliar selama 1 tahun Jokowi dengan USD 50.56 miliar (52.86 miliar – USD 2.3 miliar warisan Soekarno = USD 50.56 miliar) yang dibuat oleh Suharto selama 32 tahun. Jadi kalau mau dirata-ratakan dalam setahun Suharto menambah utang sektor pemerintah sebesar USD 1.58 miliar sementara Jokowi menambah sebesar USD 3.45 miliar sejak Oktober 2014.

Namun dengan catatan, rasio utang Suharto adalah sebesar 89% dari PDB. Sementara Jokowi dengan rasio 30% dari PDB. Bagaimana memahami rasio? Contoh sederhana, saya punya pendapatan sebesar 10 juta rupiah tapi punya utang 8.9 juta rupiah. Artinya rasio utang saya terhadap pendapatan adalah 89%. Namun jika saya punya gaji sebesar 100 juta, meskipun utang saya sebesar 25 juta, rasio utang saya hanya 25% dari pendapatan.

Sangat disayangkan media sebesar Jawapos mau memuat penipuan publik seperti itu. Ini bukan kali pertama Jawapos melakukan kesalahan fatal, sebelumnya Jawapos juga memfasilitasi iklan penipuan MMM Indonesia yang melibatkan dana masyarakat hingga miliaran rupiah.

(Sumber: Seword.com

 

Tuesday, December 29, 2015 - 12:15
Kategori Rubrik: