Pemprop Itu Bukan Ormas

ilustrasi

Oleh : Kristian Thomas

Sekedar info buat warga minang, kalo Kristen itu agama legal NKRI. Apa ini Kristenphobia di tingkat pemerintahan.

Penolakan pemerintah Sumbar terhadap aplikasi Alkitab bahasa minang menurut saya sangat berlebihan, mengingat bahwa Kristen bukan ajaran sesat dan di akui di Indonesia, tidak semestinya pemerintah suatu daerah melakukan penolakan, bila secara pribadi atau ormas agama mungkin lain soal, tapi bila secara pemerintahan itu ya jelas sangat menyalaho aturan, pemprov kok rasis..

Sesungguhnya banyak aplikasi dewasa di playstore yang bisa merusak perkembangan anak kita, apa ada sedikit saja perhatian pemprov sumbar kearah itu, kok malah mengurus alkitab, bagaimana dengan agama ku agama mu agama ku agama ku itu sendiri. Aplikasi itu kalo tidak suka jangan instal, bila tidak ada peminantnya aplikasi tersebut akan hilang sendiri. Banyak cara membuat aplikasi itu hilang, tapi bila dilakukan secara resmi, akan memberi kesan bahwa pemprov sumbar anti terhadap suatu agama, bisa masuk kedalam pasal menyebar kebencian.

https://m.detik.com/…/gubernur-sumbar-surati-menkominfo-min…

Apa alasan pemprov sumbar melakukan pelarangan terhadap aplikasi alkitab bahasa minang, sedangkan alkitab sudah ada dengan banyak bahasa daerah di Indonesia, apakah karena bisa memicu perpindahan agama warga ke Kristen. Loh agama itu sendiri hak warga dan tidak bisa di paksakan. Terlebih alkitab bahasa minang sudah ada sejak 1996.

https://www.netralnews.com/…/alkitab.bahasa.minang.sudah.ad…

Teruntuk pemprov sumbar, perlu disadari dan diresapi, Indonesia sampai saat ini bukan negara agama, dan kebebasan beragama masih di jamin di negeri ini

Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama….

Dengan membatasi kebebasan beragama, pemprov sumbar telah melakukan kezaliman terhadap warga. Menurut kovenan internasional PBB.

Bahkan UU 1945 pasal 28E dengan tegas menjamin kebebasan tersebut, UUD 1945 Pasal 28E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 2. UUD pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

https://www.uin-malang.ac.id/…/kebebasan-beragama-dan-melak….

Jadi langkah pemprov sumbar selain dzalim terhadap warga, bertentangan dengan covenan PBB, juga sudah melanggar UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Dimana seharusnya pemprov itu sendiri yang menjamin terlaksananya UU.

Pemprov jangan jadi Ormas
Sumber : Status Facebook Kristian Thomas

Saturday, June 6, 2020 - 11:00
Kategori Rubrik: