Pemerintah Sudah Tepat Tunda Pembahasa RUU HIP

Oleh: Saefudin Achmad

 

DPR punya hak untuk membuat rancangan undang-undang. Pemerintah, dalam hal ini presiden berhak untuk menerima atau menolak rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh DPR. Rakyat punya hak untuk mengkritisi rancangan undang-undang yang diajukan DPR. Namun yang menjadi 'gong' tetap presiden dan DPR. Jika ada rakyat yang tidak puas dengan RUU yang telah disahkan, bisa mengajukan banding ke MK agar undang-undang yang sudah disahkan bisa dibatalkan. Begitu mekanismenya.

Zaman dimana informasi begitu cepat, serta kejayaan media sosial mengharuskan rakyat untuk 'melek' dengan hal-hal yang terkait dengan ke-tata negaraan. Hal ini penting agar masyarakat tidak terprovokasi dan memahami duduk perkaranya, serta tidak asal menyalahkan. Salah satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat adalah soal proses pembuatan undang-undang.

 

Dalam hal rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), masyarakat harus tahu siapa yang mengusulkan, jadi tidak asal menyalahkan pemerintah. DPR adalah lembaga negara yang mengajukan RUU HIP. DPR ini legislatif, tugasnya mengawasi eksekutif (presiden, pemerintah). DPR dan pemerintah punya tugas dan wewenang yang berbeda.

Namun DPR tetap punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, termasuk RUU HIP, terlepas apa motif dibalik inisiatif DPR untuk mengajukan RUU HIP yang sebenarnya tidak mendesak. Sebagai masyarakat, kita fokus kritisi RUU HIP yang diajukan DPR, tidak menyalahkan siapapun, apalagi memduga yang tidak-tidak. Semoga saja setelah rakyat bergerak untuk mengkritisi RUU-HIP, DPR bisa merevisi lagi pasal-pasal atau landasan yang terdapat dalam RUU.

RUU HIP ini sebenarnya masih sangat jauh untuk disahkan. RUU HIP ini belum sampai ke presiden. Presiden juga belum mengeluarkan Surpres (surat presiden) untuk membahas RUU-HIP. Bahkan, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, alasan Jokowi menunda pembahasan RUU HIP adalah karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme masih berlaku, yang mengikat dan tak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara, atau oleh undang-undang sekarang ini. Dari sini sudah jelas dimana posisi RUU HIP. Jadi masyarakat tak perlu parno berlebihan dengan adanya RUU HIP, apalagi sampai berburuk sangka kepada pemerintah.

Menunda pembahasan RUU HIP menurut saya adalah langkah pemerintah yang paling tepat, alasannya sebagai berikut:

Pertama, dengan bahasa 'menunda', bukan 'menolak', artinya Presiden masih menghargai hak DPR sebagai lembaga pembuat rancangan undang-undang. Meskipun masyarakat banyak yang meminta RUU HIP ditolak, Presiden tidak boleh bagitu saja memenuhi permintaan masyarakat.

Dengan menunda pembahasan RUU HIP, Presiden bisa memuaskan kedua belah pihak (masyarakat dan DPR). Masih ada harapan bagi masyarakat untuk tidak disahkannya RUU HIP, atau direvisi lagi dengan menambahi atau mengurangi pasal-pasal yang menjadi polemik. Keputusan menunda pembahasan RUU HIP adalah langkah paling tepat.

Kedua, RUU HIP tidak mendesak. Saat ini yang mendesak adalah bagaimana menghadapi pandemi covid-19 yang semakin parah. Presiden sedang fokus bagaimana agar pandemi covid-19 segera berlalu. Masyarakat pun berharap demikian. Menyelesaikan persoalan pandemi covid-19 ini yang sedang benar-benar mendesak.

Selain itu, ancaman dari ideologi yang bisa menganggu eksistensi Pancasila juga sudah bisa dikendalikan, seperti dari PKI dan khilafah. PKI hingga saat ini belum pernah bisa dibuktikan kebangkitannya. Hanya sebatas selebrasi pembakaran bendera PKI yang dilakukan oleh salah satu ormas, yang tak pernah ada penjelasan bagaimana bisa mendapatkan bendera PKI itu.

Pun demikian deologi khilafah yang diusung HTI. Sebelum dibubarkan, ideologi khilafah sempat menjadi ancaman serius. Namun akhirnya ideologi khilafah telah dilarang dengan adanya UU Ormas. HTI pun telah dibubarkan.

Ketiga, terlalu banyak kelompok masyarakat dan ormas yang menolak RUU HIP. Tidak hanya PKS dan MUI, NU dan Muhammadiyah juga menolak dengan RUU HIP. Banyaknya kelompok masyarakat yang menolak RUU HIP bisa menjadi pertimbangan serius Presiden ketika nanti akan melanjutkan pembahasan RUU HIP. Jangan sampai Presiden menjadi musuh bersama masyarakat, hanya karena menerima RUU yang tidak mendesak seperti RUU HIP. Kecuali jika hanya satu atau dua kelompok masyarakat atau masyarakat yang menolak.

 

(Sumber: Facebook Saefudin Achmad)

Friday, June 19, 2020 - 19:00
Kategori Rubrik: