Pemerintah Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI

Oleh : Guntur Wahyu Nugroho

Saya berpendapat bahwa sertifikasi halal/haram thd produk makanan atau minuman itu tidak perlu dan seharusnya dihilangkan sebab kita punya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara reguler memeriksa kandungan maupun kelayakan konsumsi atas produk makanan dan minuman. Melalui BPOM, produsen bisa diwajibkan untuk memberikan informasi tentang kandungan dan nilai gizi produknya secara lengkap pada kemasan atau etiket produknya. Jadi kalau ada kelompok masyarakat yang tidak diperbolehkan makan daging sapi misalnya, tinggal membaca informasi yang tertera di situ.
Sertifikasi Halal berarti kerja dua kali dan tentu memberatkan produsen makanan atau minuman. Yang jelas itu akan tumpang tindih dengan kewenangan BPOM. Namun karena besarnya nilai rupiah terkait dengan sertifikasi halal, saya acungi jempol karena pemerintah mengambil alih kewenangan tersebut dari MUI. Mengingat status MUI adalah sebagai ormas, bukan badan pemerintah, terlalu berisiko apabila mengelola dana dari masyarakat. Belum lagi ada pertanyaan2 sejauh mana audit terhadap keuangan MUI dilakukan dan bagaimana hasilnya.

Poinnya, tidak bisa lagi ormas mengelola dana dari masyarakat. Harus lembaga resmi dari pemerintah. Lalu, apakah karena kebulatan tekad dan keberanian pemerintah untuk mengambil-alih sertifikasi halal (meskipun MUI tetap dilibatkan) membuat petinggi MUI sangat gerah sehingga mencoba melakukan "bargaining" dengan Presiden Jokowi dengan turut memanaskan suhu politik nasional akhir-akhir ini supaya privilege yg selama ini dinikmati tetap berada dalam genggangaman tangan mereka?

Dan Presiden Jokowi pun menjawab dengan tegas. Selamat tinggal hak istimewa. Selamat menjadi ormas biasa kembali, MUI !**

Sumber : facebook Guntur Wahyu Nugroho

Monday, November 21, 2016 - 07:45
Kategori Rubrik: