Pembunuhan Akun-akun Populer

ilustrasi

Oleh : Teguh Arifiyadi

“Sekarang Rizieq Shiab yang disensor, besok mungkin soal lain yang bersebrangan dengan kepentingan pemerintah”. Kalimat itu meluncur dari tulisan salah satu penulis favorit saya Pak Made Supriatma di tirto.id terkait tumbangnya akun beliau yang diduga akibat unggahan foto HRS dan soal FPI. Pak Made eksplisit menduga tumbangnya akun beliau bisa saja atas intervensi kekuasaan. Pagi tadi saya di japri admin ke-11 akun Iqbal Aji Daryono untuk membaca tautan tulisan Pak Made Supriatma tersebut. Menarik.
.
Mumpung ingat, beberapa bulan terakhir saya menerima banyak japri, khususnya dari pemilik atau fans akun-akun oposisi pemerintah yang bertumbangan dengan berbagai macam sebab musabab yang mungkin alasan paling jujurnya hanya Tuhan dan punggawa facebook yang tahu. Sebagian besar akun pro oposisi tanpa basa-basi langsung menuduh pemerintah yang merancang sekenario ‘pembunuhan berencana’ akun-akun populer tersebut.
.
Yes, wajar banget, jika pemerintah jadi tersangka paling cepat untuk ditunjuk. Sayapun mungkin akan melakukan itu jika di posisi mereka. Tapi jika boleh, saya akan menceritakan sedikit saja pengalaman saya terkait urusan blokar-blokir akun oleh tim Kominfo yang dulu kebetulan saya termasuk salah satu ‘kuncennya’.
.
Pertama, pemerintah (setidaknya sampai saat ini) tidak bisa serta merta memblokir akun dengan sistem atau alat yang dimiliknya. Penutupan akun dilakukan dengan mekanisme permintaan tertulis pemerintah ke platform media sosial. 
.
Apakah platform patuh dan mau mengikuti semua permintaan pemerintah? Faktanya, semisal facebook, di tahun 2016-2017 hanya mau mengakomodir 50-60an persen saja permintaan pemerintah untuk menyetujui memblokir akun/konten, tentu dengan alasan dan argumentasi yang bisa diperdebatkan. Itupun yang saya ingat, umumnya akun atau konten yang berkaitan dengan pornografi, akun palsu, dan terorisme. Cek beritanya di https://s.id/5uoOq.
.
Kedua, syarat sebuah akun agar bisa diajukan untuk diblokir seingat saya super ketat, tim Kominfo lebih sering menolak permohonan penutupan akun dari institusi lain, terlebih jika tidak ada landasan hukum yang kuat atau tidak didukung bukti-bukti pelanggaran pidana didalamnya. Sepanjang saya kelola tim pemblokiran, tidak pernah ada arahan khusus dari siapapun untuk mematikan paksa akun-akun pribadi tokoh pengkritik pemerintah! Hoax jika ada yang berkata demikian.

Saya bersaksi, masih banyak pejabat di Kominfo yang sadar pentingnya kebebasan berekpresi di era demokrasi saat ini. Meski kita sebagai netizen, juga harus sadar bahwa kebebasan berekspresi juga dapat dikenakan pembatasan dengan tujuan tertentu, melalui undang-undang, misalnya. (Baca article 19 dan 29 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), article 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pasal 28J UUD, pasal 23 ayat (2) dan 70 UU tentang HAM).
.
.
Ok, kita kembali lagi ke topik, lalu kira-kira kenapa banyak akun-akun bertumbangan? Salah satu dugaan terkuatnya diakibatkan karena mekanisme kerja otomatis algoritma pelaporan masif yang didesign untuk memberikan peringatan atau bahkan langsung menutup konten dan akun yang tidak sesuai kebijakan/standar platform. Laporan masif akan dianalisa dengan memperhatikan formula tingkat sebaran lokasi pelapor, nomor pengalamatan internet, time stamp, tingkat influence, dll. 
.
But wait, meski itu cara kerja algoritma pada mesin pintar, kendali pada mesin itu sendiri tentu saja bisa dikondisikan sesuai kebijakan pemilik platform. Data training pada machine learning bisa saja diarahkan untuk memfilter teks atau narasi tertentu atau melakukan auto filter dengan menganalisa gambar menggunakan tool face recognition terhadap wajah seseorang. Itu karena setiap citra wajah memiliki bimoetrik unik yang bisa diidentifikasi oleh mesin pintar. Simpelnya, wajah seseorang yang sudah ditandai oleh mesin, akan selalu terdeteksi ketika diunggah, dan secara otomatis, mesin bisa merekomendasikan eksekusi perintah tertentu terhadap akun atau konten yang diunggah. 
.
Apa cukup disitu? Tidak tentunya, beberapa laporan selain diproses melalui mesin pintar, platform juga menyediakan tenaga manusia untuk memoderasi konten dan akun yang dalam praktik, umumnya diserahkan kepada pihak ketiga, misalnya dikerjakan oleh perusahaan konsultan lokal. Disini peluang subyektifitas berperan sangat besar. Pemilihan moderator konten yang tidak kompeten, pasti mempengaruhi kualitas filtering yang dilakukan platform.
.
Selain itu semua, apakah ada kemungkinan penyebab lain? Saya tidak berani katakan tidak. Memang terlalu "grusa-grusu" menuduh pemerintah dibalik penutupan akun-akun populer selama ini, tapi jika itu misalnya dilakukan oleh oknum pemerintah atau invisible hand yang dekat sumbu kekuasaan, meski peluangnya kecil, who knows? Meski saya sendiri tidak seyakin itu! Wallahu ‘alam.
.
Hemat saya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan memfitnah pemerintah sebagai otak dibalik kematian mendadak akun-akun populer, karena jika tuduhan itu tidak terbukti, saya khawatir para penuduh tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf ke ratusan pegawai pemerintah yang setiap hari bekerja menangani persoalan tersebut dan itu akan menjadi dosa penuduh yang kelak mungkin menjadi salah satu penghalang mereka masuk surga.
.
.
Terakhir, saya konsisten dengan prespektif seperti yang pernah saya tulis, bahwa penyalahgunaan kewenangan pemutusan akses konten internet oleh pemerintah, bisa menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi yang sudah kita rintis dengan berdarah-darah. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pemegang kekuasaan menggunakan kewenangan pemutusan konten internet dengan bijak atau sesuai prosedur. Penguasa bisa berganti, pejabat pengambil keputusan bisa bergeser, mereka bisa saja konsisten, tapi tak menutup peluang suatu saat mereka berubah, khilaf, dan menyalahgunakan pedang kewenangannya. Perlu ‘alat kendali’ yang sepadan untuk menjadi penyeimbang kewenangan tersebut!

Sumber : Status Facebook Teguh Arifiyadi

Wednesday, June 26, 2019 - 09:45
Kategori Rubrik: