Pembatalan Haji Oleh Menag Melanggar Undang-Undang?

ilustrasi

Oleh : Muhammad Jawy

Musim haji 2020 merupakan momen kelabu bagi para calon jamaah haji yang sudah bersiap berangkat. Adalah pandemi COVID19 yang membuat dunia harus menunda banyak kegiatan besar, termasuk diantaranya ibadah haji dimana Indonesia penyumbang kontingen terbesar, lebih dari 200 ribu jamaah setiap tahunnya.

Menimbang beberapa hal diantaranya keselamatan dan keamanan jiwa jamaah yang terancam virus SARS-CoV-2 yang belum ada vaksin maupun obatnya. Ditambah dengan belum jelasnya sikap Saudi, sehingga tidak ada cukup waktu untuk persiapan oleh panitia haji dari Indonesia, sehingga bisa membuat buruk pelayanan kepada jamaah, Pemerintah RI melalui Menag memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji melalui KMA no 494 tahun 2020.

Keputusan ini tentu disikapi berbeda, para calon jamaah yang tentu amat sedih karena banyak yang sudah bersiap diri selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelumnya. Namun mereka juga tentunya patut ikhlas karena keputusan berat ini sesungguhnya untuk menjaga keselamatan mereka, dan juga keselamatan dunia.

Nah, kemudian dari Senayan, mengemuka wacana bahwa keputusan pembatalan sepihak ini konon melanggar undang-undang. Setidaknya beberapa anggota DPR sudah bersuara.

Penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia sejak merdeka, nyaris tidak pernah putus kecuali pada tahun 1947-1948, pemberangkatan haji juga dibatalkan karena agresi militer Belanda. Nyaris tidak pernah putusnya penyelenggaraan haji bisa jadi menyebabkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019, tidak memuat klausul tentang pembatalan haji.

Klaim anggota DPR dari PKS, Bukhori Yusuf, yang mengklaim KMA melanggar UU, mendasarkan pasal 47 yang kalau kita tengok berbicara tentang penetapan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Sepertinya pasal itu tidak relevan dengan syarat persetujuan DPR untuk keputusan pembatalan haji. Demikian juga ketika ia berargumen dengan pasal Pasal 20 UU No.34/2014, ini Undang-undangnya saja bicara masalah Pengelolaan Keuangan Haji.

Sehingga saya sepakat dengan seorang pengamat Haji dan Umroh, Mahfud Djunaedi, yang menegaskan harusnya persoalan tidak perlu dibesar-besarkan.

Beliau mengaskan, "Jangan dibawa ke ranah politik".

Saya setuju, tidak elok.

Referensi:

http://jdih.kemenkopmk.go.id/…/UU%20Nomor%208%20Tahun%20201…

https://jogjaprov.go.id/…/111-keputusan-menteri-agama-tenta…

https://ihram.co.id/…/pengamatpembatalanhajijangandibawaker…

Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy

Thursday, June 4, 2020 - 08:45
Kategori Rubrik: