Pemakzulan Din Syamsuddin Sebagai Ulama, Mungkinkah?

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Mari kita ikuti jalan pikirnya Din Syamsuddin. Kita pakai terminologi yang digunakannya. Menurut Din, ada empat faktor kondisi yang membolehkan terjadinya Pemakzulan seorang pemimpin. Pemimpin di sini bukan pemimpin negara tapi pemimpin agama, seperti yang disarikan dari pemikiran politik Islam.

1. Ketidakadilan; Din sudah tidak bisa bersikap adil dan netral seperti janjinya dan alasannya kepada Jokowi saat ia mundur dari jabatan sebagai utusan presiden. Ia lebih memilih berpihak kepada mereka yang selalu ingin menjatuhkan presiden yang sah hasil pemilu. Kondisi ini justru tidak adil juga dan menyulitkan bagi Muhammadiyah yang dibawa-bawa oleh Din.

2. Ilmu pengetahuan; Meskipun bergelar profesor namun Din sangat diragukan kecerdasan nya dalam merespon sebuah isu. Ia terjebak dalam semburan hoax dan meyakininya sebagai benar, yaitu soal konser amal virtual yang dibilangnya tidak pantas dan melanggar protokol kesehatan karena mengundang kerumunan orang. Bagaimana umat bisa mempercayai ilmu pengetahuan dan kecerdasannya?

3. Kewibawaan; Din sudah tidak memiliki wibawa seperti saat ia menjabat sebagai ketua Muhammadiyah ataupun saat menjadi ketua MUI. Jabatannya sekarang hanya Ketua Dewan Pembina MUI yang tidak terlalu digubris umat. Sehingga apa yang disampaikan sering kali tidak didengar orang banyak, bahkan kadang diabaikan.

4. Kediktatoran; Din mungkin menganggap masih punya pengaruh di perserikatan Muhammadiyah sehingga mengadakan webinar dengan menggunakan lebel Muhammadiyah tapi tanpa memberitahu atau konsultasi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ini salah satu bentuk kediktatorannya, menganggap masih bisa berbuat apa saja tanpa perlu aturan ataupun etika.

Dengan melihat dan mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Din Syamsudin, dianggap telah melanggar atau memenuhi keempat kondisi yang disampaikannya sendiri, maka Din sangat pantas untuk dimakzulkan sebagai Ketua Dewan Pembina MUI juga sebagai ulama.

Din dianggap tidak adil dan tidak mampu membina umat ke jalan yang damai yang dirahmati Alloh SWT. Justru membuat kegaduhan di kalangan umat dengan menebarkan opini bahwa presiden Jokowi pantas untuk dimakzulkan. Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan hingga disintegrasi bangsa.

Jika Din merasa benar dan memiliki hak untuk mengatakan Pemakzulan Presiden Jokowi, maka izinkan umat atau rakyat juga memiliki hak yang sama mengembangkan opini Pemakzulan Din Syamsuddin. Atau, jika webinar merasa berhak bahas Pemakzulan Presiden, maka rakyat juga berhak untuk tidak setuju dan meminta Din dkk diam. Adil kan? Tidak perlu baper. (Awib)

Sumber : Status facebook Agung Wibawanto

Saturday, June 6, 2020 - 11:00
Kategori Rubrik: