Pelarangan HTI Harga Mati

ilustrasi

Oleh : Nun Alqolam

HTI adalah organisasi politik trans-nasional yang konon pusatnya di London, Inggris. Karena bersifat trans-nasional maka gerakan HTI "diremot" dari luar negeri, dimana kantor pusatnya berada. Dan karena jenis gerakan politik (bukan gerakan agama "Islam") maka tujuannya adalah merebut kekuasaan. Jadi dimanapun berada, Hizbut Tahrir (HTI) selalu mempermasalahkan sistem pemerintah negara bersangkutan untuk diganti dengan sistem pemerintahan versinya yaitu khilafah ala HTI (bukan ala minhajin nubuwwah).

Jika keberadaan HTI di Indonesia dibiarkan maka akan mengobrak-abrik tatanan berbangsa dan bernegara serta tatanan beragama di Indonesia. Maka dengan melihat bahayanya HTI, hanya ada satu kata, HTI harus lenyap dari Indonesia khususnya, bahkan dari dunia.

Selama ini, pelarangan keberadaan HTI di Indonesia berdasarkan:
1) SK Menteri Hukum & HAM No.AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Badan Hukum HTI....
2) PERPPU No.2 Tahun 2017 menyatakan HTI sebagai Ormas Terlarang di Indonesia.

Ternyata kedua hukum pelarangan HTI tersebut belum efektif. Terbukti dengan masih adanya kegiatan penyebaran ajaran khilafah ala HTI. "Misionaris-misionaris" HTI masih gentayangan mencari pengikut baru di berbagai lini.

Untuk itu pelarangan HTI harusnya dibuat pelarangan terkait organisasi, ajaran dan tindakannya. Karena selama ini dasar pelarangan ajaran HTI masih belum kuat betul, hanya pakai:

1) SK Menteri Hukum & HAM No.AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Badan Hukum HTI....

2) PERPPU No.2 Tahun 2017 menyatakan HTI sebagai Ormas Terlarang di Indonesia.

SK Menteri atau Perppu itu masih kalah kuat dgn TAP MPR, sebagaimana larangan komunisme lewat TAP MPR Nomor XXV/MPRS/ 1966. Krn SKMen di atas hanya mencabut ijin badan hukum HTI, dan Perppu di atas hanya melarang organisasinya (HTI) dan tidak/belum ada larangan ajarannya secara eksplisit legal formal, yaitu khilafah ala HTI (bukan khilafah ala minhajin nubuwwah).

Untuk itu pelarangan HTI dan ajarannya harusnya dituangkan juga dlm TAP MPR, agar statusnya kuat, sebagaimana kuatnya larangan komunisme. Karena PKI dan HTI sama-sama ingin menggulingkan Pancasila dan ideologi keduanya bertentangan dengan Pancasila.

Sekali lagi, inti TAP MPR pelarangan ajaran komunis itu hakikatnya adalah larangan ideologi selain Pancasila. Dengan kata lain, ideologi apapun selain ideologi Pancasila harus dilarang, termasuk ideologi khilafah (ideologi islamisme, islamis) yang diusung HTI. Jadi, supaya adil jika ideologi komunis dilarang pakai TAP MPR, maka ideologi khilafah (islamisme) ala HTI juga harus dilarang pakai TAP MPR juga.

Sumber : Status Facebook Nun Alqolam

Saturday, July 4, 2020 - 15:15
Kategori Rubrik: