Pelanggaran UU Karantina

ilustrasi

Oleh : Buyung Kaneka Waluya

Pelanggaran UU Karantina..., adalah kejahatan melawan negara..., bukan delik aduan.

Kejahatan ini..., berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan UU.

Jadi pada tahap awal..., polisi akan memanggil semua pihak terkait untuk diminta klarifikasi.

Pada tahap ini...., belum ada pihak jadi tersangka.

Dalam kasus pelanggaran keramaian di kediaman HRS..., yang diminta klarifikasi bukan hanya Gubernur DKI...; tetapi juga Walikota..., Camat..., Lurah..., RW dan RT. Polres.

Apapun penjelasan mereka..., akan di cross check untuk memastikan siapa yang salah..., siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran PSBB.

Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi....:

1. Siapa yang memberi ijin pemakaian jalan umum untuk kegiatan hajatan....?

Kalau tidak salah..., jalan umum sepanjang 3 km itu dipasang tenda.

Praktis..., ruas jalan KS Tubun ke arah Slipi ditutup.

2. Secara UU..., yang berhak atas fasum adalah PEMDA DKI..., cq Walikota Jakarta Pusat.

Apa dasar Walikota memberikan ijin fasilitas umum untuk kepetingan pribadi....?

3. Apakah ada permintaan dari Pemda DKI kepada Polres untuk menambah aparat..., agar efektif melarang kerumunan atau membatasi jumlahnya....?

4. Atas dasar apa polisi menutup jalan KS Tubun...?

5. Siapa yang memerintahkan penutupan jalan tersebut....?

6. Apakah RT/RW sudah mengingatkan kepada HRS dan mensosialisasikan protokol kesehatan yang harus dipatuhi HRS....?

7. Apakah Satgas COVID-19 DKI terlibat mengawasi protokol kesehatan....?

8. Apakah ada permintaan dari keluarga HRS untuk mengadakan hajatan dalam jumlah besar....?

9. Kepada siapa ijin diminta..., apakah walikota atau Gubernur DKI...?

Mengapa HRS tidak merasa bersalah atas acara hajatan yang mengundang 10.000 orang..., sehingga berpotensi melanggar PSBB....?

Dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup bagi Polisi untuk mendapatkan klarifikasi..., dan mengatahui siapa yang bertanggung jawab serta layak dikenakan pidana UU No. 6/2018.

Kalau Gubernur DKI yang bertanggung jawab..., maka dia harus punya motif jelas.

Karena AB pejabat politik..., tentu ada alasan politik.

Ini akan dicross check lagi oleh polisi..., apakah benar murni politik ataukah karena motif ambisi politik.

Bagi polisi..., kasus ini sudah menampar wajah mereka.

Dua kapolda dicopot..., dan dua kapolres juga dicopot.

Tentu mereka tidak mau main main...., karena ini menyangkut trust institusi di hadapan UU.

Kita wait & see saja.

Rahayu

Sumber : Status Facebook Buyung Kaneka Waluya

Saturday, November 21, 2020 - 14:30
Kategori Rubrik: