Pelajari Sistem Pemerintahan Daerah, Agar Kau Cerdas Berdebat

Ilustrasi

Oleh : Muhammad Jawy

Anies-Sandi bukan gubernur saya. Dibayar berapapun saya tak akan pernah mengakui mereka sebagai gubernur saya. Lha iya, KTP saya Jateng Gayeng jeh, sarap kalau mengaku-aku gubernur daerah lain.

Demikian pula yang paling berhak cerewet tentang kinerja seorang gubernur, adalah warganya sendiri. Kalau saya cerewet tentang DKI tapi lupa cerewet tentang Jateng, itu pasti ada yang korslet dari saya.

Untuk bisa cerewet yang lebih berkualitas, setidaknya kita juga harus melek literasi tentang sistem pemerintahan daerah, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia seharusnya melayani rakyat.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pelajari supaya bisa cerewet dengan lebih baik.

1. Memahami data makro daerah (misal angka terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dsb), dan bagaimana pergerakan angka tersebu dari waktu ke waktu.

2. Proses perencanaan pembangunan daerah, bagaimana Musrenbang dilakukan, bagaimana prioritas dibuat, dan apakah perencanaan berkorelasi dengan proyeksi pertumbuhan IPM, apakah perencanaan sudah sesuai dengan kaidah yang benar atau hanya asal.

3. Proses penganggaran. Idealnya penganggaran itu terintegrasi dengan perencanaan, sehingga tidak ada model praktek dagang sapi antara legislatif dan eksekutif ketika pembahasan RAPBD. Idealnya apa yang sudah tertuang di dokumen perencanaan, itulah yang otomatis bergulir menjadi dokumen anggaran, dan tidak ada jalan bagi makelar anggaran untuk main coret dan tempel mata anggaran baru ketika pembahasan RAPBD.

4. Proses penggunaan anggaran atau penatausahaan. Fase ini yang juga sangat krusial, karena disinilah sering terjadi penyimpangan penggunaan anggaran daerah. Baik pengadaan barang/jasa yang manipulatif untuk belanja langsung, ataupun manipulasi SPJ untuk belanja rutin. Kasus korupsi yang terjadi umumnya terungkap dari proses pengadaan, meskipun sebenarnya mereka sudah "bermain" sejak proses penganggaran atau bahkan perencanaan.

5. Pengelolaan aset daerah. Daerah yang bagus, memiliki manajemen asset yang baik, sehingga setiap waktu neraca daerah bisa terukur dengan baik pula. Tapi ada pula daerah yang sengaja tidak peduli dengan manajemen asset yang baik, karena memang niatnya adalah mengkooptasi asset yang seharusnya milik negara, menjadi hak pribadi.

6. Level transparansi. Sejauh mana pemerintah daerah mau transparan dalam proses diatas. Belum banyak daerah yang mau transparan, karena selama ini pelaku koruptif dari eksekutif maupun legislatif selalu berlindung dari minimnya transparansi.

7. Kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dibentuk salah satu tugas terpentingnya adalah melayani kebutuhan masyarakat. Ini bisa dibreakdown ke misalnya masalah perijinan, waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, teknologi yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

8. Dan masih banyak lagi...

Pemahaman seperti itu penting sebelum kita mulai cerewet, untuk melatih obyektifitas. Dan kita tidak selalu terpaku untuk membicarakan sosok. Karena yang menggerakkan roda birokrasi tidak hanya satu dua orang yang di kursi pimpinan tapi juga ribuan lain dengan jabatan masing-masing.

Sumber : Status Facebook Muhammad Jawy

Thursday, October 19, 2017 - 12:15
Kategori Rubrik: