Pelacur Senayan

 

Oleh: Iyyas Subiakto

 

Dua bulan lalu saya dengar dari teman yg lolos jd anggota DPRD Sby, dia cerita ada temannya yg habis duit 8m, gak bs lolos ke gedung yg bisa membuat dada membusung itu, wakil rakyat lagaknya, tapi tukang palak kerjanya, lha gimana gak jd galak memalak kalau modal gede untuk pede harus dibalikin ama bandarnya, atau harus balik modal untuk dirinya.

Kebayang wajah sumeringah yg nangkring di Senayan, berapa duit yg mereka habiskan, walau katanya ada jg yg dgn dana minim bisa masuk ruangan yg serba dingin. Saking dinginnya sampai lupa dgn rakyat yg memilihnya, mereka jg dingin kepada nasib rakyat yg mendukungnya, mereka malah menghangatkan dirinya dgn jas dan bicaranya. Tapi dikepalanya berputar bagaimana caranya kembali modal dgn segera.

 

PARTAI KOALISI MENGINISIASI KPK JADI BANCI.

PDIP, NASDEM, PKB, PPP, HANURA, Adalah partai yg mendorong perubahan UU KPK, ada apa dgn mereka, mereka pula selain menyetujui penyadapan hrs ada izin, KPK juga bisa mengeluarkan SP3, yg selama ini membuat kinerja KPK penuh kehati-hatian dalam menetapkan tersangka, sekarang malah dibuat sama dgn kepolisian. Nyadap pakai izin, ini sama saja DPR jadi "kibus" istilah Medan, artinya kaki busuk, ada yg mau disadap, izin dulu, terus yg mau disadap dikasi tau, eh pulan kau mau disadap jgn bernegosiasi dulu ya, haha, lucu bercampur haru. Jokowi sedang gencar membasmi, koalisinya malah yg mengamputasi. Kawan saya bilang, nanti DPR baru mungkin bisa menolak, saya bilang, koalisi itu rumah gadangnya partai terhimpun, lha gimana mau menolak wong induknya sudah kompak, nolak ya didepak. Coba liat ada ketumnya yg bicara penolakan, mana ada, Ndro, ndro, soro, loro. Benteng terakhir kita hanya Jokowi, dialah yg harus tidak menyetujui usul para DPR rasa gali, yg cukup nggilani. 

Pagi ini Ifdhal Kasim staf kepresidenan bidang Hukum dan HAM mengatakan sampai kemarin belum ada proses pembuatan surpres. Untuk menerbitkan surpres, terang dia, presiden harus memberikan persetujuan revisi UU KPK. Padahal menurutnya istana belum mendapat draft UU KPK yg diajukan DPR. Semoga kita tidak malah menerima surpres dalam bentuk lain, presiden setuju..huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Membaca komen dari pengamat ICW, Kurnia. Begitu banyak usulan di RUU yg bisa membuat KPK gagu, dan rakyat tambah ambigu, menolak atau membuka pintu untuk koruptor baru. Selain penyadapan harus pakai izin, dan bs membuat SP.3, KPK tidak boleh membuka kantor di wilayah, mengusut perkara dibatasi 1 thn, membatasi pimpinan KPK harus min berusia 50 thn, coba simak, gila kan, DPR, Asem kan?. Semua draft itu terang benderang utk melindungi koruptor, lho kok bisa, ya itulah kalau buaya disuruh mandiin buaya, dia cuma ngelus-ngelus punggungnya. Anda tak bisa membilas cucian dgn air kotor, ia akan tetap kotor juga.

Menurut Direktur Legal Roundtable (ILR) Erwin Natoemal Oemar, bahwa presiden tdk usah mengeluarkan surpres, karena proses RUU KPK sudah cacat formal. Tidak masuk prolegnas, dan melanggar UU No. 12 thn 2011 ttg tata cara pembuatan UU. Karena cacat secara formal tak mungkin usulan DPR dibahas.

Jadi sejak awal kita sudah melek akal, bahwa revisi UU KPK ini akal kura-kura para para pendukung buaya. Ini grand design yg dimainkan orang gede yg bermukim atau berkawan dgn orang partai, kalau tidak mana bisa ada koor bersama bersenggama, mau menghabisi KPK. Semoga hal ini hanya ramai dipermukaan, tidak meremukkan KPK dari dalam.

DUKUNG JOKOWI MENOLAK REVISI, UU KPK MASIH DIGDAYA, JANGAN SAMPAI DIREKAYASA.

INDONESIA MASIH BUTUH KPK, KALAU PERLU DPR YG DIBUBARKAN SAJA.

(Sumber: Facebook Iyyas Subiakto)
Wednesday, September 11, 2019 - 16:30
Kategori Rubrik: