PDIP Tetap Mendukung Politik Pemerintahan Jokowi-JK

 

REDAKSIINDONESIA - Rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan rekomendasi dan sikap partai yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (12/01/2016). Bila dirangkum hasil rekomendasi tersebut bisa diringkas seperti di bawah ini: 

1. PDI Perjuangan menegaskan untuk terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah agar tetap mengandung satu arah, satu muatan, serta satu haluan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 dengan memilih jalan Trisakti.

2. Dari perspektif politik, PDI Perjuangan memandang perlunya menjabarkan dan mewujudkan konsepsi Trisakti dalam suatu pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional menuju Indonesia Raya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Rakernas merekomendasikan ke DPP Partai untuk meningkatkan peran PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah, khususnya di dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, melakukan komunikasi politik untuk mengamankan, mengawal dan mendukung politik pemerintahan Jokowi-JK, dan mendorong percepatan program pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

4. Dari perspektif yuridis konstitusional, PDI Perjuangan memandang perlu mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara, dan haluan pembangunan nasional, yang mengikat semua lembaga negara dan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan di semua tingkatan sebagai perwujudan kehendak rakyat Indonesia, yang menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional; dengan melakukan amandemen secara terbatas terhadap UUD Negara RI tahun 1945, dan/atau dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu.

5. PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap Keputusan MPR No IV/MPR/2014 tentang Rekomendasi Reformulasi Sistem Ketatanegaraan dengan memberikan kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan GBHN melalui amandemen secara terbatas UUD 1945.

 

Sumber: antaranews.com

 

Wednesday, January 13, 2016 - 21:15
Kategori Rubrik: