Partai Demokrat yang Sedang Di-Golkar-kan

ilustrasi
Oleh : Apeeloo Inside
Siapapun pasti berpendapat bahwa kisruh di tubuh Partai Demokrat belakangan ini berasal dari faktor ekternal. Selain dari sisi internal sendiri juga sedang mengalami anomali semenjak AHY didaulat Peppo menjadi Ketua Umumnya. Tanpa basa basi faktor eksternal yang dimaksud langsung tunjuk hidung seorang Moekdoko yang notabene berada di ring 1 lingkaran pemerintah.
Bukan tanpa dasar tudingan kudeta partai berlogo bintang mercy itu ditujukan kepada pihak pemerintah. Tidak butuh bukti dan fakta keterlibatan Pensiunan Jenderal itu dilontarkan sebagai perang urat syaraf. Sekedar sarat utama menciptakan kegaduhan kontroversi bagi pihak lain, khususnya para penonton dan partisan politik. Barangkali itu sialnya Moeldoko yang “ketahuan”, atau justru sengaja pasang badan??
Dalam tahap perseteruan awal ini, dengan percaya diri, klan Cikeas sukses menyerang pemerintah dengan dalih kudeta partai. Lalu kita bertanya apa yang sebenarnya terjadi?
Judul di atas setidaknya bisa menjadi kata kunci terjadinya konspirasi elite dalam kaitan kepentingan politik. Demokrat yang memutuskan menjadi pihak oposisi butuh tekanan massif kepada pemerintah. Partai Golkar sudah mengalami situasi yang sama saat 2014 di bawah kepemimpinan 2 periode Aburizal Bakrie memutuskan menjadi oposisi justru di saat tokoh elitenya Jusuf Kalla dipercaya menjadi Wakil Presiden.
Pemberontakan internal partai yang dikomandoi Agung Laksono berusaha mengambil alih kepemimpinan partai dari Aburizal. Kekayaan bos Bakrie itu tak mampu membendung anggotanya yang sebagian ingin merapat ke pemerintah. Elite Golkar saat itu butuh kekuasaan, bukan loyalitas partai pada Ketua Umumnya.
Pengkhianatan komitmen di tubuh partai yang sebagian “takut lapar” jika harus menjadi oposisi, disambut karpet merah oleh pemerintah Jokowi yang belum genap berusia 1 tahun. Masa krusial saat kemenangan dramatis kubu Nasionalis butuh dukungan partai besar untuk mengamankan roda pemerintahan.
Konggres Luar Biasa Partai Golkar digelar dalam untuk menggantikan Aburizal. Dan Agung Laksono yang didukung Jusuf Kala dinobatkan menjadi Ketua Umumnya. Bola panas perseteruan ada pada Pemerintah. Menkumham Yasona Laoly secara yuridis mengakui kepemimpinan Ketua Umum Agung Laksono dengan mengabaikan Aburizal yang jelas berpotensi mengganggu pemerintahan dalam status oposisi. Meski tidak serta merta selesai perseteruan internal, namun akhirnya bersatu juga saat Setya Novanto mengambil alih menjadi Ketua Umum yang menyatukan kedua kubu sepakat mendukung pemerintah. Setnov yang kemudian “dikandangkan” hanya sekedar menjadi transisi sebelum benar benar dikendalikan penuh oleh Pemerintah melalui Erlangga Hartarto
Demokrat yang kini sedang dibelah, fenomenanya tidak akan jauh dengan nasib Partai Golkar. Perpecahan besar antara pendukung Cikeas dan kubu pecatan Demokrat dibiarkan pemerintah menjadi bola liar. Beberapa mantan pengurus partai mengancam akan membuka aib mantan penguasa 2 periode. Skandal Century, manipulasi kemenangan SBY 2 periode, proyek proyek mangkrak hingga doktrin AHY menjadi Ketua Umum yang akan dibeberkan oleh para “kombatan” Demokrat, menjadi issue yang lebih menarik direspon daripada statemen SBY membela mati matian sang putra mahkota.
Belum lagi gelombang serangan akan semakin membesar saat mantan Ketumnya Anas Urbaningrum bebas 2022. Anas beserta Angelina Sondakh dan M. Nazarudin yang dikandangkan justru saat partai yang diikutinya sedang berkuasa, sudah pasti menyimpan agenda politik jika tidak ingin disebut balas dendam. Demokrat dan kelompok Cikeasnya sedang berjuang menyelamatkan aib 2 periode yang sudah mulai kelelahan ditutupinya.
Cara Jokowi mengusut neo Orbanya Demokrat tergolong unik. Tokoh tokoh yang mau insyaf ditampung dalam satu kubangan, lalu membiarkan mereka cakar cakaran, maka bau kebusukan 2 periode mereka buka sendiri dengan sukarela. Tidak harus memenjarakan mereka yang kemudian terbukti “nge-prank” Indonesia selama 10 tahun. Cukup dengan merangkulnya masuk dalam barisan Indonesia Kerja bersama, meski berada di deretan belakang.
Partai Demokrat memang belum “Demokarat” meski pernyataan Not For Sale seolah mengisyaratkan partai tersebut masih laku dijual, padahal justru sebaliknya. Apa untungnya membeli partai dengan segudang kebusukan yang masih terbungkus rapi?
Jadi ingat Cendana yang gagal membeli Partai Golkar, malah tekor saat membentuk Partai Berkarya. Kalaupun harus membeli Demokrat harganya sudah dijual mahal, karena sudah dipegang Pangeran bukan lagi mantan Perdana Menteri. Apa mesti patungan sama Makasar yang uang segudangnya nganggur bingung mau dibuat apa.
Ngeri ngeri sedap juga…
Sumber : Status Facebook Apeeloo Inside
Friday, March 5, 2021 - 08:45
Kategori Rubrik: