Parade Paradoks Aparatur Negara

Oleh: Rudi S Kamri

Saya bingung, begitu susahkah para pejabat negara di Indonesia memahami pengertian dan makna "social distancing" atau "physical distancing" sebagai salah upaya menghambat penyebaran virus corona atau Covid-19 ? Pembatasan interaksi fisik terutama dalam kerumunan adalah informasi sederhana bahkan anak kecil pun bisa dengan mudah memahami.

Parade inkonsistensi atau paradoks banyak dipamerkan para penyelenggara negara. Contoh nyata Gubernur DKI Jakarta. Berulangkali menyebar himbauan "social distancing" tapi kebijakan yang diambil bertolak belakang dengan omongannya. Mulai program efek kejut yang menyebabkan penumpukan penumpang angkutan umum sampai program operasi pasar yang semuanya mengundang kerumunan massa. (Setelah dihujat publik, baru dibatalkan)

 

 

Polda Metro Jaya pun tak mau kalah memamerkan paradoksnya. Pimpinan tertinggi Polri sudah mengeluarkan maklumat larangan membuat kerumunan massa beserta sanksinya. Tapi anak buahnya di Polda Metro Jaya malah asyik masyuk mengajak artis unyu-unyu membagi masker gratis dan hand sanitizer dengan cara mengundang kerumunan massa. Tindakan yang sama sekali tidak cerdas.

Paradoks yang paling aneh bin ajaib dilakukan Kapolda Sulawesi Utara. Hari Jum'at (20/3/2020) melakukan senam dengan "social distancing", masing- masing peserta senam diminta mengambil berjarak 1 meter. Eh besoknya Sabtu (21/3/2020) bersama Walikota Manado melakukan sepeda sehat yang diikuti dengan kerumunan massa. Aneh dan sangat kontradiktif.

Yang lebih konyol lagi penjelasan pembelaan diri Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulut. Dia bilang kegiatan kerumunan orang dalam kegiatan sepeda sehat Bossnya dilakukan karena mereka belum terima Maklumat dari Kapolri (Padahal Maklumat Kapolri dikeluarkan 19 Maret 2020). Pertanyaannya, apakah jajaran Polda Sulut tidak pernah lihat TV atau membaca media? Karena sudah sejak berhari-hari lalu Presiden Jokowi sudah berulangkali mengimbau semua komponen masyarakat untuk melakukan "social distancing".

Seharusnya Kabid Humas Polda Sulut, sedikit cerdas dalam memberikan ujaran ke publik. Sudah terjadi paradoks, masih juga ngeles. Memang imbauan Presiden Jokowi tidak lebih penting dibanding Maklumat Kapolri? Aparat negara seharusnya memberi contoh baik. Termasuk minta maaf secara terbuka apabila telah bertindak salah. Karena tindakan mereka bukan sekedar tidak patuh perintah atasan, tapi sudah membahayakan masyarakat.

Jadi tidak heran kalau sebagian masyarakat pun juga sulit melakukan "social distancing". Sudah dilarang membuat kerumunan masih juga ngotot melakukan. Gubernur sudah memutuskan sholat Jum'at ditunda, masih saja di beberapa tempat ngotot mengadakan sholat Jum'at. Contoh tidak terpuji juga dilakukan oleh Gereja Katolik saat pentahbisan uskup Ruteng NTT. Juga kegiatan peringatan Isra Mi'raj di beberapa tempat termasuk di Bukit duri Jakarta Timur hari Sabtu (21/3/2020).

Jadi bagaimana mungkin program "social distancing" atau "physical distancing" dari pemerintah dalam menghadapi Covid-19 dapat berjalan dengan baik kalau sebagian aparat negara dan tokoh masyarakat tidak memberikan contoh secara konsisten? 

Aparat negara kencing berdiri, rakyat kencing lompat-lompat. 

Menghadapi penyebaran Covid-19 itu memang perlu kebersamaan dan solidaritas sosial, tapi lebih penting dari itu adalah kecerdasan. Cerdas berpikir, cerdas bertindak dan cerdas memberi narasi ke publik.

Salam Indonesia Cerdas
23032020

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Monday, March 23, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: