Para Penebar Hoax TKA China

Ilustrasi

Oleh : Amirsyah Amirsyah

1. Menghembuskan isu TKA China dan membesar-besarkannya tanpa data kredibel, tapi kok ada yg percaya. Mereka dari orang awam tak berpendidikan hingga sarjana S1, S2, S3.

2. Ironisnya banyak PNS/ASN yg harusnya tidak gampang percaya pada info yg menyerang pemerintah, yg harusnya berusaha melawannya dengan info akurat, justru percaya hoax dan menyebarkannya di masyarakat, di media sosial. Bahkan PNS/ASN ini, tidak percaya dan membantah info dan data kredibel walaupun dirinya, kelompoknya, partai idolanya tak punya data valid dan akurat. 

3. Kebanyakan info TKA China ini hanya kesaksian personal yg subjektif berdasarkan persepsi saja. Mungkin pernah ke Morowali atau bekerja di Morowali lalu melihat relatif banyak orang/TKA China, dan seenaknya menyimpulkan ada jutaan TKA China di Morowali, Sulteng, atau Indonesia. Padahal berdasarkan kesaksian anggota DPR dari Demokrat yg berkunjung ke Morowali, didapatkan data sebanyak 2.500 TKA China sedangkan yg Lokal sebanyak 28.000 orang. TKA China tak sampai 10% saja. Mana data dan bukti dari mereka yg bilang jutaan atau Mayoritas dan menjadi ancaman NKRI? 

 

4. Berdasarkan angka 3 diatas, maka bisa dimaklumi jika ada yg pernah ke Morowali lantas bertemu banyak orang/TKA China karena memang jumlahnya ada 2.500. Tapi jelas merupakan kebodohan, kecerobohan bahkan mungkin bisa jadi adalah kesengajaan niat buruk, apabila menyebarkan informasi bahwa TKA China jutaan atau TKA China menguasai Indonesia. Orang-orang seperti ini harusnya ditangkap karena menyebarkan fitnah keji, apalg jika profesinya ASN/PNS. 

5. Perlu dipikirkan fakta-fakta berikut: 
- Dede Yusuf dari Demokrat (edited: saya ingatnya dulu dari PAN yg mengklarifikasi isu hoax TKA China yg dibesar-besarkan padahal kita tahu bahwa Demokrat kerap mengkritisi Pemerintah. 

- Gubernur Sulawesi Tengah adalah Kader Partai Gerindra. Sebagai Gubernur, maka memiliki kewenangan terkait ketenagakerjaan di daerahnya termasuk data-data kredibel jumlah perusahaan dan TKA Asing.

Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemda, kewajiban penyelenggaraan dan pengawasan tenaga kerja adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk kasus Morowali, tentu saja di bawah kewenangan Pemprov Sulteng yg tinggal berkoordinasi dengan Bupati Morowali. 
http://m.hukumonline.com/…/undang-undang-nomor-23-tahun-2014

Jika memang ada jutaan TKA China or mayoritas pekerja adalah China, kok Gubernurnya diam saja? Kok Gubernurnya tidak bekerja berdasarkan Undang-undang? Jika demikian maka Gubernur bisa dan pantas disalahkan. Partai yg mendukung ataupun asal sang Gubernur juga patut disalahkan bila tidak menegur dan mengawasi sang Gubernur yg merupakan kadernya. 
**#**
Jadi, bagaimana menurut Anda? Bisa melihat ada yg lucu? Juga bisa paham mengapa isu TKA China ini sungguh aneh bin unyu? Apa masih ada yg percaya? Apalg jika anda ASN/PNS, seharusnya malu dan sebaiknya resign lalu beralih jadi politikus untuk mendukung oposisi yg menyerang Pemerintah dimana Birokrasi wajib mendukung, menjalakan program/kebijakan pemerintah. 

#NyinyirBukanKritik #LawanHoax #Guremkan!

Sumber : Status Facebook Amirsyah Amirsyah

Sunday, July 8, 2018 - 14:15
Kategori Rubrik: