Papua, Antara Ambisi Sukarno, Kegilaan Suharto dan Rayuan Jokowi

Ilustrasi

Oleh : Agung

Beberapa hari ini klo kalian ngikutin berita kalian pasti tau ada peristiwa pembunuhan 31 orang pekerja proyek trans papua oleh kelompok OPM (organisasi papua merdeka) di papua, karena konon mereka mempoto kelompok OPM yg sedang memperingati hari kemerdekaan papua merdeka tanggal 1 desember kmrn. Banyak orang tentunya mengutuk pembantaian ke 31 orang pekerja proyek trans papua ini, bahkan para petinggi militer indonesia menyerukan para OPM ini agar menyerah atau tumpas sampai habis.

Tapi mungkin banyak orang bertanya2 kenapa sampai sekarang OPM masih tetap ada padahal kan pemerintah Jokowi sudah memanjakan papua dengan mengguyur banyak anggaran ke propensi ini, lalu ngotot mengambil alih freeport dari tangan mcmorran, sampai membangun proyek ambisius jalan trans papua yg di rencanakan akan membuka banyak daerah terisolasi papua dan memudahkan ekonomi papua tumbuh.

Sebenarnya masalah di papua bukan hanya masalah ketimpangan pembangunan papua selama puluhan tahun dengan daerah lain (terutama daerah jawa) .... tapi ada masalah mendasar yg tidak diketahui orang awam dan cenderung di sembunyikan para elite politik dan petinggi militer indonesia, yaitu tentang masalah masuknya Papua ke Indonesia yg walaupun selama ini kita di ajarkan di sekolah bahwa papua itu masuk indonesia karena keinginannya sendiri, tapi aslinya menurut orang papua proses masuknya papua ke indonesia itu adalah kecurangan pihak indonesia, itu sebabnya banyak orang papua menganggap mereka sebenarnya bukan bergabung ke indonesia tapi dipaksa bergabung ke indonesia atau bahasa vulgarnya mereka di jajah Indonesia.

--------------------------------------------------------------------------

Masalah papua ini bermula saat papua di jajah Belanda sama seperti indonesia juga, tapi pada tanggal 19 Oktober 1961 sebuah manifesto politik yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Komite Nasional Papua yg intinya menyatakan Papua merdeka menjadi negara sendiri, dan nantinya hal ini di perkuat dengan pada tanggal 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera Belanda dan Bendera Bintang Kejora yg menandai penyerahan kekuasaan Belanda kepada orang Papua sendiri.

Tapi hal ini menjadi kacau saat presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 ngotot mengumandangkan operasi Trikora, yg menurut Sukarno sendiri itu adalah gerakan merebut dan "menyelamatkan" irian barat dari tangan penjajah Belanda. Hal ini kemungkinan karena Sukarno melihat potensi sumber daya alam yg sangat besar di Papua seperti penemuan kandungan emas besar di Arafuru dan tambang Timika yg kaya emas dan tembaga juga (nantinya akan bernama Freeport). Karena hal inilah nantinya militer Indonesia kembali ribut dengan Belanda dan sampai mengakibatkan meninggalnya kapten Yos Sudarso yg sering kita baca ceritanya di buku sejarah jaman sekolah dulu.

Operasi Trikora sendiri berakhir saat Belanda diancam Amerika untuk berunding dengan Indonesia dan menghentikan konflik militer dengan Indonesia, hal ini kemungkinan besar terkait ketakutan Amerika, Indonesia akan meminta bantuan negara2 komunis seperti Cina dan Soviet untuk menghadapi Belanda yg hal itu berarti akan membuat Indonesia pro kubu Komunis yg jelas akan menambah pusing Amerika yg saat itu lagi sibuk menghalau komunis di Vietnam (perang vietnam). Karena desakan Amerika ini akhirnya terwujudlah perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yg intinya Indonesia dan Belanda harus membiarkan rakyat papua sendiri menentukan pilihannya apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka sendiri.

Singkat cerita dari perjanjian New York 15 Agustus 1962 akan diadakan penentuan pendapat rakyat papua, tapi sialnya sebelum adanya penentuan pendapat rakyat papua ini presiden Sukarno tumbang duluan karena kejadian 1965 dan akhirnya dia digantikan oleh Suharto. Di tangan Suharto ini penentuan pendapat rakyat papua di lakukan dengan cara manipulasi, ancaman, bahkan intimidasi dan kekerasan. Dimana pemilihan nasib papua di lakukan secara musryawah bukan Voting satu suara satu pendapat (one man one vote), karena menurut intelejen Suharto yg jaman itu di jabat Ali Murtopo dkk, bila indonesia menerapkan sistem Voting one man one vote terkait penentuan pendapat rakyat papua, Indonesia udah pasti kalah. Oleh sebab itu rezim Suharto mengakalinnya dengan cara "musyawarah mufakat" alias memilih 1.025 orang wakil rakyat papua "yg terpercaya" untuk musyawarah menentukan mau gabung indonesia atau tidak, dan selama musyawarah ini 1.025 orang itu di karantina dan di jagat ketat oleh pihak militer dan polisi.... hasilnya tidak terlalu mengejutkan klo hasil musyawarah dari 1.025 orang wakil rakyat papua "terpercaya" ini 100% mensetujui gabung ke indonesia.

Saat hal ini di protes rezim Suharto dengan enteng bilang Voting one man one vote tidak cocok untuk Papua karena Orang Papua dianggap masih terbelakang gak negerti sistem voting (nantinya hal ini dianggap orang papua pemerintahan Indonesia di jawa menganggap mereka setengah binatang, yg sampai hari ini membuat banyak orang papua gak suka dengan orang jawa, dan sebaliknya juga orang jawa beberapanya menganggap orang papua itu primitif dan barbar)

Nantinya peristiwa 1.025 orang wakil rakyat papua "terpercaya" ini 100% mensetujui gabung ke indonesia ini diberi nama PEPERA 1969 dan menjadi landasan indonesia memasukan papua jadi propensi barunya. Tapi di kalangan masyarakay luas papua sendiri mereka sama sekali gak mengakui hasil PEPERA 1969, bahkan menganggap hasil musyawarah 1.025 orang wakil rakyat papua "terpercaya" yg memutuskan papua gabung dengan Indonesia ini adalah akal2an pihak indonesia doang.

Dan mereka mungkin ada benernya, tapi masalahnya negara2 besar seperti Amerika, Australia, sampai Belanda sendiri menganggap woles hal ini karena memberikan papua kepada Indonesia adalah harga yg pantas untuk membendung kekuatan Komunis di asia tenggara, selain itu rezim Suharto sendiri sudah menjanjikan ijin konsensi Freeport Amerika akan lancar jaya di bawah pemerintahan mereka klo Amerika dukung mereka terkait masalah Papua. Itu sebabnya UU no.1 saat Suharto berkuasa setelah menjatuhkan Sukarno melalui peristiwa 1965, justru adalah UU penanaman modal asing yg menjadi pintu gerbang perusahaan asing macam Freeport masuk indonesia terutama di papua.

Nantinya setelah bertahun2 merasa di kecewakan dan merasa tanahnya di rampok banyak orang papua yg angkat senjata dan menuntut kemerdekaan dari Indonesia, tapi hal ini nantinya di respon dengan bengis oleh rezim ORBA dimana siapapun yg di tuduh OPM nasibnya bakalan apes atau wasalam sekalian. Cap OPM di papua itu mirip seperti cap PKI di wilayah2 lainnya indonesia, siapapun yg di cap OPM maupun PKI udah jelas dibereskan oleh aparat jaman ORBA dulu, bahkan gak cukup cap OPM, ORBA juga sempat menggelar operasi militer di papua, bahkan konon para petinggi militer indonesia klo mau naik ke jajaran paling elite di republik ini harus bertugas di papua dulu (sederhananya papua itu sebagai tempat ujian bagi para elite militer Indonesia)

Oleh karena tindakan yg represif inilah masyarakat papua semakin menderita dan pemberontakan bersenjata mereka seperti OPM semakin tumbuh besar, ditambah kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan pulau Papua akhirnya membuat konflik ini menjadi susah di padamkan dan semakin brutal.

--------------------------------------------------------------------------

Nah mungkin karena menyadari hal itu saat rezim Orba tumbang banyak presiden Indonesia selanjutnya mulai melunak dan lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat papua, dari memberikan mereka otonomi khusus, membiarkan mereka mengibarkan bendera bintang kejora (jaman Gusdur) sampai pembangunan infrastruktur gila2an dan pengambilalihan Freeport di jaman Jokowi ini.

Tapi masalahnya sekarang OPM papua bukan hanya beranggapan terjadi ketimpangan kesejahteraan pembangunan antara papua dan daerah2 luar papua (terutama Jawa) doang, tapi mereka juga menganggap Indonesia adalah penjajah papua yg mengakali mereka saat PEPERA 1969, hal inilah yg menjawab pertanyaan kenapa walaupun di jaman Presiden Joko Widodoini walaupun pembangunan papua sudah di maksimalkan tapi tetep saja OPM masih ada dan masih aja rusuh bunuhin orang luar papua dan aparat.

Mungkin selain masalah pembangunan infrastruktur dan dana otonomi daerah yg besar, kita sebagai orang Indonesia harus mulai melihat sejarah kita dengan jernih serta mengakui bahwa kita memang melakukan penjajahan kepada papua, sehingga bisa terjadi dialog, pelurusan sejarah, penegakan HAM, dan menghentikan kekerasan di papua sana, demi indonesia dan papua yg lebih baik di masa depan kelak.

--------------------------------------------------------------------------

Referensi : https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora
https://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Free_Choice
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_New_York
https://regional.kompas.com/…/Sejarah.Integrasi.Papua.Digug….
https://www.kompasiana.com/…/sejarah-panjang-integrasi-papu…
https://www.kompasiana.com/…/dokumen-resmi-pbb-tentang-seja…
https://tirto.id/pepera-cara-indonesia-siasati-potensi-keok…
https://suarapapua.com/…/pepera-1969-di-papua-adalah-sejar…/
http://www.beritasatu.com/…/269906-sejarah-integrasi-papua-…
https://suarapapua.com/…/1-mei-di-papua-aneksasi-atau-inte…/

Sumber : Status Facebook Agung

Wednesday, December 5, 2018 - 12:00
Kategori Rubrik: