Pancasila, Hudaibiyah dan Negara Syariah

Ilustrasi

Oleh : Akhmad Sahal

Mereka yang bersikukuh untuk menghidupkan lagi tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta barangkali perlu menyimak kisah Nabi Muhammad SAW menghapus tujuh kata pada naskah Perjanjian Hudaibiyah. Yang ngotot ingin menerapkan Khilafah atau NKRI Bersyariah mungkin perlu belajar dari Shulh al-Hudaibiyah, khususnya sikap Nabi yang mau berkompromi dan tidak mutlak-mutlakan ketika berhadapan dengan kalangan nonmuslim.

Peristiwanya terjadi pada 623 M, ketika sekitar 1400 Muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mengetahui rencana tersebut, orang-orang Quraisy menyiagakan pasukannya untuk menghalangi Muslim masuk Mekah. Tak ingin ada pertumpahan darah di Mekah, Nabi memilih jalur diplomasi dengan membuat kesepakatan damai dengan kaum Quraisy di Hudaibiyah, kota kecil dekat Mekah.

Seperti dituturkan dalam kitab Sahih Muslim anggitan Imam Muslim ibn Hajjaj, menjelang penandatanganan naskah perjanjian, muncul ketegangan antara kedua belah pihak. Pasalnya, Suhail bin Amr, wakil delegasi Quraisy, melontarkan protes keras atas redaksi pembuka draft perjanjian yang diusulkan Nabi. Suhail berkeberatan ketika Nabi mendikte ke sekretarisnya, “Ali bin Abu Thalib, agar menulis bismillah al-Rahman al-Rahim. Kata Suhail, “Ar-Rahman? Kami tak mengenalnya. Tulis Bismika Allahumma seperti lazimnya.” Kaum Muslim geram dengan usulan Suheil, tapi Nabi justru meluluskan permintaannya. Kata Nabi pada “Ali, “Tulis saja bismika Allahumma.”

Lalu Nabi melanjutkan. “Tulis lagi, hadza ma qadla ‘alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah apa yang ditetapkan Muhammad Rasulullah.” Suhail seketika menampik rumusan dari Nabi tersebut, dan berkata: “Andaikan kami mengakui Anda sebagai Rasulullah, tak akan kami menghalangimu pergi ke Ka’bah, dan tak akan kami memerangimu. Tulislah: Muhammad ibn Abd Allah.” Lagi-lagi Nabi memerintahkan ‘Ali menulis seperti usulan Suhail dan menghapus kata Rasulullah. Ali yang marah dengan kelancangan Suheil menolak untuk menghapus kata tersebut. Akhirnya Nabi menghapusnya dengan tangannya sendiri. Maka kesepakatan damai antara kedua belah pihak akhirnya tercapai.

Walhasil, Nabi mengambil keputusan menghapus tujuh kata dari draft awal perjanjian Hudaibiyah: Bi, Ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rasul, dan Allah. Dan itu terjadi karena desakan dari kaum Quraisy. Nabi justru tak mengindahkan kekecewaan Para Sahabat terhadap terhadap isi perjanjian yang dirasa merugikan umat Islam. Misalnya, Para Sahabat kecewa kerena gagal memasuki Mekah tahun itu, dan mesti meunggu tahun depannya. Ada juga klausul yang menyatakan, jika warga Mekah menyeberang ke Madinah tanpa seijin walinya, maka ia mesti dikembalikan ke Mekah, tapi tidak sebaliknya.

Yang menarik, Rasul tak bersikap mutlak-mutlakan dengan memaksakan agar kenyataan sosial politik yang dihadapinya harus seluruhnya seturut dengan kehendaknya. Buktinya, beliau mentolerir kaum kafir yang tak mempercayai kenabiannya dan mau bekerjsama dengan mereka. Nabi berkompromi dengan pihak nonmuslim demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni perdamaian.

Pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah di atas, Nabi ternyata lebih mengedepankan substansi ketimbang simbol formal, lebih memprioritaskan isi ketimbang kulit. Nabi mengikuti saja tuntutan Suhail agar tujuh kata yang nota bene mengandung muatan aqidah Islam dihapus dari naskah perjanjian. Ini mengindikasikan, tak selamanya simbol formal islam harus dipaksakan penerapannya bila ternyata esensinya justru terabaikan. Terlalu berkutat pada bentuk luar Islam ketimbang nilai-nilai ajarannya justru bisa mengarah pada apa yang pernah diperingatkan Nabi: “Akan tiba suatu zaman dalam sejarah umatku, di mana Islam ada, tapi hanya sekedar tinggal namanya. Dan Al-Qur’an ada, tapi hanya tinggal tulisannya saja.”

Mereka yang bersikukuh untuk menghidupkan lagi tujuh kata sila pertama Piagam Jakarta barangkali perlu menyimak kisah Nabi Muhammad SAW menghapus tujuh kata pada naskah Perjanjian Hudaibiyah. Yang ngotot ingin menerapkan Khilafah atau NKRI Bersyariah mungkin perlu belajar dari Shulh al-Hudaibiyah, khususnya sikap Nabi yang mau berkompromi dan tidak mutlak-mutlakan ketika berhadapan dengan kalangan nonmuslim.

Peristiwanya terjadi pada 623 M, ketika sekitar 1400 Muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mengetahui rencana tersebut, orang-orang Quraisy menyiagakan pasukannya untuk menghalangi Muslim masuk Mekah. Tak ingin ada pertumpahan darah di Mekah, Nabi memilih jalur diplomasi dengan membuat kesepakatan damai dengan kaum Quraisy di Hudaibiyah, kota kecil dekat Mekah.

Seperti dituturkan dalam kitab Sahih Muslim anggitan Imam Muslim ibn Hajjaj, menjelang penandatanganan naskah perjanjian, muncul ketegangan antara kedua belah pihak. Pasalnya, Suhail bin Amr, wakil delegasi Quraisy, melontarkan protes keras atas redaksi pembuka draft perjanjian yang diusulkan Nabi. Suhail berkeberatan ketika Nabi mendikte ke sekretarisnya, “Ali bin Abu Thalib, agar menulis bismillah al-Rahman al-Rahim. Kata Suhail, “Ar-Rahman? Kami tak mengenalnya. Tulis Bismika Allahumma seperti lazimnya.” Kaum Muslim geram dengan usulan Suheil, tapi Nabi justru meluluskan permintaannya. Kata Nabi pada “Ali, “Tulis saja bismika Allahumma.”

Lalu Nabi melanjutkan. “Tulis lagi, hadza ma qadla ‘alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah apa yang ditetapkan Muhammad Rasulullah.” Suhail seketika menampik rumusan dari Nabi tersebut, dan berkata: “Andaikan kami mengakui Anda sebagai Rasulullah, tak akan kami menghalangimu pergi ke Ka’bah, dan tak akan kami memerangimu. Tulislah: Muhammad ibn Abd Allah.” Lagi-lagi Nabi memerintahkan ‘Ali menulis seperti usulan Suhail dan menghapus kata Rasulullah. Ali yang marah dengan kelancangan Suheil menolak untuk menghapus kata tersebut. Akhirnya Nabi menghapusnya dengan tangannya sendiri. Maka kesepakatan damai antara kedua belah pihak akhirnya tercapai.

Walhasil, Nabi mengambil keputusan menghapus tujuh kata dari draft awal perjanjian Hudaibiyah: Bi, Ism, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rasul, dan Allah. Dan itu terjadi karena desakan dari kaum Quraisy. Nabi justru tak mengindahkan kekecewaan Para Sahabat terhadap terhadap isi perjanjian yang dirasa merugikan umat Islam. Misalnya, Para Sahabat kecewa kerena gagal memasuki Mekah tahun itu, dan mesti meunggu tahun depannya. Ada juga klausul yang menyatakan, jika warga Mekah menyeberang ke Madinah tanpa seijin walinya, maka ia mesti dikembalikan ke Mekah, tapi tidak sebaliknya.

Yang menarik, Rasul tak bersikap mutlak-mutlakan dengan memaksakan agar kenyataan sosial politik yang dihadapinya harus seluruhnya seturut dengan kehendaknya. Buktinya, beliau mentolerir kaum kafir yang tak mempercayai kenabiannya dan mau bekerjsama dengan mereka. Nabi berkompromi dengan pihak nonmuslim demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni perdamaian.

Pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah di atas, Nabi ternyata lebih mengedepankan substansi ketimbang simbol formal, lebih memprioritaskan isi ketimbang kulit. Nabi mengikuti saja tuntutan Suhail agar tujuh kata yang nota bene mengandung muatan aqidah Islam dihapus dari naskah perjanjian. Ini mengindikasikan, tak selamanya simbol formal islam harus dipaksakan penerapannya bila ternyata esensinya justru terabaikan. Terlalu berkutat pada bentuk luar Islam ketimbang nilai-nilai ajarannya justru bisa mengarah pada apa yang pernah diperingatkan Nabi: “Akan tiba suatu zaman dalam sejarah umatku, di mana Islam ada, tapi hanya sekedar tinggal namanya. Dan Al-Qur’an ada, tapi hanya tinggal tulisannya saja.”

Sumber : Majalah Tempo

Sunday, June 4, 2017 - 17:00
Kategori Rubrik: