Jadi mau demonstrasi bakar kertas koran juga, secara konstitusi semua gak ada pengaruhnya pada hasil akhir. Dan harus diingat tugas Polri dan TNI menjaga konstitusi. Coba-coba saja bergerak di luar koridor konstitusi, pasti akan dihadapi aparat.
Lalu apa yang membuat hasil Pemilu berubah? Keputusan MK. Caranya, jika Jokowi menang lebih dari 15 juta suara, maka Prabowo harus bisa membuktikan bahwa setengah plus satu dari selisih suara kemenangan Jokowi itu adalah didapat dengan cara gak fair.
Prabobo bisa menggugat itu ke MK. Bawalah tujuh ratus kontainer dokumen sebagai bukti. Kalau bisa salinan C1 asli, yang didapat dari saksi mereka. Sertakan semua dalam gugatan. Lalu MK menelaah.
Keputusannya biasanya dua. Hitung ulang di TPS-TPS yang diperkarakan. Atau kalau terlalu parah kasusnya, lakukan pencoblosan ulang. Tapi pengalaman beberapa kali, kasus hitung ulang yang diperintahkan Bawaslu justru suara Prabowo-Sandi terjun bebas.
Sekarang hitung real KPU suara masuk sudah 75%. Jokowi-Amin unggul dengan selisih lebih dari 15 juta. Bisa dipastikan Jokowi akan jadi Presiden lagi periode ke dua.
Maksudnya begini. Prabowo tahu protes, demo, syujud syukur dan ancaman people power, gak akan ada ngaruhnya pada perubahan suara. Meski ratusan orang berjenggot dan bersorban putih beraksi kejang-kejang, tetap saja peta kemenangan gak akan berubah.
Tapi jika Prabowo dan Sandi tahu semua energinya gak ada manfaat untuk mengubah peta suara, kenapa sampai sekarang mereka masih ngotot?
Inilah politik.
Kadang-kadang politik itu mirip pasar tradisional yang belum dipugar : becek dan banyak preman. Di pasar ada gerombolan preman yang minta duit keamanan pada para pedagang. Kalau gak dikasih, mereka ngamuk. Mengancan nau mengobrak-abrik dagangan. Atau mau membakar kios. Padahal itu cuma nakut-nakutin doang. Modal bacot.
Tujuannya mereka minta duit agar para pedagang itu bisa aman dari godaan preman yang terkutuk. Maksudnya dari godaan dirinya sendiri.
Nah, Pilpres itu butuh duit besar ketika kampanye. Prabowo dan Sandi pasti merasakan. Berbeda dengan Pilpres 2014 lalu di belakang Prabowo masih ada Riza Chalid sang penguasa tambang. Kini mereka lebih mengandalkan duitnya Sandi dan Hasyim.
Pertanyaanya jika mereka kalah apakah duit tersebut menguap begitu saja seperti asap Dji Sam Soe? Disinilah terwujud peribahasa politik itu seperti pasar tradisional, becek dan banyak preman.
Nah, Jokowi kemungkinan besar jadi pemenang. Dia butuh suasana tenang untuk menjalankan pemerintahan. Tapi dijaman ontran-ontran ini, suasana tenang bukan gratis. Memang gak perlu bayar dengan duit kas langsung. Bisa dengan kompensasi berbagai bentuk. Jabatan, posisi, lisensi, sampai tukar guling proyek luar negeri, dan sebagainya.
Bagaimana agar dapat kompensasi seperti itu? Tekan. Gertak. Bikin ribet. Resein.
Nah, jadi paham kan kenapa gerombolan itu masih suka ngompor-ngomporin rakyat untuk memprotes hasil pemilu. Tujuannya bukan mau mengubah perhitungan suara. Atau membalik keadaan Prabowo dari pecundang menjadi pemenang.
Kalau soal itu mereka sudah tahu. Dari potongannya saja orang kayak Prabowo susah menang Pilpres. Rakyat Indonesia sejak dulu gak mau punya Presiden kayak Prabowo. Makanya kalah terus.
Bagaimana agar pemenang Pemilu nanti akhirnya mau memberikan kompensasi? Ya, salah satu caranya diresein. Jadi jangan kaget jika sampai sekarang tim Prabosan masih getol ngomporin pendukungnya. Mereka senang jika karena akibat komporannya ada pendukung yang keseleo bacot lalu berurusan dengan hukum. Itu bisa jadi meningkatkan posisi tawarnya.
Semakin banyak pendukungnya yang ditangkap polisi, semakin tinggi daya tawar. Makanya pagi-pagi buta orang kayak Amin Rais teriak people power. Dia sedang memasang harga tinggi.
Jadi kalau ada isu tanggal 22 Mei nanti bakal banyak demo, bisa ditebak ujungnya cuma satu : ‘Pak Jokowi, minta duit dong!’
Tapi kayaknya Jokowi malah berkomentar. “Lima tahun ke depan saya gak punya beban lagi.”
“Rasain!,” teriak Abu Kumkum.
Comment