Pajak Haram

ilustrasi

Oleh : Ahmad Sarwat

Seorang ibu peserta kajian bilang bahwa pajak itu haram lantaran mencekik rakyat. Maka pemerintah itu zalim karena mengambil harta rakyat.

PAJAK TIDAK HARAM

Saya bilang, kalau diharamkan karena alasan mencekik, sebenarnya kurang tepat. Bahkan pajak mencekik pun, kalau digunakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat, pasti semua senang.

Di beberapa negara maju, justru pajak mereka jauh lebih tinggi (baca:mencekik) dari pajak di negeri kita. Namun mereka ikhlas bayar pajak lantaran semua pajak yang mereka bayarkan dipastikan kembali lagi untuk semua kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Rumah sakit dengan kualitas terbaik jadi gratis, pendidikan dengan kualitas terbaik jadi gratis. Falitias umum seperti perumahan, transportasi, keamanan, kebersihan, semuanya terjamin. Jadi mereka rela bayar pajak mahal, karena ada jaminan semuanya akan mereka rasakan langsung.

TIDAK AMANAH

Bedanya di negeri kita, mungkin karena rakyatnya terlalu banyak, atau juga mungkin terjadi salah kelola, maka uang pajak yang kita bayarkan masih belum maksimal kita rasakan. Kesehatan dan pendidikan sebagiannya sudah gratis, tapi masih kurang manusiawi.

Tapi kalau dibilang pajak itu haram, lalu tidak ada seorang pun yang bayar pajak, lalu bagaimana menyelenggarakan pemerintahan dan negara?

TITIK TEMU

Titik temunya ada di masalah alokasi anggaran belanja negara. Bagaimana pajak dari rakyat itu dijaga dengan amanah, tidak dihambur-hamburkan oleh pemerintah.

Seharusnya sudah tidak ada lagi perangkat pemerintah yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Berbagai macam seremoni formalitas yang menghabiskan anggaran di lingkungan birokrasi seharusnya sudah lenyap.

Dan paling penting lagi adalah gaji PNS/ASN yang ternyata mencapai 1/4 dari total pengeluaran. Di bagian ini saya melihat masih banyak penghematan yang bisa ditekan lagi. Yang sudah gendut dan tidak produktif lagi, ditambah yang pada malas kerja, apalagi yang suka jadi tukang tilep anggaran, akan lebih baik bila dipensiunkan dini saja.

Pensiun dini PNS/ASN ini saya sebut sebagai nahyi munkar, alias mencegah kemungkaran. Atau saddu adz-dzari'ah, biar tidak punya kesempatan memubazzirkan anggaran dan buang-buang uang rakyat.

Kalau ada jabatan-jabatan yang tidak terlalu penting, sebaiknya dihapuskan saja. Biar birokrasi tidak jadi beban negara. Organisasinya dibikin ramping, gesit, lincah, fleksible dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Kuncinya menurut saya mulai dari SDM. Terima saja tenaga-tenaga yang lebih muda, yang masih penuh semangat dan dedikasi, masih mengejar aktualisasi diri, meluap dengan idealisme dan siap kerja 24 jam penuh tantangan dan under preassure.

Kalau perlu utamakan PNS/ASN yang belum pada menikah, masih pada single dan bujangan. Jadi negara tidak harus menanggung hidup anak istrinya.

Satu lagi, mekanisme pemecatan/pemberhentian PNS/ASN yang bermasalah harus dibuat mudah. Dari pada kerjanya hanya merongrong negara dan tidak ada manfaatnya, maka kasih saja SP1, SP2 dan SP3 langsung pecat. Mirip di perusahaan swasta lah gitu.

Tujuannya jelas, yaitu lebih menekankan kembalinya pajak rakyat kepada rakyat, bukan pajak rakyat untuk kepentingan aparat. Jadi kalau pun kita bayar pajak, maka kita bayar dengan ikhlas karena kita tahu bahwa pajak kita akan kembali kepada kita lagi seutuhnya.

ANGGOTA DEWAN

Sebenarnya efisiensi ini juga harus berlaku untuk anggota dewan, baik di pusat hingga daerah. Jangan lagi ada pelesiran ke luar negeri mengatas-namakan studi banding. Padahal uangnya hasil patungan rakyat. Jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak penting, tetapi berlindung di balik UU dan peraturan sambil belagak pilon.

Kembalikan pajak rakyat kepada rakyat. Kalau perlu mereka tidak usah digaji saja. Tidak usah ada anggaran untuk rumah, mobil, pensiun, uang pakaian, uang makan, uang lebaran, uang ini dan itu. Toh semuanya dibayari dari serupiah dua rupiah hasil keringat rakyat, yang hidup susah payah.

Sayangnya saya belum menemukan anggota dewan yang punya idelisme sampai ke titik itu. Saya punya banyak teman yang statusnya ustadz juga. Sebelum jadi anggota dewan, idealisme dan semangatnya mirip seperti tuisan saya di atas.

Tapi begitu sudah jadi anggota dewan, kok semua jadi berubah. Taraf hidup dan level kesejahteraannya tiba-tiba naik drastis. Rumah tambah, anak tambah, bini tambah, mobil tambah, semua tambah. Terus, uang pajak rakyat itu apa kabarnya dan bagimana urusannya?

Wah, sudah lupa tuh.

Maka saya pun melupakannya di hari pencoblosan. Dia aja lupa sama kita, apa urusannya kita harus ingat sama dia?

Sumber : Status Facebook Ahmad Sarwat, Lc.,MA

 

Wednesday, May 29, 2019 - 12:00
Kategori Rubrik: