Pada Ahok, Megawati Mengulang Kisah Jokowi?

Oleh: Mas Wahyu

Masih ingat bagaimana PDIP akhirnya mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden? Penuh intrik dan jalan berliku. Pencapresan Jokowi yang merupakan kader PDIP sendiri tidaklah mulus, namun didahului oleh dukungan masyarakat atau relawan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan nyaris PDIP terbelah, sebagian anggota PDIP mendukung Megawati sebagai calon presiden, sebagian lain mendukung Jokowi. Namun, pada akhirnya Megawati dengan kebesaran jiwanya memutuskan untuk mengusung Jokowi.

Deklarasi Megawati sang ketua PDIP mencapreskan Jokowi diumumkan pada 14 Maret, 2014, pukul 14.40wib di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung. Megawati juga menginstruksikan tiga perintah harian bagi seluruh elemen PDI Perjuangan: (1) dukung Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP; (2) Jaga dan amankan pemilu legislatif, TPS-TPS dan proses penghitung dari kecurangan dan intimidasi; dan (3) teguh dan mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta.

Selain ketiga perintah itu, Megawati memberikan perintah agar Jokowi jika menjadi Presiden harus menjalankan Trisakti dalam setiap keputusan politik dan menyejahterahkan rakyat Indonesia serta harus mengawal politik pro rakyat menuju Indonesia hebat. Tiga bulan sebelumnya pada 20 Januari 2014, sekitar 400 orang dari para tokoh tua PDI Perjuangan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendeklarasikan “Relawan Pro Joko Widodo (Jokowi) Calon Presiden 2014,” di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (20/1/2014). Mereka akan mendorong Gubernur DKI Jakarta itu diusung sebagai capres oleh PDIP.

“Deklarasi ini tidak ingin membenturkan semangat rakyat dengan PDI Perjuangan, yang penting ingin mengantarkan Jokowi sampai menjadi calon Presiden 2014 dari partai ini,” kata Gunawan Wiro Sarojo pemerkarsa deklarasi disela-sela acara seperti dikutip Antara, saat itu. Bahkan, relawan Jokowi terus-menerus melakukan berbagai manuver untuk menggalang dukungan terhadap Jokowi menjadi Presiden RI 2014-2019. Gerakan masif dan tak kenal henti relawan Jokowi pada akhirnya membuahkan hasil. Awalnya hanya PDIP sendirian yang mengusung pencapresan Jokowi, menyusul Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.  

Kasus Ahok

Siapapun kenal Ahok. Ia sosok yang kontroversial. Ahok pemarah dan pemaki, demikian ia dikenal. Namun, Ia –saya sebut– sebagai tokoh yang anti mainstream seperti halnya Jokowi. Ahok adalah satu-satunya gubernur yang tanpa kompromi –dengan perhitungan– melawan parlemen DKI Jakarta soal anggaran. Ia benar-benar tak membiarkan adanya kongkalikong anggaran antara anak buahnya dan parlemen atau bahkan antara dirinya dengan parlemen. Ia tak mau anggaran untuk pembangunan untuk sekedar bagi-bagi proyek. Ia terapkan transparansi anggaran kepada masyarakat. Ia unggah seluruh rapat dengan bawahannya. Tak hanya soal anggaran, namun juga soal remunerasi dan birokrasi.

Ahok menjadikan mesin birokrasi pemerintahannya menjadi salah satu fungsi layanan publik yang efisin dan efektif. Ia pun tanpa kompromi melawan premanisme dan pelacuran. Ia tak membiarkan persoalan berlama-lama, ia berani memutuskan persoalan dengan cepat, walaupun kadang penuh resiko. Ahok benar-benar memproses Jakarta menjadi Kota Metropolitan yang bisa menjadi barometer kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Ahok tentu saja menyebabkan timbulnya perlawanan dari parlemen DKI Jakarta atau bahkan dari sebagian masyarakat Jakarta.

Namun menurut survey CSIS yang dirilis pada 25 Januari 2016 tingkat kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok ternyata tinggi, bahkan kepribadian Ahok yang pemarah pun disukai oleh masyarakat Jakarta. CSIS melaporkan berdasarkan tingkat kepuasan, 67,00 persen responden mengaku puas dengan kepemimpinan Ahok setelah dia meneruskan mandat dari gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Sebanyak 62,75 persen responden juga mengaku ada perubahan melalui program “Jakarta Baru” yang diusung oleh Jokowi-Ahok saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 hingga saat ini.

“Untuk kategori dimensi yang paling disukai dari kepemimpinan Ahok (sapaan Basuki) adalah kepribadian personal, 42,50 persen dari responden,” kata peneliti CSIS, Arya Fernandes, di Jakarta, Senin (25/1/2016). Baca Survei CSIS: Warga DKI Menyukai Kepribadian Ahok, Setelah Itu Prestasinya. Andri Donnal Putera. 25 Januari 2016. www.kompas.com. Web. 13 Maret 2016.  Gerakan Ahok di DKI Jakarta pun juga menimbulkan pro kontra, bahkan menimbulkan “gerah politik”.

Hampir semua parpol menentang bahkan ingin menyingkirkan Ahok. Dilawantandingkan dengan berbagai putra terbaik negeri, diantaranya Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo. Namun masyarakat menentang keinginan parpol tersebut. Satu persatu putra terbaik itu dengan berbagai alasan tak mau dilawantandingkan dengan Ahok, sang petahana. Sehingga tinggallah nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Dault, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, Abraham Lunggana dan lain-lain.

Menjelang habis masa kepemimpinannya dan dimulainya Pilkada 2017, Ahok yang digadang-gadang oleh PDIP agar bisa diusung melalui partai berlambang banteng moncong putih itu secara mengejutkan memutuskan maju pilkada lewat jalur independen melalui Teman Ahok (relawan Ahok). PDIP pun gerah, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta pun –yang menurutnya adalah titah sang ketua PDIP– menyebut Ahok melakukan deparpolisasi. Namun, hanya satu partai yang mendukung langkah Ahok yaitu Nasdem. Akhirnya, Sikap Megawati Pada Ahok Walaupun saya tidak pro PDIP, namun saya berkeyakinan bahwa PDIP –yang saat ini terkesan “berselisih” dengan Ahok– pada akhirnya akan mendukung Ahok untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 -2022.

Keyakinan saya bukan tidak berdasar, keyakinan saya memperhatikan dan mengingat bahwa –suka atau tidak suka– PDIP adalah partai besar selain PDIP lah yang turut melahirkan dan mendukung sebagian besar tokoh-tokoh yang waras dan pro rakyat dalam memimpin. Tercatat yang saat ini cukup dikenal seantero nusantara karena keberhasilannya memimpin wilayahnya di antaranya adalah Joko Widodo saat ini Presiden RI ke-7, sebelumnya Walikota Solo; Tri Rismaharini, walikota Surabaya, Djarot Saiful Hidayat saat ini Wagub DKI Jakarta, sebelumnya walikota Blitar; Ganjar Pranowo (saat ini gubernur Jawa Tengah), dan lain-lain. PDIP –saya berkeyakinan– menyadari bahwa mendukung calon terbaik untuk memimpin negara atau wilayah di tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi tidaklah mudah.

PDIP perlu melihat prestasi, track record dan bagaimana dukungan nyata masyarakat tersebut terhadap calon pemimpinnya, tak hanya lewat survey yang memberikan data popularitas dan elektabilitas atau kuatnya modal dan lobi politik. Kemudian dijaring dan disaringnya. PDIP tentu saja tak ingin salah memilih. Saya melihat –walaupun terkadang terkesan lambat dan bertele-tele– Megawati sang ketua PDIP cukup mengerti pilihan atau suara masyarakat, sehingga pada akhirnya. Ia baru memutuskan dukungan pada calon yang dianggap oleh masyarakat sebagai yang terbaik dan pantas untuk memimpin. Bukankah ia punya kuasa menentukan siapa dan kepada siapa dukungan itu diberikan?

Megawati tidak ingin sejarah menulis dirinya sebagai sosok ketua yang gegabah, tak pandai memilih atau justru salah memilih, apalagi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tidak. Megawati tidak ingin. Ia menyadari sebagai Ibu Bangsa Indonesia –suka atau tidak suka– saya menyebutnya. Posisi presiden pun ia relakan untuk Jokowi yang dianggapnya yang lebih sesuai, apalagi hanya posisi gubernur DKI. Jadi pada kasus Ahok, walaupun saat ini terkesan berseteru dengan Ahok, tunggu saja suara Megawati tampil dan menyuarakan langsung dukungan PDIP pada Ahok diumumkan. Semoga Indonesia ke depan menjadi lebih baik di tangan generasi muda putra-putri terbaik bangsa yang sudah mulai bermunculan dimana-mana. Wahai, generasi tua menyingkirlah. Tut wuri handayani saja, jika tidak Anda akan tergusur oleh takdir jaman.

(Sumber: Kompasiana)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *