Orde Baru Menyiksa Mubaligh

ilustrasi

Oleh : Supriyanto Martosuwito

Sehari sesudah kejadian berdarah di Tanjung Priok, 12 September 1984, pemerintah menangkap satu persatu para pendakwah keras yang kerap aktif di mesjid-mesjid sekitar Jakarta Utara. Mereka adalah Abdul Qadir Djaelani, Tony Ardie, Abdul Rani Yunsih, dan Mawardi Noor.

Menyusul ulama sepuh Prof. Oesman al-Hamidy, rektor Perguruan Tinggi Dakwah Islam, yang dicokok dan dijebloskan ke dalam tahanan pada 19 September 1984.

Berikutnya, pihak militer menangkap Salim Qadar, Ratono, dan Yayan Hendrayana pada Oktober 1984. Juga AM Fatwa.

“Kesembilan orang ini (termasuk Fatwa) dianggap oleh pemerintah memegang peranan penting dalam Peristiwa Tanjung Priok,” tulis Tapol London dalam "Muslim on Trial".

Selama di tahanan, mereka diperlakukan secara kejam layaknya pelaku tindak kriminal. Rata-rata mendapatkan penyiksaan fisik berupa pukulan, tendangan, sundutan rokok, dan juga teror psikologis.

AM Fatwa, termasuk di antara yang dipukuli, disekap dalam sel penuh air kencing, dihina dan dilarang mengaji serta salat lima waktu.

Dia juga menjadi saksi bagaimana anggota Polisi Militer di Jl. Guntur memperlakukan Tony Ardhie, sesama mubaligh, yang sudah terlihat payah dan kedinginan. "Sudah tak berdaya,” kenangnya.

Tengah malam, para tahanan dikeluarkan dari sel, dibawa ke lapangan dan digunduli.

Dalam buku memoarnya beberapa tahun kemudian, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini juga pernah dikurung dalam sebuah sel dan berdiri di atas sebuah kaca yang di sekelilingnya berisi kotoran manusia. Kemudian jam 3 pagi, dengan mata ditutup kain hitam, dia dibawa dengan mobil jeep. Kepalanya ditodong pistol, badannya ditodong sangkur sepanjang perjalanan.

"Disuruh turun di suatu tempat, katanya mau ditembak. Waktu itu ramai 'petrus' (penembakan misterius). Orang yang menangkap saya bilang, 'Kamu akan dipetrus dan dikarungi. Apa pesan-pesan untuk keluarga'. Saya diam saja. Tidak jadi ditembak," tutur pria kelahiran 12 Februari 1939 ini, dalam buku memoarnya.

Setelah itu, Satsus Intel membawa Fatwa dengan tangan terbelenggu ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok. Dikumpulkan bersama sekitar 200 orang tahanan kasus Tanjung Priok yang kebanyakan menderita luka-luka akibat tembakan, tutur lelaki yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2004 - 2009 itu.

Andi Mappetahang Fatwa diciduk oleh aparat karena dituduh terlibat rapat gelap pada 18 September 1984 (kemudian dikenal sebagai Peristiwa Lembaran Putih).

AM Fatwa menyangkal tuduhan itu. Dia beralibi bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan jauh sebelum Peristiwa Tanjung Priok. Kalau pun ada pernyataan mendesak pemerintah untuk menyelidiki secara tuntas dan obyektif kasus Peristiwa Tanjung Priok, itu terjadi secara spontan saja.

Alumni IAIN Jakarta 1960 ini adalah mubaligh yang pada tahun tahun 1970an 1980an kerap dilarang khutbah, mendapat intimidasi, dipukuli dan dilukai oleh aparat intel sampai mengalami geger otak.

DIAN ISLAMIATI, putri AM Fatwa, menuturkan sejak muda ayahnya memang dikenal sebagai aktifis dan biasa keluar masuk penjara.

Dian menuturkan, semasa pemerintahan rezim Suharto, ayahnya kerap dipindahkan ke berbagai bui, mulai dari Paledang Bogor, Sukamiskin, Cipinang, hingga ke Rumah Tahanan Guntur.

Tidak hanya siksaan fisik, Fatwa kerap dihantui dengan siksaan psikologis. Sewaktu ia menjenguk ayahnya, Fatwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur karena harus menyaksikan kader-kadernya dipukuli oleh militer pada saat itu.

"Jadi kader-kadernya dipukul di depan dia. Saya pikir ini bentuk ke psikologis untuk mencoba mematahkan semangat perjuangan beliau," ungkap Dian.

Selain penyiksaan saat pemeriksaan, dan ditahan, saat sedang luar sebagai orang bebas, pernah ada upaya penceluritan yang dilakukan oleh intel pada waktu itu. Tidak hanya Fatwa sendiri, keluarganya juga nyaris kerap jadi sasaran aparat rezim pada masa itu.

Air ledeng di rumahnya pernah diracun beberapa bulan sehingga keluarganya tidak bisa menikmati air ledeng di rumahnya.

Beruntung, kata Dian, ada intel yang tidak tega sehingga memberitahu agar tidak meminum air ledeng yang sudah diracun tersebut.

AM FATWA bukanlah aktivis biasa. Sejak muda telah menjadi aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Muhammadiyah. Selain terampil berorganisasi, Fatwa juga dikenal sebagai seorang mubaligh. Dia antara lain aktif dalam Korps Mubaligh Indonesia (KMI) yang dipimpin oleh bekas Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Sebagai mubaligh, Fatwa dikenal lantang mengeritik kebijakan rezim Orde Baru. Gaya ceramah Fatwa disenangi umat. Tetapi, lantaran itu pula, Fatwa makin dimusuhi penguasa. Beberapa kali khotbah dan ceramahnya dibatalkan oleh aparat keamanan.

Bendahara Umum PB HMI (1983-1986), Hardi Kusnan, salah seorang saksi kebrutalan tentara terhadap A.M. Fatwa.

Selesai shalat, ditemani Sekretaris Pribadi Jenderal A. H. Nasution, Bakri A. G. Tianlean, datang ke Masjid Al-Bayyinah untuk bersilaturahmi dan meminta maaf kepada jamaah karena tidak bisa khotbah di masjid tersebut.

Selesai silaturrahmi dengan jamaah, bersama H. Mawin dan Hardi Kusnan, Fatwa berjalan menuju rumah Ketua Panitia. Di tengah jalan ketiga orang itu dicegat tentara. Fatwa ditarik-tarik dan dipukuli. Spontan Hardi dan Mawin bertindak melindungi Fatwa yang juga melakukan perlawanan. Perlawanan ketiganya terhenti ketika tentara-tentara yang melakukan pencegatan itu mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada mereka.

Akhirnya Fatwa dan Mawin oleh para pencegat itu dimasukkan ke mobil, dan dibawa pencegatnya. Hardi kembali ke masjid untuk mengabarkan peristiwa pencegatan dan penculikan itu. Bakri Tianlean melaporkan peristiwa itu kepada Jenderal Nasution.

Sesudah maghrib, Hardi diminta datang ke rumah H. Mawin. Hardi terkejut bukan alang kepalang melihat wajah dan sekujur tubuh Mawin lebam membiru. Kepada Hardi, Mawin bercerita, dia dan Fatwa dibawa ke markas Komando Rayon Militer (Koramil) Setiabudi.

Di sana, Mawin dan Fatwa disiksa: dipukul dan ditendang dengan sepatu lars. “Kami berdua seperti bola, ditendang sana ditendang sini,” cerita Mawin.

Pada tahun 1980 A.M. Fatwa salah satu dari 50 tokoh nasional dan aktivis demokrasi penanda-tangan Petisi 50 yang merupakan Pernyataan Keprihatinan sebagai kritik konstruktif dengan maksud mengingatkan kekeliruan Presiden Soeharto.

Petisi 50 disampaikan kepada pimpinan DPR-RI. Para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dicekal keluar negeri oleh pemerintah Orde Baru dengan Koptamtib yang paranoid dengan kritik dan kebebasan berpendapat. A.M. Fatwa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50.

Puncaknya pada tahun 1984, lagi-lagi dengan tuduhan subversi, Fatwa ditangkap dan ditahan terkait pembuatan 'Lembaran Putih' kasus Tanjung Priok.

Saat sidang di pengadilan ia membacakan naskah pledoi 1000 halaman hingga jatuh pingsan.

Dia diadili dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dari tuntutan jaksa seumur hidup.

AM Fatwa menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi. Ini sudah dikurangi amnesti untuk vonis 18 tahun penjara yang ia terima di akhir tahun 1984.

Setelah rezim Suharto tumbang,
A.M. Fatwa aktif di dunia politik, menjadi salah satu deklarator Partai Amanat Nasional (PAN). Dia terpilih sebagai anggota DPR-RI, dan menjadi Wakil Ketua DPR-RI (1999 – 2004), Wakil Ketua MPR-RI (2004 – 2009), anggota DPD-RI Senator DKI Jakarta periode 2014 – 2019 serta menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPD-RI.

Dr (HC) A.M. Fatwa berpulang ke rahmatullah Kamis 14 Desember 2017/25 Rabiul Awwal 1439 H pukul 06.17 WIB di RS Metropolitan Medical Centre (MMC) Jakarta dalam usia 78 tahun. Dia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. ***

Sumber : Status Facebook Supriyanto Martosuwito

Sunday, June 28, 2020 - 13:15
Kategori Rubrik: