Orba Pembuat Kebohongan dan Juga Penerusnya

ilustrasi
Oleh : Tito Gatsu
 
Jangan heran jika sampai Hari ini pelabelan dan Isyu PKI masih menjadi alat ampuh bagi simpatisan Orde Baru dan para kaum yang buta sejarah (karena sejarah memang dipalsukan) untuk mendeskreditkan orang dan memicu perpecahan diantara anak bangsa karena memang hal Itulah yang selalu digunakan oleh Orde Baru yang dipimpin Jendral Soeharto selama 32 tahun bahkan disosialisasikan sendiri oleh sang penguasa ditaktor tersebut ketika menerima kritik dari kaum yang disebut
“mbalelo mengguguk makuto waton" ( kaum kritis yang membangkang, keras kepala, dan kaku) walaupun kaum tersebut teraniaya.
Dalam hal ini pemerintah memang harus berani membuka kebenaran sejarah dan mengumumkannya demi Masa depan Generasi muda jika ingin Indonesia maju dan tidak Ingin dianggap bangsa lemah yang takluk dengan pembodohan.
Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Waduk Kedung Ombo pada tahun 1985 mengatakan dirinya memahami bahwa orang atau warga yang tidak mau menerima pembangunan Waduk Kedung Ombo disusupi oleh komunis, lebih lanjut Soeharto mengatakan bahwa ia tahu sebagian anggota masyarakat telah memberikan pengorbanan bagi pembangunan waduk ini.
Bagi Suharto, intinya, pembangunan itu untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. Kalaupun rakyat terpaksa harus diminta pengorbanannya, hal itu tidak lain karena ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat yang lebih banyak dan kepentingan jangka panjang yang lebih jauh bahkan setelah peresmian, Presiden berdialog dengan 51 petani. Dalam kesempatan itu Soeharto mengingatkan, masyarakat yang belum mau pindah dan minta tambahan uang ganti rugi agar jangan sampai menjadi penghalang. Ia menambahkan, mereka akan masuk dalam catatan sejarah sebagai kelompok yang “mbalelo mengguguk makuto waton".(membangkang, keras kepala, dan kaku).
Dikatakannya bahwa jika ini sampai terjadi, maka predikat tersebut akan disandang oleh anak cucu mereka. Predikat itu tak jauh beda dengan warga negara pemilik KTP dengan kode ET (seperti diberikan kepada bekas PKI dan koleganya). Salah satu akibatnya, mereka sulit jadi pegawai negeri. Bagi Soeharto, seperti dicatat dalam Siapa Sebenarnya Soeharto (2006) karya Eros Djarot, di antara orang-orang yang menuntut ganti rugi itu terdapat oknum-oknum PKI (h. 107).
"Karena saya tahu daerah ini basis PKI," aku Soeharto.
Masalah ganti rugi rupanya tak kunjung rampung. Bahkan ketika waduk mulai digenangi air sejak 14 Januari 1989 dan menenggelamkan apapun di dalamnya. “Ketika sebagian besar warga berpindah ke tempat-tempat lain, masih ada 600 keluarga yang bertahan di daerah genangan dan sabuk hijau.
Ketika Itu pemerintah Tetap melakukan penggenangan sehingga warga tersebut tak mendapatkan apa-apa bahkan beberapa ditangkap dan memang dituduh simpatisan kebangkitan PKI dan melawan Negara.
Sebenarnya mereka menuntut ganti rugi yang sesuai, karena uang ganti rugi yang mereka terima sangat kecil. Setelah diusut, ternyata ada pihak yang telah melakukan penipuan terhadap warga Kedung Ombo ,uang ganti rugi yang berasal dari Bank Dunia itu telah diselewengkan,” yang ternyata oleh orang dekat penguasa tulis Iip Yahya dalam buku Romo Mangun - Sahabat Kaum Duafa (2005: 198).
Protes yang Tak Pernah Digubris Tak semua warga yang akan tergusur rela menerima ganti rugi tersebut. Frans Hendra Winarta, dalam Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum (2009), menyatakan bahwa warga yang tidak sepakat dengan ganti rugi tanpa rundingan itu menggugat pemerintah ke pengadilan. Meski kemudian dipentalkan (hlm. 130). Sebenarnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) nomor 15 tahun 1975 menyebut secara eksplisit tentang ganti rugi kepada pemilik tanah:
“Di dalam mengadakan penaksiran/penerapan mengenai besarnya ganti rugi, panitia pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat.”
Dan tetap tak pernah ada penyelesaian hingga Hari ini.
Pemalsuan dan Penggelapan Sejarah, Merubah Hari Kelahiran Pancasila, Mengkerdilkan Peran Sukarno dan Naskah Supersemar Yang Hilang.
Pada tanggal 1 juni 1977 Kopkamtib Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban tanggal 1 Juni melarang peringatan hari Lahirnya Pancasila. Pusat Sejarah ABRI menerbitkan buku Nugroho Notosusano " Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila otentik "adalah rumusan tgl.18 Agustus 1945. Peran Bung Karno dikerdilkan diganti Moh.Yamin.Surat Perintah 11 Maret " Super Semar" versi sepihak MBAD dipublikasikan. Naskah aslinya " hilang " sampai sekarang. Tak terbuka sampai Soeharto meninggal.
Tahun 1994 Sekneg menerbitkan Buku Putih tentang keterlibatan PKI di 30 September tanpa menyebutkan adanya pembunuhan massal. Buku ini dinyatakan sebagai sumber sejarah resmi, kalau ada yang lain dicap illegal. Monumen "Lobang Buaya" dan film " Pengkhianatan G-30-S/PKI " menjadi tontonan wajib siswa sekolah seluruh Indonesia.
Bahkan buku-buku sastera pengarang yang dicap "kiri" dilarang jika ada yang memiliki bisa dipenjara. Sesudah Reformasi 1998 mulai satu persatu pemalsuan itu terkuak. Buku- buku para ilmuwan Indonesianis asing mulai masuk disusul buku-buku karya korban kekejaman Orba mulai bertebaran.
Terakhir bulan Juni 2015 lalu di Jakarta digelar " Indonesia Media Arts Festival " bertajuk " Orde Baru " diikuti 73 seniman dari 21 negara dengan pertunjukan multi media, symposium, loka karya, diskusi. Hasil festival itu kesimpulannya penguasa leluasa membelokkan sejarah karena menguasai sumber daya dan jaringan dan menanamkan sejarah versi mereka kedalam alam bawah sadar rakyat. Semua intelektual direkrut untuk memberi pembenaran atas kebenaran versi penguasa.Semua tujuannya untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan.
Sebuah pembelajaran yang amat mahal dan memuakkan buat generasi penerus.
(Ignatius Sunito 2015)
Buku tulisan Nugroho yang dijadikan sumber pembentukan sejarah nasional–yang memojokkan kaum komunis–adalah 40 Hari Kekalahan G30S yang awalnya berangkat dari pernyataan Suharto pada 1 Oktober 1965 di hadapan staf Kostrad bahwa PKI berada di belakang aksi yang dilakukan Kolonel Untung.
Nugroho kemudian menggunakan pendapat Suharto tersebut sebagai dasar untuk menuliskan bukunya yang akhirnya diterbitkan pada Desember 1965, bukannya melakukan riset yang bersifat objektif layaknya seorang sejarawan yang melakukan studi terhadap suatu fenomena sejarah. Dua tahun kemudian, Nugroho berupaya untuk merevisi tulisannya yang minim data sejarah tersebut dengan mengajukan beberapa bukti dari pengadilan militer yang disusun oleh Ismail Saleh.
Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa upaya penyelidikan terhadap bukti-bukti sejarah hanya dilakukan Nugroho Notosusanto pada pihak militer tanpa diimbangi dengan melakukan penelitian pada kelompok komunis pelaku atau korban maupun saksi korban dan bagaimana dengan pembantaian anggota dan simpatisan PKI yang terjadi diseluruh Indonesia pasca peristiwa G30S PKI, sehingga terbitan kedua dari buku tersebut pun tidak menghadirkan sudut pandang yang berbeda dari buku yang pertama, yakni dikotomi hitam-putih PKI salah dan militer benar.
Saskia Wieringa dalam bukunya, Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, menyatakan bahwa karya yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto merupakan ulasan sejarah tentang Peristiwa G30S versi Angkatan Darat. Versi sejarah tersebut menyatakan bahwa ‘PKI telah bertahun-tahun melakukan infiltrasi ke dalam militer dengan membentuk Biro Chusus yang dibentuk oleh Aidit dan dipimpin oleh Syam Kamaruzaman’.
Bukti Kebohongan Paling Otentik.
Upaya kudeta yang dilakukan oleh Aidit itu menurut Nugroho bertujuan untuk mencegah kekuatan militer masuk ke dalam pemerintahan setelah jatuhnya Sukarno, dan membawa partai dan pahamnya ke dalam ruang kekuasaan. Bahkan pembentukan pola pikir bahwa komunis adalah penjahat bangsa dilakukan dengan cara yang jelas sangat picik dan curang, yakni dengan melakukan pemalsuan terhadap hasil visum jenazah para jenderal yang terbunuh pada malam 30 September1965, ‘dari hasil laporan autopsi jelas bahwa tubuh para korban dicincang’.
Padahal Hasil visum et repertum oleh Tim Autopsi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto atas jenazah tujuh perwira menunjukkan mereka tewas karena tertembak. Visum menyatakan tak ada luka sayatan pada kelamin para korban.
Prof. Dr. Arif Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan soal penyiletan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata, dua harian di bawah militer.
“Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya,” kata Arif kepada Majalah D&R edisi 3 Oktober 1998 seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S?
“Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yag bola matanya copot, tapi itu karena sudah lebih dari tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan,” ujar Arif.
Pemberitaan media-media kala itu, menurut Arif, membuat tim autopsi ketakutan karena mereka tak menemukan fakta yang sama.
Hasil autopsi tak berpengaruh apapun.
Penekanan narasi kejahatan PKI pada peristiwa G30S didengung-dengungkan oleh berbagai pihak yang mendukung pemerintah Orde Baru menggunakan sejumlah media massa seperti radio dan surat kabar, yang akhirnya membentuk suatu hyper reality di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mampu mengetahui realitas atau sejarah yang sebenarnya tentang kejadian G30S, baik kronologi maupun tokoh-tokoh yang bermain sebenarnya.
Bagaimanapun Nugroho bisa mencapai titik karier yang memukau di setiap bidang yang ditekuninya, bahkan sampai mendapatkan kontrol atas sejarah nasional Indonesia, menurut saya dipengaruhi berbagai faktor, antara lain status sosial (ayah Nugroho merupakan salah satu pendiri Universitas Gajah Mada), keberpihakannya pada ABRI, dan juga kemauannya untuk ‘berbohong’ dalam tulisan-tulisannya tentang sejarah yang berarti juga menyayat harga diri dan nilai kemanusiaan bangsanya sendiri.
Di samping itu, peranan tokoh masyarakat dalam pembentukan hegemoni kejahatan komunisme dan heroisme militer juga cukup penting, dalam hal ini adalah pemuka agama. Pemerintah Orde Baru juga menggunakan istilah-istilah kebudayaan untuk memecah belah anggota masyarakat, yakni dengan ‘abangan’ sebagai para penganut agama Islam yang juga komunis atau tergabung dalam Partai nasionalis yang dulu diwakili PNI sekarang PDIP dan ‘putih’ sebagai Muslim yang taat dan bersih.
Istilah-istilah tersebut digunakan di lapisan masyarakat kelas bawah, seperti mereka yang tinggal di kampung, untuk mendukung stigma yang menjadikan adanya kesenggangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemuka agama yang ingin selamat cenderung menyisipkan pembahasan tentang kejahatan dan kealpaan iman dari orang-orang komunis dan kesucian dari pihak militer yang tidak hanya gagah berani, namun juga pemeluk agama yang taat. Dan mengingat betapa para pemuka agama tersebut mudah menjadi pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, maka pesan-pesan anti komunis yang terselip dalam penyampaian khotbah agama pun masuk dengan mudah dan terkadang menjadi dogma.
Mereka yang Disayat-Sayat
ABRI, dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, digambarkan sebagai sosok pahlawan yang berhasil meredam kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak komunis dengan cita-citanya untuk menjatuhkan pemerintahan dan merebut kekuasaan. Sehingga seakan-akan bangsa Indonesia tidak akan selamat jika tanpa adanya ABRI, dan tentu saja kebijaksanaan Suharto sebagai pemegang kendali perintah tertinggi. Hal tersebut juga telah coba disampaikan oleh seorang sejarawan dan dosen Australia bernama Katharine McGregor dalam bukunya History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia’s Past , yang membahas tentang praktik kendali pembentukan narasi sejarah nasional Indonesia yang dilakukan pemerintah Orde Baru dengan dibantu oleh beberapa individual dan pihak-pihak yang mendukung, antara lain A. H. Nasution dan Nugroho Notosusanto seperti yang telah dibahas di atas.
Buku tersebut berisi analisis yang berdasarkan pada wawancara, koleksi museum, buku petunjuk militer, film, buku-buku paket, dan buku-buku sejarah. Usaha Katharine untuk menghadirkan suatu kenyataan bahwa tokoh akademisi memainkan peran penting dalam pembentukan legitimasi militerisme perlu dihargai karena itu merupakan salah satu tindakan yang diambilnya sebagai seorang sejarawan yang bebas dari kepentingan politik untuk membangunkan kita dari lagu ninabobo yang dinyanyikan pemerintah bahwa kita dengan hidup berdampingan bersama militerisme, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi aman dan sentosa.
Karena jika kita mau membuka mata dengan lebih lebar, terdapat sebuah indikasi kuat bahwa nyanyian itu masih terus dikumandangkan sampai sekarang, di tengah masyarakat yang katanya menganut sistem demokrasi ini.
Beberapa orang dari generasi sebelum kita pernah merasakan menjadi korban kemanusiaan pada tahun-tahun menyusul malam 30 September 1965.
Dan apakah yang kita alami sekarang sudah menunjukkan upaya dari pemerintah untuk mengoreksi apa yang telah terjadi di masa lalu?
.
Tentu saja belum. Jawaban tersebut berdasarkan pada fenomena represi pihak militer yang masih saja terjadi sampai sekarang, yang tampak pada pembubaran acara-acara diskusi yang digelar oleh organisasi masyarakat yang ingin mengungkap kebenaran atau menyampaikan pengetahuan yang sempat coba dihentikan penyebarannya oleh pemerintah Orde Baru, dan juga upaya pelarangan atau pembatasan buku-buku yang masih dianggap terlarang.
Tidak hanya itu, penangkapan juga masih diterapkan oleh pemerintah reformasi pada masyarakat yang tidak berniat untuk melakukan pelanggaran, seperti mengenakan simbol-simbol yang masih menjadi momok tidak berdasar bagi pemerintah.
Hal itu merujuk pada kesimpulan bahwa pemerintah masih menjadikan militerisme sebagai suatu solusi untuk membatasi hak-hak warga negara seperti hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Padahal secara ideologi, konsep demokrasi seharusnya tidak memosisikan warga negara sebagai pihak yang terjajah oleh kekuasaan otoriter yang bersifat represif.
Namun masih saja di usia reformasi yang lebih dari 20 tahun, konsep demokrasi seakan hanya kerangka tanpa isi yang dibangga-banggakan oleh beberapa pihak yang tidak mau mengkritisi warisan militerisme Orde Baru.
Emang Gue Pikirin
Apalagi dalam bulan September 2017 saat Itu Panglima TNI yang dijabat Gatot Nurmantyo mewajibkan seluruh prajuritnya menonton film Pengkhianatan G30 S PKI tanpa pernah berpikir Hal Itu akan kembali membuka luka lama bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum yang mengalami diskriminasi tersebut dan yang tidak mengalami terus berpegang pada sejarah kebohongan yang diciptakan oleh TNI itu sendiri , mereka tidak berpikir bagaimana harga diri bangsa Indonesia yang dianggap bangsa pembohong padahal seluruh dunia sudah mengetahui bahwa Itu propaganda kebohongan, ketika ditanyakan masalah ini, beliau malah mengatakan : "Emang Gue Pikirin!" .
Sungguh suatu jawaban a moral yang amat memalukan hanya untuk menutupi sejarah kebohongan.
Bagaimana mau menjadi bangsa yang besar dan menjunjung peradaban.
Jika kita kembali pada pembahasan film Pengkhianatan G30S/PKI, maka kita akan menyadari adanya suatu paradoks dalam representasi dan kenyataan dari adegan menyayat tubuh jenderal pada malam 30 September 1965. Melalui permukaan layar kita bisa melihat para pemeran tokoh anggota Gerwani melakukan penyiksaan fisik pada para jenderal yang menjadi korban pada tragedi tersebut, seperti menyayat tubuh dan memotong alat kelamin mereka.
Lalu pihak militer dengan seragamnya yang gagah muncul sebagai pahlawan yang dengan sigap mampu mengembalikan keadaan negara menjadi aman dan tenteram, tidak ditunjukkan tindakan-tindakan represif yang terjadi pasca malam 30 September 1965 di berbagai daerah di Indonesia.
Representasi tersebut coba ditekankan sebagai sebuah fakta yang tidak terelakkan, bahkan dijadikan dasar yang melegitimasi pembubaran PKI, Gerwani, BTI, dan organisasi-organisasi lain bahkan sampai pada penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan dan pembunuhan anggota-anggotanya. Penggambaran tersebut kemudian berusaha dipatahkan melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan data visum jenazah para jenderal yang dibunuh dan dibuang ke Lubang Buaya, yang sebenarnya berdasarkan fakta aktual tidak lain hanyalah suatu konstruksi kebohongan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru sebagai pencetus proses produksi film tersebut. Namun walaupun upaya penyampaian kebenaran tersebut telah dilakukan beberapa pihak, representasi tentang kejahatan pihak komunis yang tega menyayati tubuh jenderal dan bahkan sampai para anggota Gerwani menari dengan bertelanjang dada masih saja dimenangkan dan dicekokkan dalam pola pikir masyarakat.
Pada saat yang sama, propaganda yang menekankan peran militerisme juga masih berlangsung, menyebabkan pola pikir yang juga belum banyak berubah dari yang telah dikonstruksi oleh pemerintah Orde Baru. Sekali lagi, saya merasakan suatu bentuk kecemasan yang mendalam terkait izin yang diberikan oleh Mendagri bagi perusahaan televisi untuk menyiarkan film Pengkhianatan G30S/PKI karena jika saran tersebut benar-benar diimplementasikan, maka propaganda yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru bisa dikatakan akan kembali muncul ke permukaan yang selanjutnya bisa menjadi bagian dari agenda politik pemerintah dan berlangsung tanpa perlawanan.
Jika hal tersebut terjadi, maka warisan Orde Baru tidak lagi menjadi warisan yang berusaha ditinggalkan, namun bisa menjadi tradisi pemerintah atau Generasi penerusnya yang akan terus menyayat harga diri bangsa yang sebenarnya masih belum sembuh ini.
Sumber : Status Facebook Tito Gatsu
Friday, December 18, 2020 - 15:15
Kategori Rubrik: