Oposisi Kaburkan Fakta, Divestasi Freeport Keberhasilan Jokowi

Ilustrasi

Oleh : Winata Ali

Kalau kita mau tahu apakah divestasi 51% saham Freeport ini sebuah prestasi dari pemerintahan Jokowi atau tidak, lihatlah reaksi kubu oposisi. Jika mereka nyinyir, berarti ada prestasi yang terjadi. Apalagi jika pentolan mereka seperti Fadly Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, juga Neno Warisman ramai ramai dan lantang membelokkan persepsi publik, berarti apa yang terjadi kali ini adalah PRESTASI YANG SANGAT LUAR BIASA.

Kita harus memahami status mereka sebagai oposisi, yang akan berebut suara di Pileg dan Pilpres 2019 nanti. Membiarkan publik tahu fakta yang sebenarnya adalah sebuah kerugian bagi kubu oposisi karena nanti publik bisa berpaling memilih Jokowi. Karena itulah mereka ramai ramai mendoktrin calon pemilihnya yang mayoritas lemah literasi.

Mereka menutupi fakta bahwa sebenarnya kontrak Freeport ini sulit diakhiri. Dalam kontrak yang ditanda tangani oleh bapak mertuanya Prabowo, yaitu Presiden Soeharto di tahun 1991, bahwa PT FI mendapatkan konsesi di th 1991 s/d 2021 dan bisa diperpanjang lagi di th 2022 s/d 2041.

Yang celaka adalah adanya pasal karet bahwa kontrak harus diperpanjang dan tak bisa diakhiri secara TIDAK WAJAR. Dan kalimat tidak wajar ini sangat lentur serta multi persepsi. Jika pengakhiran kontrak dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara sepihak dengan tak mau memberikan ijin perpanjangan selama 20 th lagi, dan kemudian PT FI tidak menerima maka akan terjadi sengketa. Boleh jadi akan dibawa ke Pengadilan Internasional.

Jika kalah, pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi yang nilainya sangat besar setara dengan berhentinya atau terganggunya proses produksi selama tambang Freeport diambil alih pemerintah Indonesia ditambah biaya dan denda denda.

Jika menang, tetap saja semua harus dibeli dan dibayar kepada PT FI, tak ada yang gratis kecuali lahan yang secara eksisting memang berada di bumi Indonesia. Aset properti, mesin mesin teknologi, human capital, sarana prasarana, semua harus dibeli. Nilai kapitalisasinya pasti sangat besar sekali. Itukah yang kita inginkan?

Pihak oposisi sengaja memasang sekat menutup fakta adanya PASAL SIALAN ini, dan membatasi kacamata buram mereka di poin bahwa di th 2021 kontrak sudah berakhir. Kenapa harus dibeli? Itu pertanyaan bodoh. Tapi yang namanya oposisi tahu bahwa pemilih mereka mayoritas memang miskin literasi dan fakir kuota sehingga malas membaca. Dibodohi sekalipun tetap percaya.

Tokoh tokoh sosmed dari kubu oposisi juga sengaja membuat analogi semacam KONTRAK RUMAH yang sudah berakhir masa sewanya. Padahal jika mau cerdas, analoginya yang benar adalah KONTRAK TANAH. Saat kontrak berakhir, segala sesuatu yang melekat diatasnya boleh dibongkar oleh pihak penyewa. Bangunannya, peralatannya, juga bisnis yang sebenarnya running well diatas tanah sewaan tersebut. Jadi pemilik tanah dapat apa? Ya cuma tanah dan puing puing.

Kontrak MIGAS dan TAMBANG itu berbeda. Kontrak Migas memakai skema COST RECOVERY per tahun dimana aset sepenuhnya milik pemerintah yang punya wilayah. Ketika hak konsesi berakhir, otomatis semua yang ada diatasnya termasuk semua fasilitas yang ada menjadi milik Pemerintah. Peralihan ini tidak memerlukan biaya apapun. Tak ada ganti rugi ataupun membeli aset aset. Makanya kontrak migas di beberapa blok saat kontrak berakhir lamgsung kendalinya berada dibswah Pertamina.

Lalu dimana prestasinya pemerintah Jokowi? Prestasinya adalah tidak memperjanjang kontrak. Jika rezim yang berkuasa adalah rezim korup, maka kontrak bisa saja akan diperpanjang untuk perusahaan asing tersebut, dimana dibalik meja ada deal khusus mengenai fee, upeti, atau gratifikasi. Bersyukurlah kita punya Presiden yang bersih dan anti korupsi.

PT FI mendapatkan kontrak TAMBANG, yang beda dengan kontrak migas. Skemanya bukan cost recovery. Hanya cadangan bahan tambang di perut bumi yang menjadi milik Indonesia, sedangkan semua aset operasional diatasnya adalah milik PT FI. Jika kontrak berakhir alias konsesi habis, cuma gunung tembaga dan emas yang konon terowongannya sudah sepanjang 700 km itulah yang kembali menjadi milik Indonesia. Semua yang ada diatasnya boleh diangkut oleh PT FI untuk dipindahkan ke tambang lainnya atau dijual kiloan di Amerika.

Paham ya? Analogi KONTRAK RUMAH yang selesai itu ngawur dan salah. Kita cuma menyewakan tanah, bukan menyewakan rumah. Pihak oposisi sengaja memakai analogi yang salah untuk menjaga pengikutnya agar tidak melihat prestasi Jokowi.

Sumber : Status Facebook Winata Ali

Sunday, December 23, 2018 - 18:15
Kategori Rubrik: