Omnibus Law dan Para Kepala Daerah

ilustrasi

Oleh : Harun Iskandar

Ada 5 atau 6 Kepala Daerah yang sikapi demo omnibus Law, maupun undang-undangnya.

Khofifah Gubernur Jawa Timur, kirim surat ke Jokowi agar menangguhkan pemberlakuan Undang2 yang telah disetujui oleh DPR.

Kang Emil yang di depan demonstran janji ajan kirim surat kepada Presiden, namun akhirnya jadi cuma 'sosialisasi'.

Gubernur Jakarta, Anies, yang ndak bersikap apa2. Tapi katakan itu hak, maksudnya demo, yang harus diperjuangkan. Bakar2 ? Ndak papa. Nanti akan diganti. Anak Sekolah ikut demo ? Pertanda peduli bangsa . . .

Yang beda ada 2 Gubernur, keduanya katakan 'penting'nya Omnibus Law. Ndak setuju boleh. Namun jangan demo anarkis. Sikapi semua dengan cerdas dan beradab.

Lalu ke-Dua-nya mengajak untuk bersama-sama kumpul. Inventarisir masalah, maksud-nya pasal atau ayat mana, yang di'keluh'kan. Usulan pengganti apa, atau justru dihapus. Pasal dan ayat, bukan Undang2 keseluruhan.

Kebetulan keDua-nya berasal dari Partai pemenang Pemilu, juga partai Presiden, PDIP. Jadi ndak heran jika mendukung pemerintah. Dan memang, tugas Pemerintah Daerah untuk laksanakan 'perintah', Undang2, dari Pusat. Dengan 'cerdas' dan 'cermat'. Ndak usah lempar opini tebar pesona . . .

Kedua Gubernur itu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan.

Ganjar Pranowo sudah tak asing lagi. Posisi-nya di tanah Jawa memang jadi mudah diliput. Ditambah lagi memang banyak sudah prestasi yang diraihnya.

Nurdin Abdullah ? Gubernur yang satu ini dasarnya seorang Petani atau Pekebun. Lulus dari Universitas Hasanuddin, Makassar, lalu ambil S2 dan S3 di Jepang, bidang Agriculture Universitas Kyushu.

Dan jangan kaget, beliau ini seorang 'Profesor', Guru Besar, fakultas Kehutann, Universitas Hasanuddin. Tercatat sebagai Dosen. Rumah, tempat tinggalnya pun di Perumahan Dosen . . .

Mengawali karir politiknya sebagai Bupati Bantaeng. Sebuah kabupaten kecil. Luasnya tak lebih dari 400 km- persegi, ndak sampai 0,1 persen luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Penduduknya pun cuma 200 ribu-an jiwa.

Beliau memang lahir di Pare-pare. Kota tempat lahir Habibie. Namun Bapak-nya masih punya darah Raja Bantaeng. Kerajaan kecil ini dulu telah muncul di peta ada kerajaan Singhasari. Di penggalian arkeologi, ditemukan keramik Cina dari dinasti Sung, tahun 900an.

Bahkan menurut seorang pakar, kerajaan ini telah ada di tahun 500 Masehi. Tak heran daerah ini, Bantaeng, disebut sebagai Butta Toa (Tanah atau Kota Tua)

Ditangan Nurdin, yang 2 kali terpilih sebagai Bupati, Bantaeng terkenal akan pertanian atau perkebunan dan pelayanan kesehatan.

Sepuluh tahun lalu, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Sekarang jadi kekuatan ekonomi baru di Sulawesi Selatan.

Perjalanan darat dari Makassar, begitu masuk wilayah Bantaeng, kita akan disambut hamparan sawah. Awalnya cuma hasilkan 3 - 4 ton per tahun, sekarang 10 - 12 Ton. Tiga kali lipat.

Hasil kebun penduduk di wilayah utara, Talas, telah diekspor ke Jepang. Di bagian selatan dimakmurkan oleh hasil Rumput Laut.

Di tangan dingin Raja Bantaeng ini, APBD naik 3 kali lipat. Pendapatan Asli Daerah naik 4 kali lipat. PDB naik 5 kali lipat. Penduduk miskin turun jadi 5 persen, dari sebelumnya 12 persen.

Halah ! Itu cuma angka2.

Oooo ndak. Jika kita sempat berkunjung ke Bantaeng, mampir ke Pantai Seruni. Area ini merupakan hasil 'Reklamasi'. Disitu akan terlihat sebuah gedung megah berlantai 8.

Hotel ? Bukan. Itu RSUD Bantaeng, RSUD Anwar Makkatutu . . .

Ada Laboratorium Kultur Jaringan milik Dinas Peternakan dan Pertanian, yang bekerjasama dengan Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology.

Dari laboratorium ini pasokan bibit unggul bagi Petani Sulawesi Selatan banyak berasal . . .

Di daerah Ulu Ere terdapat Agrowisata dengan berbagai macam buah, tanpa mengenal musim. Tumpangsari Wortel, Bawang, dan kentang.

Di ke 48 kecamatan Bantaeng, semua telah punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tshun 2010 masing2 diberi bantuan 100 juta rupiah sebagai modal . . .

Dan masih banyak lagi bukti 'fisik' yang dapat dituliskan.

Prestasi ini tidak saja dirasakan namun diakui oleh masyarakat Sulawesi Selatan, tidak hanya warga Bantaeng.

Saat pilkada Gubernur tiba, jabatan Bupati daerah kecil, tak menggiurkan beberapa partai disana. Dikira ndak punya nilai jual. Lagipula partai punya 'Putra Mahkota' sendiri.

PDIP cukup jeli, 'melamar' Nurdin Abdullah untuk jadi Calon Gubernur usungannya. Nurdin menyambut dengan bangga.

Maka, 'Raja' Bantaeng, seorang Petani yang Profesor terpilih jadi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023.

Prof. Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah, sebagai 'kader' partai pun tau balas budi. Dia berjanji, pada Pilkada tahun ini, Sulawesi Selatan akan dibuatnya 'me-Merah'. Warna partai-nya . . .

Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tentang 'Raja' Bantaeng ini, ternyata ada dan mungkin banyak, Gubernur yang 'se-Iman', tapi yang ndak malu2in. Suka bikin kita2 orang 'tengsin'.

Subhanallah . . .
Keren . . .

Sumber : Status Facebook Harun Iskandar

Thursday, October 22, 2020 - 09:00
Kategori Rubrik: