Oknum Gerindra Dibalik Seruan Referendum

Oleh: Aldie El Kaezzar

 

Nama Muzakir Manaf belakangan santer terdengar karena seruan referendumnya. Ia mengatasnamakan rakyat Aceh waktu menyuarakan referendum pd peringatan hari wafatnya Hasan Tiro ke 9. Kontan isu ini menjadi kontroversial di mana2.

Awalnya saya melihat berita menyebut bahwa ia adalah mantan panglima GAM yg sekarang menjabat sebagai ketua Partai Aceh. Ia juga pernah menjabat sebagai Wagub Aceh periode sebelum ini. Namun iseng saya telusur lebih dalam lagi, ternyata ada fakta mengejutkan lain yg saya temukan.

 

Ya, Muzakir atau biasa dikenal dengan Mualem adalah juga seorang petinggi Partai Gerindra Aceh. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Tidak terlalu mengherankan juga kalau ia membawa isu penjajahan asing dan kehancuran Indonesia waktu menyeru referendum. Narasi senada pernah dilempar Prabowo soal kemusnahan Indonesia pada 2030.

Soal ide mengikuti Timor Leste ini ternyata tidak berhenti di Mualem karena ternyata ada lagi yg mendukung idenya, namanya Khalid. Siapa Khalid? Ia adalah ketua Gerindra Aceh. Jadi sejauh ini sudah 2 orang elit partai Gerindra Aceh yg terang-terangan mendorong separatisme. Dan ini muncul dari partai yg konon nasionalis.

Saya coba cari lagi di web partai Gerindra, benarkah dua orang ini memang masuk dalam struktur resmi partai? Ternyata memang betul. 2 nama orang ini jelas terpampang di website resmi partai. Jadi soal kenaggotaan sudah shohih.

Sayangnya sejauh ini, saya belum temukan ada pernyataan resmi dr Gerindra atau Prabowo selaku ketua umum terkait seruan separatisme dari anggotanya. Padahal seruan ini bertentangan dengan AD/ART partai yg begitu nyata menuliskan soal komitmen terhadap NKRI. AD/ART ini jg bisa dilihat di web resmi partai, semua bukti saya tampilkan di bawah.

Seharusnya partai yg mengaku nasionalis tidak boleh mendiamkan seruan separatisme seperti ini. Kalau Prabowo sibuk, paling tidak ada orang lain yg bisa bicara atas nama partai. Kita tunggu beberapa hari ke depan, apakah Prabowo dan Gerindra bisa tegas terhadap anggotanya sendiri atau malah tutup mata terhadap pelanggaran AD/ART partainya sendiri?

Ini harus cepat ditangani karena bisa memicu gesekan antara warga Aceh yg tidak setuju soal referendum. Timor Leste adalah contoh nyata bagaimana referendum malah membawa kesulitan buat warganya. Harga barang di sana rata2 lebih mahal dibanding Indonesia, sebut saja beras yg mencapai 22 ribu atau daging ayam yg mencapai 80 ribu. Belum lagi soal pengangguran dan kemiskinan.

Ancaman lain, tentu ini jadi celah bagi gerakan semisal Hizbut Tahrir dan anasir sejenis seperti ISIS yg bisa kapan saja menunggangi seperti kejadian di negara lain. Apalagi Aceh diberi keistimewaan soal penerapan aturan syariat, ini tentu ladang empuk bagi mereka.

Jadi Prabowo dan Gerindra harus cepat menindak tegas 2 orang elit mereka ini. Jika dibiarkan, maka patut diragukan komitmen mereka terhadap keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 45. Kalau mereka tutup mata, maka ada baiknya Kemendagri/Kemenkumham meninjau kembali izin partainya, karena jujur, Indonesia tidak memerlukan partai yg tidak bisa komit terhadap NKRI. Endgame!

Friday, May 31, 2019 - 23:15
Kategori Rubrik: