"NIAT" dalam Bahasa Hukum

Oleh: Galih Iman
 

Mengamati perkembangan sosmed akhir2 ini membuat sy kembali tergelitik untuk berkomentar. Belakangan ini ramai benar muncul komentar yg cenderung memojokan KPK soal pernyataan mengenai "Tidak Ada Niat Jahat ".

Pertama2, sebaiknya kita cermati bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum, artinya -dlm hemat sy- diasumsikan bahwa kata "niat " itu berhubungan dgn pengertian dlm terminologi hukum, bukan pengertian "niat" dlm pengertian Bahasa Indonesia awam/umumnya. Sy berusaha berpikir positif mengenai ini.

Kemudian perlu sy tegaskan bahwa komentar sy ini menyangkut soal Hukum dan tidak ada sangkut pautnya dgn Politik. SY TIDAK TERTARIK BERBICARA SOAL POLITIK.

Ok, kita mulai. Kasus korupsi masuk ranah Hukum Pidana, artinya akan membicarakan teori dan terminologi Hukum Pidana.

Dlm teori pidana, setiap pemidaan haruslah sesuai dgn adagium "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" artinya tiada delik tindak pidana tanpa terlebih dulu ada ketentuan pidana. Artinya suatu perbuatan dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur2 yg ada pada pasal atau peraturan pidana. Gampangnya seperti itu. Jadi sesuatu dianggap tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur yg ada pd pasal2 UU mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Bicara soal pembuktian unsur2 pasal maka kita akan bicara mengenai Teori/ Ajaran mengenai "Kesalahan" yg nantinya akan bicara soal "Kesengajaan". Hanya orang yg bersalah yg dapat dipidana. "Geen straf zonder schuld " artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Memorie van Toelichting, "Kesengajaan" atau "opzet " artinya "de bewuste richting van den wil op een bepaald missrijf " artinya "kehendak yg disadari-yg ditujukan-untuk melakukan kejahatan tersebut. Kesengajaan/Opzet pengertiannya adalah "willens en Wetens" atau DIKEHENDAKI dan DIKETAHUI. Berarti bahwa seorang pelaku atau yg melakukan sesutu hal tersebut (perbuatan pidana) harus menghendaki terjadinya akibat dan harus jg mengetahui apakah akibat tersebut betul2 akan/ dan dapat dilaksanakan.

Menurut Van Bemmelen tidak ada perbedaan antara NIAT dgn KESENGAJAAN.

Jadi pernyataan soal NIAT bukan lah dlm pengertian Bahasa Indonesia awam, sehingga tidak tepat ketika ada pernyataan misalnya: " wah KPK itu memangnya Tuhan?! Kok bisa urusi soal NIAT orang " . Lah, seperti sy uraikan soal ini adalah soal Teori Hukum , soal "Ajaran Kesalahan " yg nantinya juga bicara soal "Kesengajaan (opzet) dan jg Teori Kehendak (willstheorie), dll ". Kesemuanya ini nantinya bermuara pd soal Pembuktian. Ini bukan bicara soal "Niat" seperti yg kita bayangkan sehari-hari dlm pengertian awam/umum. Menurut sy yg namanya Penegak Hukum ketika berbicara mengenai suatu proses hukum, tentunya pembicaraan tersebut adalah dalam pengertian Terminologi Hukum atau Bahasa Hukum.

Kemudian, sejauh sy perhatikan pernyataan itu diberikan ketika masih tahap PENYELIDIKAN dan belum masuk PENYIDIKAN. Secara Teori Hukum, tahap Penyelidikan ini adalah Untuk Mencari Apakah ada Tindak Pidana atau Tidak dan belum menentukan Tersangka. Karena fungsi atau tujuan untuk menentukan Tersangka adanya ada pd tahap PENYIDIKAN. Untuk menentukan Tersangka pun harus dgn adanya Bukti Permulaan Yang Cukup.

Ketika KPK umpamanya belum jg menentukan status Tersangka artinya KPK berhati2 sekali dlm proses. Hal ini karena KPK sebagai lembaga "superbody " tidak mengenal adanya Penghentian Penyidika. Sekali kasus berjalan harus diteruskan sampai tahap pemeriksaan Pengadilan. Oleh karena itu harus hati2 dalam setiap proses pemeriksaan . Dalam Teori Hukum dikenal adanya konsep yg termaktub dalam adagium "Lebih Baik Membebaskan 100 Orang Yang Bersalah Daripada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah". Ini menyangkut masalah Keadilan dan Kepastian Hukum. Apalagi apabila ceroboh menentukan status Tersangka , saat ini bisa "dilawan" dgn proses Praperadilan. Artinya harus hati2 sekali supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan sekaligus supaya pembuktiannya "tidak mentah " nantinya.

Kita juga perlu mengapresiasi KPK. Buktinya selama ini KPK berhasil membongkar kasus besar, bahkan besan dari mantan Presiden terdahulu pun "disikat" KPK. Jangan juga karena kisruh issue politik membuat kita jadi mendiskreditkan KPK seolah selama ini tidak ada kerjanya. Biarkan proses hukum berjalan dgn semestinya.

Idealnya ranah hukum jgn jadi dipolitisir kemana-mana.

Buat sy pribadi, dlm pandangan sy, janganlah berkomentar yg mengarah pd fitnah. Bicara Hukum maka akan bicara soal Pembuktian. Ketika kita menuduh tanpa bukti, sy khawatir malah akan mengarah jadi fitnah. Bukankah Kanjeng Nabi melarang keras yg namanya fitnah. Sy berpikir bahwa dgn reputasi besar selama ini,KPK tidak akan ceroboh dlm berkomentar.

Sekali lagi sy tegaskan bahwa KOMENTAR sy ini TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN POLITIK. Sy tidak ada urusan dgn masalah pro ataupun kontra terhadap Cagub manapun karena itu ranahnya Ahli Politik.

(Sumber: Facebook Galih Iman)

Tuesday, April 5, 2016 - 09:30
Kategori Rubrik: