by

Nggak Penting Koalisi Apa Oposisi

Di sisi lain, lembaga judikatif, sistem dan mekanisme rekrutmennya juga tak lepas dari cerminan kehendak-kehendak rakyat, meski melalui kesepakatan Parlemen dan Presiden. Lembaga ini dimaksud untuk menjamin sistem dan mekanisme yang terukur secara aturan main dan hukum.

Koalisi partai-partai di parlemen, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi apa yang dimaksud oposisi dalam sistem ketatanegaraan seperti itu? Bukankah peran pengawasan, parlemen memang mesti bersifat kritis, opposite, karena fungsi pengawasan dan kontrol yang dibebankan rakyat, agar presiden pilihannya (atau yang terpilih) tak mengingkari atau mengkhianati kepercayaan rakyat?

Jika kita memposisikan tiga lembaga negara itu setara, tak ada urusan Presiden milih tim kabinetnya. Entah itu dari sumber mana (dengan ketentuan dan syarat berlaku). Bahkan dari parpol yang tak satu koalisi dalam Pileg. Seperti itu pulalah, mestinya, meski parpol itu masuk koalisi (dalam kontestasi) Pilpres. Fungsi di Parlemen tetaplah harus mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Pengkhianatan terjadi ketika anggota parlemen lebih mewakili kepentingan koalisi, fraksi, partai, apalagi ketumnya.

Sebagai lembaga pengawas, atau penjaga garis, itulah tupoksi yang diberikan rakyat. Mengawasi Presiden yang juga ditunjuk rakyat dalam tugas menjalankan pemerintahan. Tapi ‘gimana ceritanya jika wakil rakyat pemalas, tukang tidur atau bolos? Terlibat korupsi, atau bahkan jadi perancang penggarongan duit negara? Mongsok justeru rakyat ngawasi wakil rakyat?

Lebih konyol lagi jika pihak judikatif juga terjebak penyelewengan hukum yang mesti ditegakkannya! Karena itu, Presiden bukan satu-satunya faktor. Apalagi kalau presidennya juga brengsek! Kepada siapa rakyat mengadu? Pers? Media? Bagaimana kalau kualitas media hanya tukang kompor? Hanya media kontes yang juga elitis?

Ketika elite politik dan pengamat politik ngomong soal koalisi dan oposisi, kepentingan rakyat tak pernah jadi perhatian. Asyik bicara teori, kehilangan substansi. Padahal, intinya inti soal kesejahteraan rakyat. Pokoknya pokok kehidupan rakyat tidak dipersulit oleh kebodohan, kepintaran, dan kejahatan mereka-mereka yang terpilih itu.

Yang lebih penting rakyat mandiri, berani, tak mudah dikibuli elite. Mau ngeluh pada “aktivis”? Rakyat juga nggak butuh yang cuma tukang bikin proposal sembari ongkang-ongkang selfi di cafe doang. Apalagi ngaku paling pinter se-dunia.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed