Ngemplang Pajak

ilustrasi

Oleh : Rony Lim

Untuk kesekian kalinya beta makan di warung semi resto di depan kantor. Biasanya makan dada tuna bakar tapi kali ini mujair bakar dengan cah toge plus air mineral. Selesai bayar, kasir hanya ngasih uang kembalian tanpa struk padahal disamping dia berdiri pamflet KPK yang menyolok. Isinya pemberitahuan jika warung/resto ini dikenai pajak makanan/minuman sebesar 10%, dan bila tidak diberi struk maka konsumen tak perlu membayar makanan/minuman alias Gratis.

Karena kesal beta nanya, mengapa gak ada struk? Kasir gelagapan menjawab. Tak lama kemudian datanglah managernya. Alasan manager kasirnya lupa ngasih struk. Ngeles... Gimana mau ngasih struk, kalau kasir gak memasukan tagihan itu ke tablet yang diberikan pemerintah yang bisa langsung dicetak. Kasir hanya nulis dibuku kas resto, tidak juga di kuitansi lasimnya struk makanan. Makin kesal lah awak sebab setiap kali makan disitu awak tak pernah dikasih struk. Lagi2 manager berkelit jika sejak corona emamg pajak tak dikenai. Dia lupa kalau awak sudah makan di warungnya itu sejak tahun lalu, dan tak pernah diberi struk pembayaran resmi.

Makin bikin kesal sebab awak baru pulang kerja jadi masih sergam lengkap plus mobil plat merah yang parkir di depan resto itu. Napa gak takut awak laporkan? Si Manager bilang ada konsumen yang keberatan bayar pajak 10%. Kata mereka kemahalan. Mengapa konsumen mesti keberatan? Itu kan pajak resmi dari negara. Sistem kasir ini dibuat online ke server pajak sehingga uang pajak dari transaksi akan langsung masuk ke kas negara. Namun sejatinya bukan itu alasan yang sesungguhnya. 

Pengusaha gak mau pendapatan mereka diketahui negara dari transaksi2 makanan/minuman sebab mereka harus membayar pajak penghasilan pada akhir tahun. Makin besar penghasilan mereka, makin besar pula pajak yang mesti mereka bayarkan. Jelas ini potensi pajak yang hilang. Katakan saya tadi bayar pajak 12 ribu rupiah dari sekali transaksi makan. Gimana jika dalam sehari ada 100 transaksi? Negara kehilangan pajak 1,2 juta sehari. Dalam sebulan 36 juta rupiah hanya dari satu warung. Jika ada 30 pengusaha resto nakal macam begini, maka negara kehilangan 1 miliar rupiah lebih setiap bulannya yang semestinya bisa dipakai untuk membangun jalan dan fasilitas publik lainnnya.
.........

Kali ini aku cuma WARNING agar praktek2 ngemplang pajak harus dia hentikan saat itu juga. Sebab awak akan menyuruh orang lain makan disitu untuk memantau resto ini. Jika kasir resto ini tak memasukan tagihan itu ke tablet yang telah diberikan pemerintah itu, maka warung/resto ini akan saya laporkan untuk dicabut izin usahanya.

Bukannya mau sok2an. Awak cuma kasihan pada negara ini. Bagaimana bangsa ini bisa membangun lebih gencar jika tak punya uang. Gimana mau punya uang jika warganya tak mau bayar pajak?

Ini warung makan ketiga yang sudah awak WARNING soal pajak makanan/minuman. Moga teman2 juga mau melakukan hal yang sama, mengingatkan para pengusaha warung/cafe/resto agar tidak ngemplang pajak dari makanan/minuman yang dibeli konsumen mereka. Berempati lah pada negara ini...

Sumber : Status facebook Rony Lim

Tuesday, July 14, 2020 - 11:15
Kategori Rubrik: