Negeri Tanpa Oposisi

ilustrasi

Oleh : Harun Iskandar

Ndak tahu siapa yang mulai cetuskan ide 'Pemerintah tanpa Oposisi'. Gaungnya meski ndak begitu semarak, tapi cukup memberi 'angin surga' yang menyejukkan . . .

Ndak jelas juga siapa pula yang awal dulu2 sodorkan istilah 'oposisi', dalam sistim demokrasi kita. Paling mungkin, munculnya mesti selama era 'reformasi'.

Tiga puluh tahun lebih di bawah pemerintahan Soeharto jadi terbiasa apa2 harus sama. Harus ikut dan ikuti. Turut dan turuti. Suka ndak suka.

Tak terbiasa teriak beda. Bicara harus searah. Bisik-bisik harus cuma 'mesra' isinya. Bahkan bermimpi pun harus serupa.

Begitu Soeharto tumbang, datanglah 'euforia' . Gelombang 'real one man one vote' menyeruak kemana saja, ke bidang apa saja. Agak liar, kayak kuda terlepas dari kandangnya . . .

Sistim yang 'adil' sebenarnya. Setiap orang dihargai suara-nya lewat (partai) yang mewakili mereka. Bahkan saat Pemilu, ndak milih pun oke-oke saja. Saking bebasnya.

Masih diperhitungkan juga, utk menilai tingkat kepercayaan rakyat atas sistim. Makin banyak yang ikut milih, berarti makin tinggi tingkat kepercayaannya.

Seperti pilihan Lurah Desa lawan bumbung kosong, tabung potongan ruas bambu. Kalau calon tunggal menang, bumbung-nya terisi 30 'biting', 70 sisanya masuk ke bumbung kosong, artinya cuma 30 persen yg milih dia.

Cuma 30 persen pemilih yang percaya si Lurah. Lebih parah lagi, kalau penduduk desa yang punya 'hak pilih' sebenarnya 300 orang.

Artinya yang 200 ndak ikut datang milih. Makin kecil lagi prosentase yang percaya pada sistim sekaligus pada Pak Lurah . . .

Si Lurah tetap bisa memerintah ? Tetep saja bisa dan sah. Asal siap2 di protes kiri kanan dan hadapi demo setiap ada kebijakan. Atau ada saja yang komen nyinyir atas semua hasil kerjanya.

Terhambat kerjanya ? Ndak juga. Tergantung pada kepandaian dan kecerdikan Lurah . . .

Kubu 01 kumpulan partai2, PDIP, Hanura, PKPI, PPP, PSI, Golkar, Perindo, Nasdem, PKB, dan PBB. Mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Yang didukung menang, 'kursi' para pendukung pun mayoritas di DPR.

Kubu 02 terdiri dari PKS, Gerindra, Berkarya, PAN, plus-minus Demokrat. Dukung Prabowo-Sandiaga, yang akhirnya kalah. Di DPR pun kalah pula dalam jumlah kursi di banding kubu 'lawan'. Ini pada Pemilu 2019 yang baru lalu.

Di tahun 2014 Jokowi-JK.terpilih, tapi partai pendukungny, PKB, PDIP, Hanura, PKPI, dan Nasdem, kalah jumlah di DPR.

Akibat 'celaka'-nya unsur Pimpinan DPR disapu bersih oleh kubu lawan. Bahkan PDIP peraih suara terbanyak pun dipaksa gigit jari, tak di beri apa2. 'Tricky'. Pakai undang2 MD3 . . .

Sebaliknya Jokowi dalam perjalanannya, selain para 'profesional', merekrut beberapa menteri dari kubu 'lawan'. Masuklah Golkar dan PAN. Malah dari awal, Menteri Agama dari kubu 'lawan' juga, waktu itu, PPP . . .

Apapun alasannya, bisa kelihatan' kualitas 'hati' dan 'kepemimpinan' kedua kubu ini . . .

Menang tanpa ngasorake
Digdaya tanpa aji
Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti

Secara formal di sistim 'presidential', seperti Indonesia, memang jarang pakai kata 'oposisi'. Di negara ber-sistim 'parlementer' lazim adanya. Partai yang menang pemilu berhak pilih Pimpinan negara. Perdana Menteri. Australia, Inggris, Jerman, dan lain lain . . .

Namun tetap saja ada komen 'miring' tentang ide 'tanpa oposisi' ini. 'Raja2 Jawa ndak pernah kenal oposisi', kata seorang Budayawan. Setengah 'nyindir' dan 'nyinyiri' Jokowi yang notabene orang Jawa.

Dia lupa, dimana pun di seluruh dunia, dulu dan sekarang, ndak ada satupun Raja, Ratu, atau Khalifah yang punya 'oposisi'. Dari jaman Fir'aun, Romawi, Cleopatra, sampai Sultan2 Turki Ottoman, bahkan di kerajaan Saudi Arabia dan kesultanan Brunei saat ini .

Lagipula 'oposisi' kita, Indonesia, kesannya 'waton suloyo', asal beda. Ndak jelas konsep dan arahnya. Cenderung 'katrok'.

Kritik infrastruktur dengan 'celotehan', tidak bisa dimakan. Atau tiang2 LRT ketinggian 

Kritik hutang pemerintah yang keluar malah terkesan hoak. 'Raja Hutang', katanya. Aliran investasi Asing, dikomen 'Antek Asing-Aseng'.

Kritik masalah perdagangan, malah isu 'impor ikan asin' digelontorkan, tapi pakai data lama. Menilai kondisi sosial di-isu-kan 'kriminalisasi ulama'. Atau adzan akan dihapuskan . . .

Masalah HAM, cukup dengan omong Jokowi lebih kejam dari Soeharto, dzalim. Demo ditembaki, KPPS diracuni. Cuma narasi . . .

Yang lucu, muncul juga akhirnya ide dan saran 'perbaikan'. 'Bebaskan biaya STNK dan SIM seumur hidup'. Menggelikan tapi sekaligus menyedihkan. Karena meski ndak masuk akal, banyak juga yang percaya . . .

Jadi ?
Ndak usah 'sok' oposisi-oposisi-an. Belum 'cukup umur'. Berdiri di luar Pemerintahan sih, bole2 saja. Mungkin juga diperlukan. Tapi jangan lupa belajar. Belajar berpikir konseptual, berikan ide orisinal tapi yang masuk di nalar. Biar ndak 'asal beda' . . .

Tapi jangan digusur juga kata 'rekonsiliasi'. Bangsa kita telah terbiasa dan akrab dengan kata 'musyawarah'. Musawaroh, kata mendiang Asmuni, pelawak Srimulat . . . 

Bukan hal yang mudah. Bagi kedua pihak. Yang 'menang' harus ber-itikad 'tanpa ngasorake'. Ndak ada maksud untuk merendahkan. Apalagi jika hati terlanjur dibakar dendam, memang agak susah untuk meredam.

Yang kalah pun tak lebih gampang untuk bersikap 'legowo'. Perlu memangkas harga 'diri pribadi', mengganti dengan harga 'diri bangsa'. Menghapus kesombongan dengan sikap rendah hati, bukan pula urusan yang ringan.

Perlu jiwa 'ksatria'. Tak mudah. Apalagi banyak diantara 'pendukung' yang tak setuju. Bukankah dalam demo MK tempo hari ada yang teriak, 'Tolak rekonsiliasi !' ?

Bukankah juga ada sambutan yang agak miring. 'Buat apa rekonsiliasi, memang ada masalah ?'. Atau, 'Kalau mau ketemu, cukup diwakilkan'. Sikap yang provokatif, sombong, sekaligus ndak tahu diri . . .

Kita tunggu saja. Dari kubu yang 'Kalah' nanti muncul 'Siapa'. Ksatria Pemikir nasib bangsa. Dan atau para oposan, tapi yang masih 'mau dan sudi' belajar.

Atau justru para 'preman' yang berlagak adil, demokrat, dan dengan topeng agama. Yang suka main-main 'Bandung Lautan Api'. Bakar saja semua. Bakar ! Bakar ! Bakar !

Kami ndak dapat, kalian pun ndak akan rasa dan ndak akan peroleh apa-apa . . .

Kita tunggu saja dengan sabar dan tawakal. Mungkin telah tiba pada satu 'titik' dimana kita harus dan cuma bisa bersikap pasrah dan 'menyerah' . . .

Pêngèran mbotên saré kok .

Saturday, June 29, 2019 - 20:30
Kategori Rubrik: