Nasib Golkar, Haruskah Bubar?

 

OLEH: SUTOMO PAGUCI

Golongan Karya memang tidak cocok lagi dalam sistem politik khususnya sistem pemilu di Indonesia pascareformasi tahun 1998. Alasannya, mana mungkin lagi satu partai politik mengklaim kelompok mereka sebagai 'golongan karya' sementara dalam pemilu mereka belum tentu menang menguasai pemerintahan, belum tentu menjadi 'golongan karya'.

Golkar cocoknya hidup dalam sistem politik yang otoriter. Kalaupun ada pemilu sekedar akal-akalan saja karena pemenangnya sudah dapat dipastikan, yakni mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat terus menjadi apa yang disebut 'golongan karya'. Dalam sistem pemilu sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Golkar bisa jadi menang dan bisa jadi juga kalah, tergantung kehendak mayoritas pemilih. Kenyataannya, dalam pemilu 2014 lalu, Golkar kalah. Yang menang adalah PDI Perjuangan. Jadilah Golkar sebagai 'partai oposisi'. Kan jadi ngaco. 

'Golongan Karya' kok jadi oposisi, jadi karyanya apaan? Sekarang yang jadi golongan karya sebenarnya PDI Perjuangan dan parpol-parpol koalisinya. Terutama jika 'golongan karya' dimaknai seperti masa lalu, yakni golongan yang menyokong kekuasaan eksekutif sehingga dapat menguasai hampir semua unsur politik dalam negara. Atas dasar itu, Golkar sebaiknya membubarkan diri saja. Kebetulan per 1 Januari 2016, Partai Golkar kehilangan dasar hukum keberadaannya karena Kemenkumham mencabut surat pendaftaran terhadap kepengurusan Golkar versi Munas Ancol, selanjutnya mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Pekanbaru tahun 2009, yang notabene berakhir tanggal 31 Desember 2015 kemarin. Di sisi lain, Kemenkumham pun masih belum mengeluarkan SK untuk kepengurusan Golkar versi Munas Bali.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dinilai banyak pihak telah merusak pendidikan politik nasional. Pasalnya, langkah Yassona yang mencabut Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, tapi tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali telah mengancam tata cara berdemokrasi Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Bali, Aziz Syamsuddin menyatakan seharusnya Menkumham mengesahkan kepengurusan kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie, dan menegaskan tidak ada kekosongan kepengurusan atas pembatalan SK kubu Munas Ancol. Untuk itu, Aziz meminta agar Menkumham mundur karena menciptakan simpang siur dalam demokrasi, dan ketidakpastian keputusan hukum.

Namun, melihat gonjang-ganjing 'golongan karya' yang satu ini, timbul pertanyaan; haruskah Golkar bubar? Pembubaran (diri) demikian dimaknai atas dua argumen;

Pertama, yang paling mendasar adalah keberadaan Golkar memang tidak cocok lagi secara eksistensial-filosofis. Hal mana seperti diuraikan di atas. Dalam sistem pemilu demokratis, partai Golkar belum tentu menjadi pemenang sehingga keberadaan mereka belum cocok disebut 'golongan karya'. Dalam posisi kalah pemilu, belum tentu juga diajak bergabung oleh partai pemenang. Atau, kalaupun diajak bergabung oleh partai pemenang, belum tentu Golkar mau atau sanggup memenuhi syarat yang ditetapkan partai pemenang. 

Kedua, pembubaran Golkar sebagai pertanggungjawaban moril Golkar atas hancur leburnya demokrasi dan hukum semasa 34 tahun mereka berkuasa (1964-1997). Lakukan 'pengakuan dosa' lalu tunjukkan tanggung jawab dengan 'harakiri' secara politik. Kalaupun mau reinkarnasi ya silakan, tapi dalam wujud baru yang baik dan benar.

Golkar tidak perlu ge-er. Keberadaan mereka juga tidak penting-penting amat. Menurunnya kepercayaan rakyat pada Golkar bukanlah disebabkan oleh 'pihak lain', tapi ulah Golkar sendiri. Barisan muda Golkar diakui memang 'siap' tapi 'geraknya' luar biasa lamban. Akhirnya, yang muncul adalah 'kekalahan demi kekalahan'. Memprihatikan, memang. Harus diakui, Golkar tidak ada lagi tokoh kuatnya. Golkar sekarang sudah goyah. 

Kenyataan saat ini, di lingkungan Golkar tampaknya tidak ada lagi 'tokoh' yang benar- benar dihargai. Bahkan kehebatan Pak Jusuf Kalla, diakui banyak kalangan di dunia mengakui kehebatan Beliau, ternyata di lingkungan Golkar sendiri, tampaknya tidak lagi begitu dihargai. Sebagai buktinya, begitu susah payahnya 'Pak JK' mendamaikan 'perselingkuhan politik' dalam Golkar, nyatanya masih memprihatinkan keadaannya. Yang muncul saat ini di berbagai ragam media massa berupa kampanye mengarah mengkerdilkan Golkar. Dan tampaknya tokoh Golkar belum sadar juga, bahwa Golkar sedang meredup terus menerus. Melihat keadaan Golkar saat ini, mungkin arwah Pak Harto sedih dan menangis. Ternyata kesadaran untuk menyelamatkan 'golongan karya' yang pernah berjaya ini tidak begitu dimaknai oleh para 'tokoh beringin'. Bisa jadi partai ini hancur berkeping-keping.

Ibarat kata pepatah, Golkar itu seperti 'mentimun bungkuk', ada atau tidak adanya tidak terlalu berpengaruh pada jalannya roda negara. Republik ini tetap jalan terus kok dengan atau tanpa Golkar. Jadi, mendingan Golkar membubarkan diri saja. Andaipun masih nafsu juga menjadi 'golongan karya' ya ubah filosofis keberadaan dan penampilan sehingga layak pilih di mata warga pemilih. Tapi sebaiknya bukan 'golongan karya' lagi namanya.

 

Sumber: Kompasiana

 

Friday, January 1, 2016 - 21:45
Kategori Rubrik: