Nadiem : Gelar tidak Menjamin Kompetensi

ilustrasi

Oleh : Septin Puji Astuti

Pernyataan Pak Menteri ini yang kontroversial dan membuat banyak pelaku pendidikan ngamuk hehehe ...

Kalau saya, 'kalau memang iya' gimana.

"Kita memasuki era dimana gelar tidak menjamin kompetensi".
Banyak kan permintaan jadi pegawai bank tapi bukan dari sarjana bergelar perbankan atau ekonomi. Malah pegawai bank itu sarjana pertanian, arsitek, teknik sipil, elektro dll. Alasan pihak bank, lebih baik mendidik sarjana non bank dan cukup kasih training, mereka langsung mahir. Lha kok ngono? Ya sak karep yang punya banklah 

Kapan lalu saya didatangi alumni dari PTN. Dia bukan alumni ekonomi tapi dia menawarkan event para enterpreneur se-Indonesia. Satu lagi, kapan hari saya melirik proposal program kreatifitas mahasiswa teknik. Bayangan saya, kalau mahasiswa non prodi-prodi ekonomi buat kewirausahaan itu masih terkait dengan bidang yang ditekuninya. Eh, malah nggak. Lha itu mahasiswa belajar elektronika buat apa kalau kreatifitas dia ternyata buat makanan. Kalau buat alat yang menerapkan elektronika, mesin, sipil dan arsitek di Industri makanan sih masih nyambung. Lha ini nggak. Berarti bener kan perkataan Pak Menteri kalau gelar sarjana itu tidak menjamin kompetensi?

Masalah kelulusan yang tidak menjamin kesiapan berkarya. Gak cuma sekarang. Sejak dulu gitu. Sering itu senior saya yang aktifis dan IPKnya gak bagus nyindir para IPK tinggi yang selama kuliah study oriented aja. Katanya, gak njamin bisa kerja. Kalau urusan kerja, memang macam-macam. Ada orang pinter dan bisa bekerja. Ada orang kreatif bekerja, tapi aslinya gak cerdas. Ada yang memang gak pinter dan memang bisa bekerja Bener kan tidak menjamin?

Nah, kalau akreditasi itu tidak menjamin mutu, ya itu benar sekali.

Lho?
Gini lho ceritanya.
Jaminan mutu itu sistem. Sistem untuk menjamin mutu. Jika ada sistem untuk menjamin mutu, mestinya, jika ada yang cacat, ada sistem pembenahannya. Siklus PDCA itu lho: plan, do, check, action. Kalau di akreditasi ada bahasanya dewe (mbuh saya gak minat hanya ngurusi term-term). Logisnya, produk baik, dihasilkan oleh sistem produksi yang terencana dengan baik. Maksudnya, inputnya ya dipilih yang bagus alias ada seleksi. Kalau gak dapat input bagus, tetap harus ada rekayasa dalam 'do' untuk nggosok supaya input yang kurang baik itu jadi output yang baik. Yaopo carane? Kurikulum dan sistem pendikannya yang direkayasalah ... Bukan laporannya #eh
Setelah 'do', ada proses pemeriksaan (check), evaluasi, atau apalah namanya. Jika ada kesalahan, baru dilakukan action untuk membenahi produk gagal itu. Biasanya kalau dalam produk, ada yang dibuang, direcycle dlsb. Kalau konteks manusia, yo ojo dibuang, rek. Menungso iku. Untuk manusia, harus direkayasa dengan pendidikan yang tepat tentu saja.

Jika sistem jaminannya ini jalan, outputnya mestinya yang terjamin kualitasnya to? Tidak harus menghasilkan output yang berkualitas, tapi ada sistem bisa mengatasi kegagalan itu aja udah bisa dikatakan ada sistem jaminan kualitasnya sudah bagus. ISO itu ya itu. Kalau ada tujuan yang jelas, SOP, dkk itu berarti 'arah' organisasi sudah jelas, meski faktanya semua gak dijalankan ISO itu bukan jaminan produk berkualitas, tapi ISO itu diberikan kepada organisasi yang punya sistem jaminan kualitas.

Lha sekarang, akreditasi sekolah/perguruan tinggi itu gimana? Itu penilaian output dari sistem jaminan kualitas atau hanya penilaian bagus atau tidaknya sistem jaminan kualitas? Lha wong ketika assessment lapangan aja reviewer dan pihak yang akan dinilai pakai janjian.

Istilahnya kayak gini, kalau mau lihat calon istri itu pakai janjian, nanti tahunya dia yang pas dandan cantik. Beda kalau mau melamar orang gak pakai janjian. Siapa tahu pas doi sedang 'rembes', malah tahu aslinya to apa dia cantik beneran atau cuma bedaknya saja yang setebal es di kutub sana. Kalau yang terjadi yang seperti kedua ini, pantaslah Pak Menteri bilang gitu untuk akreditasi.

Kalau saya, ini refleksi diri sih meski Mas Menteri lebih muda dari saya dan doi baru masuk dunia pendidikan. Gak usah kemudian bilang, "ngapain mas nadiem sekolah tinggi?"

Orang sekolah tinggi itu niatnya macam-macam. Ada yang mau jadi dosen, peneliti, karena memang kualifikasinya harus tinggi. Ada yang sekolah tinggi daripada nganggur Ada yang sekolah tinggi memang seneng belajar. Ada yang sekolah tinggi karena suka tantangan bersekolah. Ada yang sekolah tinggi karena takut uangnya busuk alias kebanyakan duit. Macem-macemlah.

"Kalau kamu?"
Kalau saya dulu langsung lanjut sekolah lagi karena dua alasan: masih penasaran dan daripada ditanya 'kapan nikah?':D Nutupi ketidak payuan hahahaha #ups

Eh, sebulan setelah masuk kuliah malah langsung dilamar ... 

Nah kan, lagi-lagi ini membenarkan perkataan Pak Menteri: kelulusan tidak menjamin siap berkarya. Lha wong malah sekolah lagi dan terus nikah. Nambah-nambahi 'bonus demografi' 

Sumber : Status Facebook Septin Puji Astuti

Tuesday, December 10, 2019 - 08:45
Kategori Rubrik: