Murahnya Harga Sebuah Ormas

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Bersarikat, berkumpul, berhimpun, berorganisasi, berormas, adalah hak azasi manusia. Negara tak bisa membatasi. Dan senyatanya, hal itu juga sudah termaktub dalam UUD Republik Indonesia. Lantas apa lagi?

Ribut-ribut soal FPI, juga ormas lainnya soal perijinan, peraturan, atau SKT dan rekomendasi Kemenag, tidak menjadikan kita mengerti apa nilai berita dan fakta semuanya itu. Apa sih masalah sebenarnya?

 

Jika berkait dengan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), sudah barang tentu jika kegiatan atau aktifitas bersyarikat itu membutuhkan keterangan, atau aspek legalitas administratif negara, maka mau tak mau berurusan dengan peraturan administratif negara, yang tentu berkonsekuensi hukum. Negara sebagai pemegang regulator (administratif) mempunyai kewenangan mengatur. Karena negara adalah milik banyak pihak dengan berbagai kepentingan masing-masing.

Jika sebuah ormas mandiri, bertumpu pada esensi kegiatannya, khitah atau perjuangannya, tak ada urusan dengan persoalan administratif. Eksistensinya tak ditentukan misi-visi di atas kertas, tetapi bagaimana secara ideologis hidup dalam keyakinan yang berhimpun, dan membuat orang berbondong-bondong mengikuti. Dengan demikian, eksistensi keberadaannya adalah karena kualitas yang esensial. Bukan sekedar memenuhi standar kualitas administratif, apalagi model pernyataan Menag Fahrur Razi yang sangat tentara; tegas di awal lembek di materai 6000!

Teman-teman saya yang kerja di Tempo, Kompas, lebih bangga dengan kartu pers (ID Card) dari lembaganya, tinimbang pegang kartu PWI. Bahkan ironinya, kartu pers PWI lebih banyak dimiliki wartawan yang media tempatnya bekerja kurang representatif (mohon maaf jika salah). Karena itu butuh legitimasi lembaga formal. Legitimasi formal itu kata kuncinya.

Teman-teman saya yang lain, kini juga punya perkumpulan seni berbadan hukum, punya NPWP. Karena apa? Dengan begitu, kelompok seninya bisa mendapatkan bantuan Dana Keistimewaan. Dan seterusnya.

Sekarang, apa urgensinya membela Islam, atau membela Tuhan sekalian pun? Mesti punya SKT? Mesti dapat ijin pemerintah? Itu berkaitan dengan aspek legalitasnya, yang berimplikasi pada aspek pragmatis. Bisa dapat bantuan dana, atau bisa merasa legal kalau minta-minta dana sumbangan. Setidaknya bisa ngaku sebagai ormas legal? Diakui pemerintah lebih penting daripada diakui Tuhan (sekiranya Tuhan mau turut campur). Karena legalitas negara ini juga syarat untuk mendapat funding dari dalam dan luar.

Karenanya, kita lihat secara ideologis. Di mana otaknya, mengritik pemerintahan (yang menurutnya ilegal atau thogut), tapi meminta legalitas dari pemerintahan itu? Makanya dia pragmatis. Kalau disuruh bikin surat pernyataan dengan materai Rp 6000, apa beratnya dibanding ideologi atau keyakinan yang dibelanya, dan menjadikannya ormas majoritas, yang orang sukarela masuk jadi anggota?

Persoalan FPI, dan sebangsanya, sebenarnya masalah remeh saja. Gus Dur pernah bilang, FPI adalah organisasi bajingan. Sebelum jadi presiden, Gus Dur bilang kalau pemerintah tak bisa membubarkan, kita akan bubarkan sendiri. Tapi, sayangnya, ketika Gus Dur jadi presiden, FPI juga tidak dibubarkannya. Kenapa? Gus Dur aja kek gitu, gimana Jokowi?

Apakah Jokowi akan memberi ijin atau tidak sama sekali, tidak akan ngaruh. Kecuali tentu bagi para pendukungnya, yang bisa jadi baperan, gulung-koming tak karuan. Bagi para Jokower, pilihannya cuma dua; Jika nggak ngasih ijin, Jokowi keren. Jika memberikan ijin, Jokowi kadrun. Itu aja 'kan? Sangat sederhana bagi ego kita.

Jika saya disuruh beropini, Jokowi dengan Menkopolhukam Mahfud MD, dengan Menhan Prabowo, dengan Mendagri Tito Karnavian, dengan Menag Fahrur Razi, akan berani memberikan ijin pada FPI. Bukan karena takut, justeru karena berani. Karena ini bukan soal organisasi masyarakat yang ideologis. Cuma ormas yang nyari legalitas, karena merasa dirinya tidak legal. Bukankah soal bela agama atau bela Tuhan (bagi yang tidak atheis), itu sesuatu yang inheren? Dengan sendirinya?

Kalau nanti dalam perjalanannya ormas itu suka ngamuk-ngamuk, ngafir-ngafirin orang, bertindak kekerasan, melakukan pemerasan? Laporkan polisi, atau lawan! Apa gunanya punya mentri-mentri tadi? Yang melanggar hukum, hukum! 

Sayangnya saya tak disuruh beropini. Jadi saya diam saja. Dugaan saya, seperti biasa, Jokowi akan main catur. Padahal kata Somad (yang kini jualan topi ber-inisial UAS), catur itu haram. Haram itu asin. Dan Jokowi akan menggantung masalah ini. Sampai akhirnya tak cukup hanya meterai 6000, tapi ke soal kunci AD/ART. Untuk memasukkan dalam kotak. Toh yang dibutuhkan cuma bansos. 

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)

Monday, December 2, 2019 - 10:30
Kategori Rubrik: