MUI VS Covid, Dilema Akut Presiden Jokowi

ilustrasi

Oleh : Budhius Ma'ruff

Covid-19 jelas adalah pandemi sangat berbahaya. Hingga kini, teknologi farmasi dan ilmu kedokteran secanggih apapun, belum mampu menjinakkan' virus tsb.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia, dulunya, sangat efektif dalam menjembatani Umaro atau pemimpin dengan umat, begitu juga sebaliknya. Kala itu, MUI diisi oleh para ahli yang kompeten di bidangnya. Selain ahli agama dengan sertifikat keilmuannya yg valid, juga dibarengi dengan tampilan keteladanan dalam perilakunya.

Namun MUI di era kepemimpinan Ma'aruf Amin, berubah 100%.. Lembaga itu dibiarkan jadi kendaraan para penumpangnya, yang sangat diragukan kompetensi keilmuan agamanya.

Ada penumpang di MUI tersebut yg pro negara khilafah, dan banyak juga penumpangnya yg menjadi alat para "bohir", yg ingin menjatuhkan Presiden ditengah jalan. Penumpang2 sialan yg berstempel ulama itu, sejak 5 tahun terakhir dibiarkan saling bersahutan memprovokasi umat untuk terpecah belah. Setidaknya dikotomi kampret dan kadrun melawan cebong dan Jokower, adalah bukti polarisasi keterbelahan itu ditengah masyarakat saat ini.

Jokowi terlihat savety player melihat perkembangan MUI yg telah jauh menyimpang tsb. Keberadaan Wapresnya, yg notabene adalah Ketua MUI, bukannya dijadikan senjata untuk membenahi MUI secara tegas untuk kembali pada koridornya. Justru Presiden Jokowi terlihat "ragu" dan "takut" dengan Wapresnya.. Nalar politik Jokowi yg begitu jenius dalam menapak perjalanan politiknya 15 tahun terakhir, seakan terhenti dan buntu ditangan Wapresnya sendiri, Maaruf Amin.

DILEMA

Dilema yang dimaksud dalam judul di atas adalah rasa serba salah dan kebuntuan politik yg mesti dijalankan Presiden Jokowi, antara fokus menanggulangi pandemi dengan fokus mengatasi gangguan tanpa henti yg dilancarkan ulama politisi yg bercokol di MUI..

Juni 2020 lalu, Jokowi memprioritaskan kebijakannya pada perekonomian Indonesia, agar terhindar dari ancaman resesi akibat pandemi.. Namun di Minggu pertama September 2020 ini, Jokowi meralat arah kebijakannya, untuk kembali fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, dengan penekanan penggunaan masker dan jaga jarak dengan ancaman sanksi kepada pelanggar nya.

Alur mencela mencle nya Presiden Jokowi seperti ini setidaknya bagi saya menunjukkan kegamangan Presiden pada 3 hal.

Pertama, kegamangan soal penanganan Covid-19 yg trend nya terus menanjak sejak Maret lalu. Padahal sudah berbagai terobosan kebijakan yg sudah diambil. Sementara di negara2 lain trend penurunan penularan sudah makin terlihat. Jokowi resah dengan kualitas tim inti di kabinet yg membantu nya saat ini.

Kedua, kegamangan situasi resesi ekonomi yang sulit untuk dihindari Indonesia, awal Oktober 2020 nanti. Jelas Presiden Jokowi prihatin dan makin mumet dengan situasi resesi, ditengah loyonya daya serap mata anggaran Pemilihan Ekonomi Nasional, yang baru mencapai 25% dari Rp. 695,2 yg disetujui DPR RI.. Rendahnya penyerapan anggaran PEN itu, tentu menggambarkan banyaknya persoalan di dalamnya, dan tidak mungkin dibahas satu persatu disini. Complecated pokoknya..

Dalam beberapa artikel sebelumnya, saya sudah mengingatkan dan menyarankan Presiden, agar segera melakukan terobosan shot cut, dalam mengatasi dampak ekonomi yg serius akibat pandemi ini. Namun Presiden lebih tertarik mendengarkan kebijakan angin sorga yg disampaikan ekonom2 Keynessian, yg bercokol disekitar istana.

Hasilnya kita lihat bersama, Presiden toh akhirnya bingung, malah balik untuk fokus pada penanggulangan pandemi.

Ketiga, kegamangan Presiden pada Wapres nya sendiri, dalam berbagi tugas. Saat Wapres nya Pak JK, Jokowi justru sangat terampil berkolaborasi dengan Wapresnya. Saat Wapres nya "coba-coba" bermain, dengan manis bisa ditariknya kembali sesuai garis yg diinginkan Presiden. Pak JK pun bisa menerima dan menuntaskan kerjasama nya yg cemerlang hingga akhir 2019 lalu..

Sementara saat ini, mengarahkan Wapresnya untuk tuntas menertibkan merajalelanya politik identitas, politisasi agama, dan bergerilya nya jaringan HTI dan Wahabisme di akar rumput, Jokowi nampak tidak mampu. Strong leadership yg selama ini melekat dalam kepemimpinan Jokowi mendadak pudar dan ambyar ditangan pakYai itu.

Bagi saya ini sangat memalukan, dan berbahaya bagi kepemimpinan nasional kita hingga 2024 mendatang..

Resesi ekonomi plus terus menularnya pandemi hingga Desember 2020 nanti, adalah konsekuensi logis yg pasti terjadi, jika Presiden Jokowi terus memelihara kelemahan2 nya ini..

Presiden Jokowi tidak saja akan menghadapi tekanan massa rakyat yg makin terdampak miskin oleh aturan protokol kesehatan, melainkan juga akan makin jadi bulan2an para pengasong agama yg banyak bercokol di MUI.

Tekananan propaganda busuk para oposisi dan pengasong agama ditengah carut marut nya masalah pandemi dan resesi ekonomi, bakal menjadi petaka bagi kelangsungan jabatan pemerintahan nya.

Pak Presiden jangan silau dengan sikap hormat dan santun orang2 yg kini memegang jabatan tinggi disekitar Istana. Padahal mereka terbukti gagal menunaikan tugasnya.. Evaluasi mereka segera, dan ditunjuk pejabat yg lbh loyal dan mumpuni kepemimpinan nya.

Merapat segera ke MPR dan DPR guna berkonsultasi, untuk sebuah kebijakan yg sangat mendesak dan strategis. Sampaikan ke lembaga tertinggi dan tinggi negara itu, bahwa Indonesia saat ini mengalami dua pandemi, yg mengancam kepentingan nasional Indonesia..

Pandemi pertama Covid-19, dan..
Pandemi kedua, terkudeta nya MUI oleh para pengasong agama untuk tujuan maka kepada pemerintahan yg sah..

Ajukan saja Pak Presiden ke mereka, rencana Darurat Sipil, jika upaya menertibkan MUI dari pengasong agama itu diabaikan bahkan ditentang oleh ulama2 busuk itu.

Negara demokrasi bukan sekedar bebas berbicara, melainkan bebas yang diatur oleh aturan dan ketentuan yg berlaku.. Ingat Pak Presiden, jalannya demokrasi bukanlah kepentingan nasional Indonesia. Demokrasi hanyalah mekanisme jalannya negara dan roda pemerintahan.

Kepentingan nasional Indonesia hanyalah, menegakkan konstitusi, menjaga kedaulatan negara dan rakyat dari musuh dari dalam dan luar, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah pokok dan Kunci dari kepentingan nasional kita sebagai Indonesia.

Mereka yg tidak sepaham apalagi mencoba mengganggu unsur2 Kepentingan Nasional tsb di atas, layak dianggap sebagai Musuh Negara dan Musuh Rakyat Indonesia.

Tumpas mereka semua tanpa ketahuan apapun Pak Presiden.

Kita Mayoritas Rakyat, ada bersama Anda Pak Presiden..

Rahaayuu..!!!

Sumber : Status facebook Budhius Ma'ruff

Sunday, September 13, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: