MUI Sudah Waktunya Dibubarkan?

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Minggu, 16 Oktober 2016, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi menggelar diskusi bertema "Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia" di Jakarta. Diskusi tersebut menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi mengingatkan, "MUI boleh saja berpolitik, tapi dia harus menempatkan politik bukan dalam konteks perebutan kekuasaan," katanya.

Selain Rumadi, diskusi menghadirkan Andi Syafrani (alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan Victoria University, Australia) dan Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute). Panitia tidak mengundang perwakilan dari MUI kala itu. Menurut Rumadi lagi, peran politik yang dimainkan MUI seharusnya terbatas seperti dalam fiqh siyasah atau fiqih politik, mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan.

Dengan demikian, Rumadi melanjutkan, fungsi MUI adalah memastikan bagaimana masyarakat bisa baik, tidak terpecah-belah, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. "Jangan politik yang terkait dengan soal perebutan kekuasaan. Dan yang saat ini, aroma perebutan kekuasaannya cukup kuat," kata dia mencontohkan sikap MUI dalam Pilkada DKI Jakarta.

Apa yang disampaikan Rumadi sepertinya masih relevan dalam melihat praktik politik MUI sekarang ini. Dalam beberapa sikap dan keputusan yang dikeluarkan oleh MUI, terasa sekali aroma politik oposisinya. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang ironi. Selain soal "bermain politik" juga memposisikan diri sebagai lembaga yang berseberangan dengan pemerintah.

Perlu diingat kembali bahwa MUI adalah organisasi masyarakat (NGO's) plat kuning, alias dibentuk dan diperuntukkan bagi kelancaran program-program pemerintah, terutama terkait dengan umat muslim. Menjadi lucu jika baik secara kelembagaan maupun perorangan bersikap menentang pemerintah. Ditambah lagi jika kini ikut terlibat dalam soal legislasi dll, tentu bertentangan dengan pedoman pokok MUI sendiri.

Karena demikianlah tujuan awalnya rezim orba membuat MUI untuk mengakomodasi aspirasi umat muslim melalui para ulama secara langsung. Sekaligus sebagai upaya meredam potensi "perlawanan" umat muslim ketika itu (dampak sistem yang represif). Saat itu, tanggal 21-27 Juli 1975 diadakan Munas dengan tujuan utamanya mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Dalam pedoman pokok MUI, disebutkan lima fungsinya. Pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan Ketahanan Nasional. Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, mewakili umat Islam dalam Badan Konsultasi Antar Umat Beragama. Keempat, penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional. Dan yang kelima, Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasionil (Pelita, 28/7/1975). Jadi jelas sekali tidak ada kaitan dengan politik kekuasaan sama sekali.

Kasus Maruf Amin yang saat dicalonkan sebagai wapres oleh Jokowi, masih berstatus sebagai ketua MUI tentu dapat dipahami. Karena itu terkait dengan hak konstitusi setiap warga negara, bukan berarti mewakili lembaga MUI. Tidak ada kaitannya. Karena jika memang terkait, maka setiap produk keputusan MUI dan atau sikap ucapan setiap anggota MUI harus lah seiring sejalan dengan pemerintah, bukankah Maruf Amin sekarang sudah menjadi Wapres?

Faktanya, kian hari MUI semakin berseberangan bahkan mulai berani berposisi sebagai oposisi melawan pemerintah. Sebut saja saat MUI menolak RUU HIP (dan sekarang sudah dibatalkan); kritik masjid ditutup, meragukan kehalalan vaksin dari China, menolak TKA China, menyesalkan Banser menggeruduk sebuah pondok yang mengajarkan khilafah dll. MUI sudah melenceng dari semangat awalnya.

Jika memang ingin menjadi ormas Islam yang bebas, maka silahkan saja membentuk ormas baru atau bergabung dengan ormas Islam yang sudah ada. Jangan lagi berharap dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian MUI dibubarkan saja karena sudah tidak bisa diakomodir lagi. Orang-orang seperti Tengku Zul juga biarkan tanpa beban mengolok-olok presiden setiap hari.

Ya harusnya malu dong dan punya beban. Lembaganya MUI yang harusnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga dibayar pemerintah tapi kerjaannya menghasut dan serang pemerintah. Masih ingat kan dengan Program Organisasi Penggerak di Kemendikbud? Muhammadiyah dan NU berani menolak dan keluar dari program itu hanya karena perekrutan. Kurang besar pembagian dananya? Merasa dirugikan? Atau apa?

Sementara di MUI yang nyata sudah tidak sesuai dengan pedoman pokoknya, justru Muhammadiyah dan NU tidak berani menyatakan keluar. Kenapa? Ketika hal teknis di POP berani menyatakan keluar, namun terkait hal prinsip malah tidak berani menyatakan keluar? Yakinlah bahwa Muhammadiyah dan NU jauh lebih besar, lebih memiliki banyak umat, lebih berpengaruh ketimbang MUI.

Jadi tidak perlu mendompleng di kelembagaan itu terus jika memang nyatanya MUI sudah bobrok dan berisikan kaum Supen yang tidak sesuai dengan semangat bela negara dan cinta tanah air Indonesia. Asumsi ini saya harap keliru, namun jika keliru harusnya MUI lebih berperan sebagai lembaga yang menyejukkan, tidak membuat kontroversi maupun konfrontasi.

Terlebih, mampu membimbing umat muslim agar selalu hidup berdampingan di tengah perbedaan sehingga tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Monday, August 31, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: