MUI Kerja untuk Umat, Bukan Politisasi Ayat, Tolak Sholatkan Mayat Apalagi Main Pecat

Ilustrasi

Oleh Fajar Arifin Ahmad

Majelis Ulama Indonesia periode 2015 hingga 2020 nampaknya menunjukkan sebuah periode ujian berat namun tak mampu memainkan perannya sebagai komunitasnya para ulama. MUI periode ini justru terseret pada hal-hal yang bukan saja menggelisahkan umat tetapi cenderung menuruti syahwat. Sebelum Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri sebagai Cagub DKI secara resmi bahkan awal-awal berkampanye sepertinya akan biasa saja. Tidak ada politisasi terhadap umat Islam.

Pun ketika Ahok sering berkata kasar dan banyak pihak mengkritiknya, kelompok-kelompok seperti FPI, HTI, FUI bahkan MUI tidak bereaksi. Kritikan dari banyak pihak ini menyadarkan Ahok yang kemudian sedikit demi sedikit berubah. Lihat saja rekaman wawancara Ahok sebelim Oktober cenderung kasar tetapi sekarang sudah banyak perubahan.

Politisasi Ayat

Sewaktu memberi sambutan di Pulau Seribu, sebetulnya tidak ada yang salah dilakukan Ahok. Faktanya sebelum pernyataan Ahok itu, Al Maidah 51 digunakan sebagian kecil Ulama, Ustadz atau Kyai untuk menjatuhkan Ahok. Politisasi Al Maidah 51 dilakukan di berbagai forum pengajian, kajian, tausiah hingga khotbah Jum’at. Hanya saja, masyarakat lebih banyak diam saja karena mereka yang tidak setuju percuma juga melakukan interupsi.

Paska pernyataan Ahok di Kepualauan Seribu tanggal 27 September 2016 dan kemudian pernyataan tersebut diedit oleh Buni Yani bergolaklah sebagian umat Islam. Paska kejadian tersebut, tanpa melakukan tabayun, MUI mengeluarkan pernyataan. Penulis meragukan MUI mengeluarkan fatwa karena tidak mengklarifikasi pada Ahok serta dokumen fatwa itu tidak menyebar kemana-mana.

Tiba-tiba, dengan dikomando oleh Habieb Rizieq Shihab terbentuklah yang namanya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) dan diketuai oleh Bakhtiar Nasir. Merekalah yang kemudian melakukan demonstrasi berjilid-jilid hingga 5 jilid dengan tajuk Bela Islam. Sebuah nama aksi yang sebetulnya menciderai, memojokkan bahkan memerosokkan agama Islam. Tapi mereka tak peduli. Aksi pertama dilakukan pada 14 Oktober ke Balai Kota DKI dan mayoritas pesertanya adalah Front Pembela Islam. Kemudian aksi kedua dilakukan pada 4 November 2015 di depan Istana Negara, hasilnya aksi berubah rusuh. Kendaraan dan beberapa polisi cidera akibat kebringasan masa yang membawa nama agama Islam.

Pada 212, aksi ketiga dilakukan dilapangan Monas setelah adanya kesepakatan antara Pimpinan GNPF MUI, MUI dan pihak kepolisian. Aksi berjalan tertib setelah malam dan pagi sebelum aksi ada 11 orang yang ditangkap polisi atas tuduhan makar. Pada aksi ini bahkan Presiden RI, Joko Widodo turut hadir serta melakukan Sholat Jum’at bersama-sama peserta aksi. Paska penangkapan tersangka tuduhan makar termasuk pimpinan GNPF MUI KH Bakhtiar Nasir, aksi berikutnya jauh berkurang. Bahkan Aksi Bela Islam ke IV pada 11 Februari dan aksi ke V pada 21 Februari tidak terdengar kabarnya.

Tidak Sholatkan Mayat

Gagal dalam berbagai aksi yang digelar dan hasil pilihan Gubernur DKI menempatkan pasangan Agus Harimurti – Silviana diurutan akhir membuat kelompok ini beringas. Para pemilih Ahok yang beragama Islam kemudian diancam tidak boleh disholatkan di Masjid. Beberapa masjid dan mushola kemudian memasang spanduk penolakan sholat jenazah. Padahal dalam berbagai riwayat dan tafsir kitab, tidak pernah sekalipun Rasulullah melakukannya. Jangankan tidak menyolatkan umatnya, menyebut nama seseorang dengan sebutan munafik apalagi kafir tidak pernah dilakukan. Padahal jelas-jelas paman beliau tidak masuk Islam hingga meninggal.

Fenomena penolakan jenazah merebak diberbagai tempat. Meski tokoh agama, NU dan Muhammadiyah menyarankan tidak mempolitisasi rumah ibadah maupun menyangkutpautkan jenazah dengan pilihan politik, mereka tetap tidak surut. Yang mencuat menjadi polemic yakni ditolaknya nenek Hindun disholatkan di musholla dekat rumahnya. Imam masjid sendiri menyolatkan dirumah nenek Hindun dan tidak membawa ke musholla. Sebenarnya banyak imam masjid yang berniat menyolatkan namun tidak berani melawan arogansi takmir masjid.

Paska pelantikan PLT Gubernur DKI yang kedua, Soemarsono kemudian menertibkan berbagai spanduk tentang penolakan sholat jenazah. Dengan dibantu polisi, 206 spanduk ditemukan diberbagai wilayah dengan design, huruf maupun kalimat yang hampir sejenis. Ini menunjukkan bahwa pemasangan spanduk itu memang dikoordinir dan digerakkan oleh sekelompok orang.

Main Pecat

Merasa gagal memanfaatkan ayat dan menolak sholatkan mayat, kelompok ini masih saja bergerak. Terutama pimpinan GNPF MUI yang kebetulan jadi pengurus MUI. Disana ada Bakhtiar Nasir (Ketua GNPF MUI/Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI), Dr KH Tengku Zulkarnain MA (Wakil Sekjen MUI) dan Dr H Zaitun Rasmin (Wakil Sekjen MUI).  Sementara lainnya berasal dari FPI dan organisasi lain. Penulis mencoba mencari struktur GNPF MUI, tidak ditemukan diberbagai sumber. Organisasi ini memang tidak jelas strukturnya namun silahkan di cek, mereka sudah berani melakukan pengumpulan donasi bukan hanya untuk mendukung aksi mereka, membentuk koperasi maupun membuat mini market.

Sayangnya sebagian umat muslim main percaya saja. Terbukti salah satu kasus yang hingga kini masih dalam penyelidikan polisi adalah dana yang dikumpulkan GNPF MUI kemudian ditransfer oleh Bakhtiar Nasir bekerja sama dengan salah satu oknum bank mengirim dana keluar Turki.

Akibatnya kelompok ini mencari sasaran baru. Kebetulan salah satu Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ahmad Ishomudin menjadi saksi meringankan pihak Ahok. Menurut pria yang juga Rais Syuriah PBNU ini dalam kesaksiannya menegaskan dari 16 kitab yang dipelajarinya tidak ada satupun makna Auliya diartikan sebagai pemimpin karena konteksnya berbeda. Dampak dari keterangan di persidangan tersebut, tak butuh waktu 7 hari, KH Ahmad Ishomudin telah dilengserkan dari jabatan di MUI. Para pimpinan GNPF MUI yang berada di MUI, bergerak tak menunggu waktu lama. Mereka langsung main pecat tanpa ada (lagi-lagi tabayun). Sayangnya anggota yang lain tidak mengingatkan pentingnya tabayun seperti sunah nabi.

Dari uraian diatas, makin terlihat jelas bahwa MUI periode 2015-2020 lebih kuat terseret oleh syahwat politik. Meski banyak yang berasal dari kyai NU dan Muhammadiyah nampaknya perspektif mereka lebih banyak berkhusnudzon. Sementara nama-nama pengurus MUI yang banyak muncul diberbagai organisasi keagamaan justru patut dipertanyakan keilmuan dan pemahaman atas Islam. Sudah waktunya, MUI dikembalikan kepada martabat para kyai yang menjadi tempat rujukan, panutan dan suri tauladan.

 

Monday, March 27, 2017 - 11:30
Kategori Rubrik: