MUI dan Fatwanya

ilustrasi

Oleh : Rowie Sujudi

Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 26 Juli 1975. Gawatnya, MUI lahir sebagai bentuk politisasi agama oleh rezim Soeharto. Terbukti, pada mula pembentukannya MUI tidak hanya terdiri dari Ormas Islam, melainkan juga dari unsur Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI.

Sebelum itu tak ada MUI di Indonesia. Umat Islam baik-baik saja, jauh lebih rukun dibandingkan setelah MUI berdiri. Tidak ada LSM yg suka obral fatwa, sesat-menyesatkan keyakinan agama yg berbeda - yg pada gilirannya menjadi pembenar bagi kelompok reaksioner garis keras untuk melakukan tindakan represi.

Setelah berdiri, MUI mulai melakukan tebar fatwa, sesat-menyesatkan terhadap aliran agama yg berbeda, seperti Syiah dan Ahmadiyah misalnya. Padahal MUI hanyalah LSM.

MUI sama sekali tidak punya kewenangan hukum, kewenangan logis-moral, dan kewenangan teologis untuk menyesatkan keyakinan agama yg berbeda dengan dirinya. MUI bukan polisi iman, atau satpam moral. Yg pasti MUI bukan lembaga resmi negara!

Tak ada satupun aturan hukum yg bersifat konstitusional yg memberi kewenangan kepada MUI untuk menyesatkan keyakinan agama yg berbeda. Semua keyakinan agama setara di mata hukum, diakui oleh konstitusi dan dilindungi negara. MUI juga tidak pernah menerima mandat dari umat Islam untuk mengatur ibadah dan muamalah mereka.

Lantas, mengapa saya panjang lebar ngomongin MUI seperti ini? Gak ada maksud apa-apa sih, cuma mau ngasih tau ;

Sertifikat halal bikinan MUI itu tidak gratis !

Sumber : Status Facebook Rowie Sujudi

Friday, November 22, 2019 - 14:15
Kategori Rubrik: