Mudik Kepagian karena Lockdown

ilustrasi

Oleh : Yamin El Rust

Ada kecemasan bahwa penyebaran wabah Covid19 akan meluas seiring dgn maraknya pergerakan orang dari wilayah terdampak ke wilayah lain di Indonesia. Salah satu yg menjadi sorotan adalah pekerja informal yg memutuuskan untuk melakukan kegiatan mudik lebih cepat, meskipun pemerintah, baik di daerah maupun pusat, sudah menghimbau untuk tidak melakukan mudiik pada tahun ini.

Maraknya aksi mudik ini ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
- tingkat pemahaman dan kepedulian rendah terhadap bahaya penyebaran wabah Covid19;
- kehilangan sumber penghasilan;
- budaya mudik.

Yuk kita bahas satu per satu

Menggeser Informasi Yang Tidak Lengkap
———————————————————-
Untuk faktor pertama, yaitu rendahnya pemahaman dan kepedulian tentang bahaya Covid19, ternyata tidak hanya terjadi pada pekerja sektor informal saja yg tingkat pendidikan dan kesejahteraannya relatif rendah, tapi juga pada kelompok masyarakat yg lainnya yg pendidikan dan kesejahteraannya lebih tinggi. Dengan demikian, sangat boleh dikatakan bahwa korelasi tingkat pemahaman dgn tingkat pendidikan tidaklah berbanding lurus, atau tidak berkorelasi sama sekali.

Kita simpulkan saja bahwa informasi yg diterima oleh semua lapisan masyarakat belum mampu meningkatkan pemahaman tentang bahaya wabah Coivd19. Penyebabnya adalah diseminasi informasi yg dilakukan oleh pihak terkait tentang bahaya Covid19 dilakukan kurang terstruktur, kurang sistematis dan tidak masif. Gak TSM, kalau menurut millenial.

Di awal wabah Covid19, pemerintah pusat sudah terlihat gagap, tanpa koordinasi baik, pejabat berebut panggung dll, dst, dsb, dalam proses diseminasi informasi. Kesemuanya menimbulkan kegemasan di tengah masyarakat Indonesia. Tidak perlu heran kalau banyak anggota masyarakat dari kelompok biasa sepeti saya dan anda, atau dari kelompok berpengaruh, dalam berbagai kesempatan selalu menyerukan tindakan lockdown. Seruan ini begitu masifnya sampai menggeser kebijakan social distancing yg dianjurkan pemerintah. Meskipun kalau ditanyakan apa makna dari lockdown, banyak yg tidak memahami dgn baik. Bahkan ada yg tidak bisa membedakan lockdown dgn download (photo 1)

Kefasihan masyarakat menggaungkan lockdown secara masif tentunya juga didorong oleh penyampaian secara terstruktur dan sistematis oleh beberapa pihak, mulai dari tokoh masyarakat, mantan pejabat, sampai pejabat aktif, yg dilakukan melalui media sosial maupun media konvesional. Sah saja dgn TSM, siapapun bisa melakukannya untuk tujuan positif, termasuk pemerintah. Sayangnya, seperti sudah disebutkan di awal, pemerintah gagap dan kurang koordinasi dalam diseminasi informasi, sehingga ruang TSM dipenuhi oleh pihak lain yg bisa saja memiliki agenda tersembunyi. Bahkan kekosongan ini secara genit juga disesaki oleh kepala daerah yg ikut menyuarakan lockdown. Dikatakan genit karena pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat harusnya memahami bahwa Indonesia hanya mengenal karantina wilayah sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 6 Thn 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (photo 2). Bukan hanya perbedaan kata, tapi ada perbedaan tindakan dan akibat yg signifikan antara lockdown dan karantina wilayah. Karantina wilayah dijelaskan secara rinci oada UU, sedangkan lockdown dimaknai kerap sesuai kepentingan pengucapnya.

Sudah sedikit terlambat, tapi masih banyak yg bisa dilakukan terkait diseminasi informasi tentang bahaya wabah Covid19 yg TSM oleh pemerintah, khususnya penggantian istilah lockdown dgn karantina wilayah.

Tindakan pertama yaitu menghapus semua pasting dari anggota masyrakat di Indonesia pada media sosial yg memuat kata lockdown, kemudian melakukan suspensi selama beberapa waktu terhadap semua akun yg melakukan posting kata lockdown. Sulit untuk mengajukan upaya ini kepada pengelola media sosial, namun dengan alasan kebencanaan dan kepentingan nasional juga international seharusnya tidak ada hambatan berarti.

Selanjutnya, instruksikan semua media online untuk mengubah kata lockdown pada pemberitaan lampau dan mendatang menjadi karantina wilayah. Nah yg terakhir, media konvensional diwajibkan menggunakan sebutan karantina wilayah sebagai penggnti lockdown. Bahwa ada UU Pers yg membatasi anjuran pemerintah, harusnya sudah bisa didekati melalui pemyampaian cantik yg dilandaskan pada keselamatan 265 juta penduduk Indonesia. Sementara itu — jika ada — dengungan pegiat kebebasan berekspresi pada media sosial diabaikan saja dulu, sambil diingatkan bahwa masih banyak ruang dan waktu yg tersedia untuk berekspresi setelah wabah Covid19 berlalu

Terakhir, melalui arahan “kakak pembina”, kerahkan semua influencer, buzzer, social justice warrior, baik secara perorangan maupun kelembangaan secara masif, untuk melakukan diseminasi informasi sesuai kebijakan pemerintah. Tentunya setelah pemerintah sendiri meramu proses diseminasi informasi secara terstruktur dan sistematis. Masih ada kemungkinan influencer, buzzer, social justice warrior itu tergagap, karena selama ini mereka lebih terbiasa menyampaikan sesuatu yg “baik-baik saja” dan tidak terjadi langsung di sekelilimg mereka.

Apakah semua yg disampaikan di atas akan mengubah keputusan sebagian masyarakat dari wilayah terdampak untuk membatlalkan mudik? Jawaban optimis adalah ya! Namun masih ada faktor lain yg berpengaruh seperti dijelaskan berikut ini.

Besok Makan Apa?

Dalam kondisi normal, ada idiom yg sering diucapkan terkait kelas sosial di tengah masyarakat, yaitu “makan apa, makan di mana, dan makan siapa”. Nah idiom ini tetap berlaku pada kondisi sekarang, khususnya pada kelas pekerja sektor informal, yaitu makan apa.

Bagi pekerja sektor informal, kebijakan social distancing sudah mengurangi kesempatan berusaha. Tidak bekerja sehari saja sudah tidak berpenghasilan, apalagi kalau 2 minggu atau lebih.

Menurut cerita seorang teman yg pernah meneliti pekerja sektor informal, sebagian penghasilan mereka dikirimkan ke kerabat di kampung halamannya. Dengan cara pengelolaan keuangan seperti ini, pekerja sektor infomal hanya dapat bertahan paling lama 1 minggu tanpa penghasilan. Setelahnya mereka akan berujar, “besok saya makan apa?”

Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab karena mereka sudah menjawabnya sendiri dgn memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya membawa serta sisa penghasilan yg biasanya dikirimkan.
Sangat mungkin mereka memahami bahaya penyebaran wabah Covid19, akibat pergerakan orang, namun mereka tetap memilih menempuh bahaya itu daripada harus bertahan hidup di tengah kebijakan social distancing dan ancaman lockdown yg mereka dengar.

Pemerintah sepertinya juga sudah mengantisipasi kondisi “besok makan apa?”, namun pada pelaksanaannya tidak mudah. Seperti dilansir Kompas, 28 Maret 2020, “Data Pekerja Informal Sulit Dihimpun” yg menjelaskan bahwa Pemerintah masih menghitung dan menyusun skema stimulus bantuan tunai bagi penduduk miskin dan terdampak langsung. Pekerja sektor informal termasuk pada kelompok terdampak.

Tidak perlu selalu menyalahkan pemerintah yg lambat dalaam mengumpulkan data pekerja sektor informal karena bantuan ini adalah stimulus untuk meningkatkan daya beli yg tidak direncanakan sebelumnya. Konsentrasi selama ini hanya pada pengumpulan data untuk bantuan Kartu Pra-Kerja. Namun demikian, seyogyanya stimulus bagi kelompok pekerja sektor infomal ini sudah disampaikan lebih awal, meskipun pelaksanaanya akan sedikit lebih lambat. Dengan demikian diharapkan akan ada dukungan atau semacam talangan dari pihak pemberi kerja atau pihak lain yg memanfaatkan jasa pekerja sektor informal secara tidak langsung sebelum stimulus peemerintah berjalan efektif. Katakanlah semacam jaminan kepastian bagi pekerja sektor informal di tengah banyak ketidakpaatian belakangan ini.

Apakah stimulus ini akan berhasil menahan laju perpindahan sebgaian pekerja sektor infomal yg masih mencoba bertahan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana menyikapi faktor lain yg tidak kalah pentingnya, yaitu tradisii mudik.

The Mudik Must Go On
——————————
Beberapa waktu sebelum Lunar New Year, pemerintah China menerapkan lockdown pada kota Wuhan di Propinsi Hubei. Bukan hanya penduduk China yg terkejut, tapi juga seluruh dunia tersentak oleh kabar tersebut.

Tindakan pemerintah China tersebut diikuti oleh tindakan lainnya, seperti penyediaan fasilitas kesehatan khusus penderita Covid19, memaksa industri kesehatan lokal menyediakan APD dan obat-obatan pada kapasitas maksimum, bahkan mengalihkan beberapa industri lain untuk ikut menyediakan komponen alat kesehatan, melarang ekspor APD, dan terakhir mengekspor besar-besaran APD dari negara lain (photo 3)

Buah dari kebijakan pemerintah China di atas adalah ketidakpanikan dan ketidakbingungan menghadapi wabah Covid19, atau paling tidak seperti itu yg terlapor pada media online. Bisnis lain di luar Wuhan memang sedikit terhambat karena bersamaan dgn perayaan Lunar New Year, tapi tetap berjalan seperti biasa.

Lantas bagaimana dgn penduduk China yg akan mudik? Menurut laporan sebuah media online, pemerintah China banyak membatalkan acara dan kegiatan keagamaan yg melibatkan banyak orang, tapi pada saat prosesi terbesar di muka bumi itu dimulai belum ada pembatasan pergerakan orang dari wilyah yg belum diterapkan kebijakan lockdown (photo 4).

Sebagian dari penduduk di sana memanfaatkan sela waktu sebelum dibatasinya perjalanan antar wilayah. Dampak dari prosesi mudik ini adalah kemungkinan penyebaran wabah Covid19 ke wilayah lain. Sehingga beberapa otoritas pemerintahan di dunia meragukan klaim yg dibuat pemerintah China, bahkan Boris Johnson mengatakan kemungkinan orang yg terjangkit wabah Covid19 sebenarnya adalah 40x lebih besar dari klaim pemerintah China.

Nah apa yg dilakukan sebagian penduduk di China itu juga sudah dilakukan oleh sebagian pekerja sektor informal di Indonesia. Bukan mencontoh, tapi itu adalah naluri alamiah yg harus dijalankan ketika suatu tujuan sudah ditetapkan. Sayangnya pemerintah Indonesia tidak mau belajar dari kekeliruan pemerintah China dgn melakukan pembatasan sejak awal. (Catatan: Ini kali kedua setelah sebelumnya tidak mencontoh pemerintah China yg melarang ekspor produk APD dan memaksa industri lokal terkait APD bekerja pada kapasitas maksimal).

Nah sekrang tentang tradisi mudik Lebaran. Saya tidak meyakini sepenuhnya bahwa stumulus yg diberikan kepada pekerja sektor informal mampu menghambat arus mudik Lebaran. Ketidakyakinan ini merujuk pada pakem yg sudah terbentuk di kalangan pemudik secara umum, bukan hanya pekerja sektor informal, yaitu apapun caranya harus tetap mudik. Stimulus itu hanya akan menahan pemudik beberapa waktu. Pada saat yg dianggap tepat, pemudik itu kemungkinan besar akan tetap menjalankan ritual tahunannya.

Sudah menjadi berita rutin setiap tahun tentang kecelakaan pemudik yg mengabaikan keselamatan moda yg transportasi yg digunakan. Meskipun nanti akan dilakukan penghentian layanan moda transportasi seperti bus AKAP, kerreta api dll, mudiik tetap akan dilakoni dgn moda transportasi seadanya. Bisa dgn sepeda onthel yg biasa dilakukan pengojek sepeda ke arah Pemalang, dan tentunya sepeda motor seperti biasanya. Hanya mudik berjalan kaki seeprti terjadi di India beberapa hari terakhir yg kemungkinan tdiak akan terjadi (photo 5)

Pendekatan stimulus sudah tepat, tapi bukan berarti efektif. Perlu kebijakan lain yg menghambat penyebaran wabah Covid19. Kebijakan yg juga mengikutkan saran dan pendapat dari anggota masayrakat lainnya. Dalam mudik tahun ini, harusnya tokoh dan lembaga keagaamaan lebih berperan serta dalam mencegah prosesi mudik berlangaung seperti biasanya. Bisa dimulai dgn mengeluarkan fatwa mudik Lebaran.

Mengingat mudik juga adalah budaya, maka tokoh masyrakat dari “sentra” mudik harus dilibatkan untuk memberikan wejangan yg pas untuk menidakkan jargon semacam “mangan ora mamgan asal ngumpul”. Jujur saja, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sedang merosot, tanpa dukungan dari anggota masyarakat lainnya dalam menerapkan kebijakannya, maka kebijakan itu hanya mirip pepesan kosong.

Tokoh keagamaan sudah, tokoh masyrakat sudah, nah selarang giliran influencer, buzzer, SJW yg juga harus berperan. Bisa dimulai dgn tagar #LebaranGakMudik #LebaranTanpaMudik

Sumber : Status Facebook Yamin El Rust

Tuesday, March 31, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: