Moratorium Reklamasi

Oleh : Erizeli Jely Bandaro

Ada inbox masuk ke saya...

" Pak udah baca berita soal moratorium reklamasi pantai"

" Belum"

" Gimana pendapat bapak?

" tanggal 10 April saya sudah tulis di Fanpage saya bahwa sebaiknya memang di tunda reklamasi itu sampai dana untuk proyek giant sea wall ada"

" Memang selama ini belum ada?

" Sudah ada tapi hanya komitmen dari pengembang yang mendapat konsesi membangun diatas lahan yang direklamasi. Tapi komitmen yang diminta Pemrov DKI sebesar 15% dari nilai NJOP tidak tuntas di bahas dalam Raperda oleh DPRD. Akibatnya pengembang tidak bisa mendapatkan HPL dan HGB dari reklamasi yang telah dilakukan."

" Artinya Pengembang dirugikan?

" Tidak juga. Itu hanya penundaan sementara sampai ada solusi pembiayaan pembangunan giant sea wall "

" mengapa ?

" Ya, kalau pembangunan giant sea wall tergantung dari restribusi setelah lahan di reklamasi di bangun akan berdampak kepada lingkungan"

" Jadi?

" Ya giant sea wall dibangun dulu. Setelah selesai , barulah reklamasi diteruskan dan pengembang dapat memanfaatkan secara commercial atas lahan yang direklamasi itu. Mereka akan dapatkan HPL dan HGB asalkan membayar biaya konpensasi pembangunan giant sea wall sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan Pemrov."

" Lantas dari mana sumber dana untuk bangun giant sea wall itu , kalau retribusi baru didapat kemudian? Bukankan pembiayaan proyek giant sea wall itu mencapai Rp.300 triliun lebih"

" Pemrov dapat menerbitkan Sukuk ( obligasi syariah ) atau revenue Bond ( jaminan dari hasil penerimaan retribusi lahan yang telah di reklamasi).Atau apa saja yang penting tidak bersumber dari APBN. Karena kekuatan dana fiskal yang ada sekarang lebih di focuskan kepada indonesia centris, daerah luar jawa."

" Oh ngerti saya. Jadi sebetulnya ini meneruskan skema B2B era Jokowi sebagai gubernur namun jadi kacau karena pengembang ngarepi uang dari konsumen Property. Mereka engga punya modal ditangan."

" Benar. "

" Terakhir nih Pak... Mengapa akhirnya Menko maritim, mentri kelautan, menteri lingkungan hidup terlibat melakukan moratorium reklamasi ini? Bukanlah dengan Perda 1995 itu cukup gubernur "

" Karena kalau Pemerintah pusat tidak terlibat maka Pemda akan dirugikan. Pada Perda 1995 , Program giant sea wall tidak ada. Yang ada hanya program perluasan lahan hunian. Ini akan berbahaya untuk program pengendalian banjir Jakarta. Pahamkan sayang"

" Paham Pak. jadi kedepan akan ada pembahasan lebih focus kepada Financial solution atas proyek ini?

" Ya benar. "

" he he kalau begitu kasihan amat mereka yg berharap mau jadikan reklamasi hanya untuk perluasan lahan hunian.."

" Ya mereka boleh saja berharap tapi mereka lupa bahwa ini era Jokowi. Yang coba coba bermain mafia pasti kecewa. Mereka harus berubah dengan prinsip cintaku negeriku...** (ak)

Sumber tulisan : Facebook Erizeli Jely Bandaro

Wednesday, April 20, 2016 - 15:00
Kategori Rubrik: