Monyet Dibedaki pun Nyapres

Oleh: Sunardian Wirodono
 

Masih juga soal presidential threeshold digugat, setelah sebelumnya digugat dan tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Padahal soal ambang batas pencalonan presiden (yang mesti diusung parpol dengan minimal 20%-25% perolehan suara atau kursi) itu, sudah berlangsung pada Pemilu 2004 dan 2014.

Gugatan dari siapapun, tentu hak konstitusi. Tetapi, menggugat pada hari-hari akhir, menjelang pendaftaran Agustus 2018, hanya akan menjadi komoditas politik. Bahkan, gugatan terakhir, layak ditengarai sebagai langkah politik, bukan langkah hukum tata-negara atau nilai intrinsik demokrasi. Demokrasi antara lain juga harus mematuhi aturan.

 

 
 

Alasan membatasi munculnya capres alternatif, bukti parpol gagal sebagai ajang kaderisasi kepemimpinan. Pemilu dan Pilpres upacara lima tahunan sekali, ke mana saja selama ini? Bahkan dengan beberapa keputusan MK pada gugatan sebelumnya, apalagi? Seharusnya diperjuangkan dalam jalur politik, melalui Pemilu. Hingga kursi parlemen dimenangkan, dan bisa mengubah UU secara konstitusional. Lagian, Demokrasi bukan ajang eksperimen para akademisi saja.

Soal presidential threeshold tentu bukan wewenang Jokowi, sekalipun ia presiden. Urusannya bermula di parlemen, dan kemudian terakhir di MK. Presiden adalah pelaksana UU, yang kalau melanggar bisa terkena impeachment. Jadi logikanya jangan dibolak-balik, hanya karena tak menyukai atau hendak menyingkirkan Jokowi.

Dikatakan besaran ambang batas menciderai demokrasi. Padahal, bukan tak mungkin hal tersebut lebih karena partai-partai politik gagal menjalin koalisi. Tarik-menarik kepentingan mereka, tak gampang dinegosiasikan. Masing-masing elite partai, sesama oligarkis, hanya mementingkan keuntungan diri dan kelompoknya semata. Bukan apa sesungguhnya fungsi partai politik untuk bangsa dan negara.

Menyoal ambang batas hari-hari ini (apalagi tinggal dua bulan masa pendaftaran capres), bukan hanya spekulatif, melainkan hanya hendak jualan isyu. Itu karena mentoknya elite parpol, ketikdakmampuan mereka menjalin kerjasama, akibat ego masing-masing lebih ditonjolkan daripada spirit kerjasama dan apalagi gotong-royong. Deal-deal koalisi, lebih karena item-nya; Siapa dapat apa dan berapa.

Siapa yang berkentingan? Tentu yang berambisi mencalonkan dan dicalonkan di luar Jokowi. Jokowi dengan dukungan beberapa parpol, sudah selesai persoalan. Masalahnya pada Prabowo, AHY, Gatot Nurmantyo, atau Cak Imin, Amien Rais, Yusril Ihza, bahkan mungkin Jusuf Kalla yang didorong-dorong Demokrat maju dipasangkan AHY. Demikianlah, jika parpol hanya usaha dagang belaka.

Siapa yang berkentingan? Tentu yang berambisi mencalonkan dan dicalonkan di luar Jokowi. Jokowi dengan dukungan beberapa parpol, sudah selesai persoalan. Masalahnya pada Prabowo, AHY, Gatot Nurmantyo, atau Cak Imin, Amien Rais, Rizieq, Yusril Ihza, bahkan mungkin Jusuf Kalla yang didorong-dorong Demokrat maju dipasangkan AHY. Demikianlah, jika parpol hanya usaha dagang belaka.

Siapa yang berkentingan dalam hal ini? Rakyat? Tentu yang berambisi mencalonkan dan dicalonkan di luar Jokowi. Masalahnya pada Prabowo, AHY, Gatot Nurmantyo, atau Cak Imin, Amien Rais, Rizieq, Yusril Ihza, bahkan mungkin Jusuf Kalla yang didorong-dorong Demokrat untuk dipasangkan AHY. Demikianlah, jika parpol hanya usaha dagang belaka.

Jika tanpa ambang batas, bisa dipastikan monyet dibedaki pun akan nyapres. Jika gagal, lantas ngamuk dibilang demokrasi memasungnya. Orang Indonesia selain gila kuasa, sering juga tak sadar tak punya kapasitas, selain ambisi untuk hidup seenaknya menurut aturan dan kemauan mereka sendiri. Indonesia pernah merasakan itu, dengan Soeharto sebagai presiden. Mau mbalik?

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)

Saturday, June 16, 2018 - 22:00
Kategori Rubrik: