MOdus Pak Gulipat Para Maling Uang Rakyat

Oleh: Rudi S Kamri

 

 

Apakah tidak masuk akalnya RAPBD suatu provinsi hanya salah gubernurnya semata ? Tentu saja tidak. Gubernur hanya merupakan gembong mafianya saja, sedangkan pembonceng gelap pencoleng uang rakyat itu pasti banyak, mulai anak buah gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dan tentu saja ujungnya aparat di kementerian dalam negeri.

Kongkalikong empat pihak (gubernur, anak buah gubernur, DPRD, Kemendagri) itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tanpa bisa dihentikan. Gaya maling mereka memakai model mafia, jadi mereka bermain cantik segala lini. Dilakukan secara berjenjang dan secara administratif sudah pasti sulit terendus.

 

Ulah para penjahat uang rakyat ini selama ini merasa aman-aman saja karena aparat pemeriksa keuangan negara (BPK atau BPKP) biasanya hanya fokus pada pemeriksaan dan pertanggungjawaban administrasi dari pemakaian anggaran saja. Mereka hampir tidak pernah menyentuh dan mengkaji kegiatan yang dibiayai dengan uang rakyat tersebut perlu atau tidak, masuk akal atau tidak.

Pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai contoh karena APBD-nya jumbo. Untuk APBD tahun 2020 aja sekitar Rp 95 Triliun naik 6,5 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kejahatan mereka sudah terjadi bertahun-tahun tapi tetap saja dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal penggunaan anggaran mereka seenak udel mereka. 

Dan ternyata opini hasil pemeriksaan keuangan ini ternyata juga tidak obyektif-obyektif amat, karena ternyata bisa diperdagangkan. Petinggi Kemendes PPT pernah tersandung kasus jual beli opini WTP ini. Jadi dari dulu saya tidak pernah percaya dengan opini-opini hasil pemeriksaan keuangan ini. Karena metode pemeriksaannya tidak pernah sampai menyisir anggaran tersebut masuk akal atau tidak. Belum lagi kalau oknum pemeriksanya juga bisa disumpal suap. Dan kasus penyuapan auditor negara ini banyak terjadi di negeri ini.

Secara jujur sistem administrasi keuangan di negeri ini sudah rusak parah. Karena beberapa pihak yang seharusnya mencegah terjadinya kejahatan juga ikut terlibat berbuat kejahatan. Silang sengkarut ini sudah terjadi bertahun- tahun dan hampir merata di seluruh negeri. Kebocoran anggaran negara pernah diprediksi sekitar 30 - 40%. Bagi saya angka itu terlalu moderat. Perkiraan saya uang rakyat yang dipakai bancakan para maling-maling berseragam ini tidak kurang 50%. Coba bayangkan 50% dari Rp 95 Triliun APBD DKI Jakarta yang berpotensi bocor sekitar Rp 47,5 Triliun. Uang itu terindikasi mengalir kemana- mana.

Gubernur Aica Aibon itu bisa saja ngeles kesana kemari dengan menyalahkan anak buahnya, sistemnya atau menyalahkan pendahulunya. Tapi di mata saya dia tetap saja kadal burik yang sedang cuci tangan. Mulut manisnya sudah terlatih untuk ngeles dan sudah terbaca sejak dulu. Yang jelas bohong besar kalau dia merasa tidak terlibat kongkalikong perbuatan kejahatan berjamaah ini. 

Mohon maaf kalau pilihan kata atau kalimat dalam tulisan ini kasar dan keras. Karena saya sudah muak dengan ulah para maling berseragam ini. Mereka bisa saja pakai jas dan dasi serta berkopiah, tapi di mata saya mereka tak ubahnya para pencoleng yang sedang main drama. Derajat dan martabat mereka di mata saya jauh lebih rendah dibanding maling ayam atau pencopet yang hanya perlu untuk makan.

Salam SATU Indonesia
31102019

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Thursday, October 31, 2019 - 10:15
Kategori Rubrik: