MLA dengan Swiss Ditandatangani, Jokowi Jelas Antikorupsi

Oleh: Otto Rajasa

 

MLA (mutual legal assistance) dg 10 negara termasuk Swiss yg diinisiasi pemerintah Jokowi sejak 2015 kemudian dilengkapi pada 2017 saat ini (2019) lengkap dan telah ditandatangani. Proses selanjutnya adalah mendesak DPR meratifikasi MLA sehingga bisa dijadikan hukum positive. Ratifikasi oleh DPR harus didesak dan diawasi karena tangan2 kotor para maling berdasi jelas akan mengobok2 di air keruh untuk menggagalkan ratifikasi sebagai langkah akhir. Setelah ratifikasi selesai aparat bisa bertindak dengan mantap untuk memproses uang hitam hasil kejahatan, korupsi maupun pencucian uang.

Disisi lain pasangan lawan Prabowo Sandi keduanya terindikasi memiliki perusahaan offshore yg tercatat di Paradise Paper. Ini jelas bukan indikasi yg baik untuk pemberantasan korupsi di masa depan.

 

 

Masih ngotot golput juga? Use your brain! Intoleransi di Indonesia memang masih ada dan mungkin masih buruk. Tetapi kita pasti mengetahui bahwa Bosan tak lebih baik dalam isu intoleransi minoritas. Bisa jadi lebih buruk. Kedua, intoleransi di Indonesia meskipun ada semuanya memakai hukum negara untuk penyelesaiannya.

Ketiga, hal yg paling merusak suatu negara adalah korupsi. Bahkan intoleransi pun bisa menang di Indonesia karena aparat kita masih belum bisa diandalkan integritasnya. Index korupsi kita masih sangat buruk. Korupsi adalah akar pokok masalah bangsa Indonesia.

Yang melihat fakta ini & tetap golput minggir!!!

 

(Sumber: Facebook Otto Rajasa)

Tuesday, February 5, 2019 - 23:00
Kategori Rubrik: