Mis Infodemik COVID 19

ilustrasi

Oleh : Muhammad Jawy

Ada 241 hoaks terkait corona yang kami catat sejak tengah akhir Januari hingga awal April 2020. Bahkan di bulan Maret saja, angkanya 158. Ini adalah angka yang sangat besar, jauh melampaui ketika masa-masa Pemilu 2019. Sudah ada 75 orang yang ditangkap Polri terkait hoaks corona ini.

Itupun belum termasuk dengan banyak hoaks lokal yang sangat mungkin tidak semua bisa dideteksi dengan mudah, karena adanya di group WA daerah, atau FB Group lokal yang kadang informasinya tidak publik.

Singkatnya, betul kata Dirjen WHO, problem kita bukan hanya endemik (sekarang pandemik), tetapi juga mis-infodemik.

Apa penyebab kegilaan informasi ini?

Faktornya tentu saja kompleks.

Mulai dari literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat yang rendah. Ditambah dengan topik corona yang mengandung misteri dan menakutkan, yang cenderung membuat mudah viral. Kurangnya sumber informasi terpercaya dari otoritas kesehatan juga membuat masyarakat mengambil informasi dari media sosial dan group WA. Pemilik situs abal-abal pun panen trafik dengan membuat artikel kontroversial maupun provokatif, dan banyak masyarakat yang jadi korbannya. Bahkan media arus utama pun dikritik karena tidak jarang mengabaikan prinsip keberimbangan berita, dan lebih menonjolkan histeria massa.

Tentu hipotesa penyebab itu masih terbuka untuk kita perdebatkan, namun nyata dampak dari maraknya informasi sesat seputar COVID-19 ini.

Turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas kesehatan, media pers, ilmuwan. Kepanikan masyarakat yang terlihat seperti aksi panic buying. Beredar luasnya metode pencegahan dan pengobatan yang menyesatkan bahkan justru berbalik membahayakan masyarakat.

Dan tentu saja, polarisasi yang ada semakin tajam, dengan semangat mejatuhkan antara kubu politik yang ada. Kalau itu belum cukup parah, maka ada banyak hoaks dengan sentimen agama dan xenophobia. Semua itu dengan tingkat viralitas yang sangat tinggi.

Lantas apa yang bisa dilakukan, karena memerangi wabah ini, juga membutuhkan kemenangan atas kekalutan informasi yang marak sejak era media sosial mendominasi kehidupan masyarakat negeri ini?

1. Membangun suprastruktur informasi yang terpercaya, transparan.

Ketersediaan informasi terpercaya dengan cepat, menjadi kunci penting dalam memerangi kegaduhan informasi. Beberapa sifat dari informasi terpercaya, misalnya identifikasi kasus secara transparan (tanpa mengorbankan privasi), sharing data dengan berbagai pemangku kepentingan, dan komunikasi yang lancar.

Otoritas penanganan wabah COVID-19 ini harus memastikan kredibilitas informasi. Dan penting mereka juga harus ada dan aktif di ranah media sosial, sehingga komunikasi dengan masyarakat bisa selalu terjalin.

2. Upaya edukasi yang massif dan kontekstual

Literasi kesehatan dan literasi digital yang rendah, butuh diperbaiki dengan upaya edukasi yang melibatkan banyak pihak, tak hanya pemerintah, tetapi justru utamanya melibatkan organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, komunitas lintas issue, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga para key opinion leader.

3. Upaya periksa fakta yang kolaboratif dan tanggap

Indonesia diberkahi karena memiliki kolaborasi periksa fakta yang cukup teruji, ada kolaborasi cekfakta.com dengan melibatkan 24 media online. Juga ada lebih dari 4.000 jurnalis yang sudah ditraining dalam ilmu verifikasi informasi.

Kolaborasi periksa fakta dengan berjejaring hingga daerah, sangat penting untuk bisa secara tepat dan akurat merespons issue yang berpotensi meresahkan masyarakat.

4. Media pers yang lebih bertanggungjawab

Media pers harus setia dengan khittahnya, menjauhi praktek click-bait atau berburu trafik dengan mengabaikan akurasi informasi. Media pers harus ikut menumbuhkan semangat optimisme, memperbanyak konten edukasi, sekaligus secara kritis mengawal proses penanganan wabah ini.

5. Menumbuhkan semangat voluntarisme

Siskamling digital menjadi semakin penting, karena partisipasi publik untuk ikut menyaring informasi di seputar lingkungan digitalnya menjadi kunci untuk deteksi dini yang menjadi kunci bagi suksesnya meredam penyebaran informasi bohong.

Selain itu voluntarisme ini bisa dilakukan dalam bentuk menyemarakkan konten edukatif baik yang sifatnya hard approach maupun soft approach yang menghibur, dengan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia (FB, YT, IG, TikTok, dsb).

6. Penegakan hukum yang tegas

Hoaks yang berdampak luas membutuhkan terapi hukum yang transparan, khususnya kepada aktor intelektual yang mendapatkan keuntungan ekonomi, atau yang punya niat jahat membuat kekacauan sosial politik. Dengan adanya UU ITE, UU KUHP, UU No 1 tahun 1946, penegak hukum diharapkan bisa tegas melakukan penindakan hukum untuk kasus hoaks yang berdampak luas, namun mengutamakan mediasi untuk mereka yang masuk dalam kategori korban mis/disinformasi. Mereka yang ikut menyebarkan informasi hoaks karena tidak mengetahui bahwa itu hoaks, perlu mendapatkan bentuk hukuman sosial yang sifatnya edukatif, dengan semangat restorative justice.

Semoga bermanfaat.

-Zek

Data mis/disinformasi dari TurnBackHoax.ID yang selalu update setiap hari:

https://docs.google.com/…/1PXvc0g37BVPB1dSlrEkFs5AZL7…/edit…

Sumber : Status facebook Muhammad Jawy

Sunday, April 5, 2020 - 10:00
Kategori Rubrik: