Mestinya Lampiran itu Tidak Dicabut

ilustrasi
Oleh : Jumrana Sukisman
Saya termasuk orang yg kecewa dgn dicabutnya lampiran ttg investasi dlm industri miras. Karena dlm aturan tersebut justru ada pembatasan, dan pengawasan yg ketat.
Yang lucu adalah, mereka yg menentang menyebutkan bahwa turunan dr UU Cipta kerja tersebut adalah upaya pemerintah pusat utk melegalkan miras. Padahal aturan tsb justru membatasi produksi miras sekaligus mudah mengendalikan dan mengawasi distribusinya.
Hellooow.... EMANGNYA SEJAK KAPAN MIRAS ILEGAL DI INDONESIA??
Nggak pernah ada aturan perundang2an yg melarang produksi dan peredaran miras di Indonesia. Bahkan di era SBY diterbitkan Perpres no. 74/ 2013 yg memberi wewenang pd semua Pemda utk mengatur dan mengawasi investasi miras di daerah.
Kurleb bunyinya dpt ini:
Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya,” (Pasal 3 Ayat (3))
Pengendalian miras merupakan kewenangan bupati dan wali kota di daerah-daerah, serta gubernur di DKI Jakarta untuk menentukan tempat-tempat di mana miras boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi ( kalo gak salah ini ada di pasal 7).
APAKAH PERPRES INI EFEKTIF? NGGAK!!!
Miras utamanya produksi rumahan (tradisional) masih beredar luas dan tak terkendali, bahkan menyelinap masuk ke kost-kostan mahasiswa, di pinggir jalan tempat anak muda biasa nongkrong dan ngumpul. Kadar alkohol miras tradisional spt pongasi, saguer, kameko, dan konau tidak terdeteksi. Sy pernah membaca tulisan bahwa jenis pongasi ini membuat ketagihan dan konsumsi terus menerus dpt menyebabkan kerusakan pd Liver.
Dgn Perpres no. 74/2013 miras bebas diproduksi dan beredar di berbagai daerah.
Untuk membatasi produksi miras diterbitkanlah aturan ttg Investasi industri miras. Dgn hanya menunjuk 4 daerah utk investasi, yaitu: Papua, NTT, Sulut, Bali. Kenapa hanya di 4 daerah tersebut? KARENA keempat wilayah itu mayoritas penduduknya tidak memiliki kendala sosial budaya (secara kultural dan agama) dlm mengkonsumsi miras. PAHAMKAN POIN PENTING HAL tsb.
Selain itu, keuntungan dgn investasi industri miras adl untuk memenuhi stok dlm negri, selama ini kita banyak mengimpor dari luar.
Alasan lainnya, dgn produksi dlm negri, selebihnya bisa diekspor keluar. Percaya deh keuntungan investasi dan PAD dr bisnis ini sangat menggiurkan. Gak percaya? Tanya Pemda DKI, brp yg mrk dapatkan dr industri miras setiap tahunnya.
Alasan berikutnya: pemerintah pusat sdh menekankan bahwa investasi industri miras di keempat daerah tersebut akan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tau gak .. itu jg berarti keuntungan bagi warga lokal dan peluang lapangan kerja.
Makanya seringkali saya bilang, mengkritik itu harus tau permasalahan, latar belakang peristiwa dlsbgnya. Jgn ngaku berpikir kritis kalo nggak rasional, nggak objektif, nggak detil pd fenomena, gak punya konsep yg jelas, gak tau aturan, sejarah, dll).
Kalo mau mengkritik seharusnya kritiklah Perpres no. 74/2013 yg membiarkan semua daerah utk mengatur produksi, pengendalian, dan pengedaran miras. Tapi apa lacur, dgn dibatalkannya aturan investasi industri miras, Perpres ini justru berlaku lagi. Artinya apa.... Miras bebas diproduksi di mana saja dan akan sulit dikendalikan dpt saat ini
Yang sy sesali adalah presiden kadangkala tunduk pd tekanan publik tanpa mempertimbangkan urgensi kebijakannya. Mungkin maksudnya baik tapi percayalah... Org yg suka nyinyir itu akan tetap mangap tanpa mikir, dan akan selalu mendapat cela-an baru untuk digoreng.
Naah.. Selamat, Krn malas baca dan asal mangap, kalian itu berhasil "menolong pengusaha rente miras"
Sumber : Status Facebook Jumrana Sukisman
Friday, March 5, 2021 - 08:30
Kategori Rubrik: