Menyikapi Kasus Siyono dan Penanggulangan Terorisme

Oleh : Muhammad AS Hikam

Kasus kematian Siyono (S), penduduk Klaten yg diduga menjadi salah seorang teroris dari Jemaah Islamiah (JI), merupakan ujian bagi Polri dan khususnya Densus 88 dalam kiprah pemberantasan terorisme di Indonesia. Kontroversi muncul dan berkembang setelah pihak keluarga S meminta dilakukan visum dan langkah tsb didukung oleh ormas Islam Muhammadiyah dan Komnas HAM. Kasus kematian S menurut versi Polri terjadi bukan karena penganiayaan yg dilakukan oleh oknum Densus 88 ( http://news.okezone.com/…/ini-hasil-visum-anggota-densus-88…). Sementara itu hasil visum dari dokter-2 forensik Muhammadiyah menemukan bahwa terdapat indikasi terjadinya pemukulan dan beberapa patah tulang pada mayat S ( http://nasional.kompas.com/…/Hasil.Visum.Lengkap.Polri.Angg…).

Perbedaan pendapat ini berpotensi menjadi 'bola panas' dalam wacana dan aksi pemberantasan terorisme manakala tidak diselesaikan secara proporsional. Bagi pihak yang kritis thd Polri, bukti forensik sebab-2 kematian S lantas digunakan utk menuding alat negara dan Densus 88 telah melanggar HAM dan menggunakan cara-cara yang tidak dapat dipertangggungjawabkan. Bagi pihak Polri dan aparat yang menangani masalah terorisme seperti BNPT, kasus ini bisa menciptakan kondisi yang bisa melemahkan upaya pemberantasan terorisme di negeri ini yg merupakan ancaman 'bahaya nyata dan hadir' (clear and present danger).

Hemat saya, perbaikan dalam tatakelola penanganan dan penegakan hukum (law enforcement) terkait ancaman terorisme memang memerlukan perbaikan-perbaikan. Namun pada saat yg sama, kita juga perlu bersikap tegas bahwa teorisme harus dianggap sebagai ancaman sangat serius bagi NKRI dan karenanya kasus S tidak bisa perlu menjadi stigma bagi Polri dan Densus 88 sebagai alat negara yang menangani penegakan hukum tsb. Sebab jika kasus S ini tidak dipahami dan ditangani secara proporsional, ia akan dimanipulasi oleh kelompok-2 anti NKRI dan gerakan terorisme sebagai alat perjuangan mereka.

Upaya masyarakat sipil Indonesia (MSI) seperti ormas Muhammadiyah yg didukung LSM-2 utk mencari kejelasan dalam kasus ini tentu harus diapresiasi dan rekomendasinya mendapat perhatian dari aparat keamanan. Demikian juga kita apresiasi komitmen Polri utk melakukan perbaikan dalam masalah tatakelola dan prosedur penegakan hukum menghadapi ancaman terorisme. Kita sebagai bangsa berkepentingan agar upaya penanggulangan thd ancaman terorisme tak terganggu oleh kasus ini. Apalagi jika sampai dimanipulasi oleh para pendukung radikalisme dan gerakan teoris sebagai pintu masuk bagi upaya adu domba antara Polri/ Densus 88 dengan masyarakat pd umumnya dan ummat Islam pada khususnya. ** (ak)

Sumber tulisan : Facebook Muhammad AS Hikam

 

Saturday, April 23, 2016 - 08:00
Kategori Rubrik: