Menyetop Mahar Politik

Ilustrasi

Oleh : Saiful Huda Ems

Saya dengan seorang teman pernah mendatangi dan berdiskusi bertiga dengan Dede Yusuf di rumah dinasnya di dekat perempatan Dago di Thn.2010, bahwa katanya DY menjelang Pilgub Jabar 2008 telah dimintai oleh PKS Rp.40 Milyar untuk direkomendasikan jadi calon Wagub yang berpasangan dengan Cagub Aher dari PKS di Pilgub Jabar 2008.

Merekapun kemudian patungan, Aher membayar 20 Milyar dan DY membayar 20 M. Maka jadilah mereka berdua pasangan Cagub-Cawagub Jabar di Tahun 2008 dan menang. Aher jadi Gubernur dan Dede Yusuf jadi Wagubnya...

Melihat kenyataan praktek politik menjelang Pilkada yang sedemikian kotor ini saya jadi berpikir keras bagaimana caranya ke depan bangsa ini keluar dari praktek-praktek politik transaksional seperti ini.

Lalu sayapun kemudian menemukan jawabannya, bahwa seharusnya biaya kampanye Pilkada tak seharusnya dibebankan pada sang calon melainkan pada partai pengusungnya.

Parpol tsb. yang harus mencari sumber-sumber pendanaannya dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar peraturan. Dengan demikian sang calon ketika terpilih fokus melakukan kerja-kerja pengabdiannya, dan tidak terbebani untuk mengembalikan modal bahkan mencari keuntungan dengan cara-cara melanggar hukum...(SHE).

Sumber : Status Facebook Saiful Huda Ems

Wednesday, January 17, 2018 - 16:30
Kategori Rubrik: